liputan08.com CIBINONG – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Dr Usep Nukliri S.Ag., MM, menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025 harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat persatuan bangsa serta meneguhkan nilai-nilai ideologi negara di tengah tantangan zaman.
Dalam keterangannya di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (1/10/2025), Usep menekankan pentingnya memahami Pancasila bukan sekadar sebagai simbol negara, melainkan juga pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara.
“Kesaktian Pancasila adalah bukti bahwa ideologi bangsa ini mampu bertahan dari berbagai rongrongan, baik dari dalam maupun luar negeri. Generasi muda harus menyadari bahwa Pancasila adalah benteng yang menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.
Menurut Usep, perkembangan global yang ditandai dengan kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, serta perubahan sosial yang cepat menuntut masyarakat Indonesia untuk tidak melupakan jati diri bangsa.
“Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar diamalkan, maka ancaman disintegrasi, radikalisme, maupun konflik horizontal bisa diminimalisasi,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai sarana memperdalam pemahaman ideologi, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
“Pancasila bukan sekadar untuk dihafalkan, tapi harus diamalkan dalam keseharian kita, mulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat,” kata Usep.
Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada penguatan ideologi bangsa, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Momentum ini harus kita jadikan pijakan bersama agar Kabupaten Bogor tetap menjadi daerah yang kuat dalam persatuan, kokoh dalam kebhinekaan, serta mampu menghadapi tantangan global dengan berlandaskan Pancasila,” tutup Usep Nukliri.
Tags: DPRD Kabupaten Bogor, Hari Kesaktian Pancasila
Baca Juga
-
05 Feb 2026
Under Armour Buka Investigasi Dugaan Kebocoran Produk dan Pelanggaran Etika di Pabrik Mitra Cirebon
-
30 Sep 2025
Wilson Lalengke Siap Mengguncang Sidang PBB, Angkat Isu Sahara Maroko dan Pelanggaran HAM
-
11 Sep 2025
Korupsi Program Digitalisasi Pendidikan: Kejaksaan Agung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus di Kemendikbudristek
-
11 Apr 2026
Tragis! Bupati Tulungagung Terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi, Baru Menjabat Langsung Tersandung Korupsi
-
18 Sep 2025
Korupsi Mengerikan di Dunia Pendidikan: Kejaksaan Agung Periksa 6 Saksi Terkait Digitalisasi Kemendikbudristek
-
25 Mei 2026
Dr. Dian Assafri Nasa’i: Perang Melawan Under-Invoicing dan Karbon Harus Dimenangkan dengan Sistem, Bukan Sekadar Moralitas
Rekomendasi lainnya
-
11 Des 2025
Polri Dinilai Lamban Tangani Laporan Dugaan Kekerasan Seksual Anak, API DKI Jakarta Minta Penyidikan Dipercepat
-
24 Jan 2026
Tuduhan Pemerasan Rp. 5 Miliar ke Aktivis Jekson Sihombing, Wilson Lalengke: Waras Ente?
-
20 Jul 2026
Menjaga Lentera Keadilan: Menggugat Kriminalisasi Larshen Yunus dan Pertaruhan Hati Nurani Hukum di PN Jakarta Selatan
-
15 Sep 2025
Terbukti Kriminalisasi Wartawan, PPWI Desak Kapolri Copot Kapolres Blora: Wajah Buruk Penegakan Hukum di Indonesia
-
20 Okt 2025
Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Diabaikan, Wilson Lalengke Desak Kepala BPN Depok Dicopot
-
18 Des 2025
KPK Amankan Lima Orang dalam OTT di Banten, Diduga Libatkan Oknum Jaksa
