liputan08.com Jakarta, 31 Agustus 2025 — Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, melontarkan kritik tajam terhadap sistem rekrutmen politik di Indonesia yang dinilainya gagal menyaring calon pemimpin berkualitas. Ia menyerukan reformasi total dalam proses seleksi politik agar parlemen dan pemerintahan tidak lagi diisi oleh figur yang hanya bermodal uang dan jaringan politik.
“Kalau sistem rekrutmen calon pemimpin tidak diperbaiki, maka orang-orang seadanya, tanpa ilmu, tanpa wawasan kebangsaan, bahkan minim akhlak, bisa duduk di Senayan hanya karena punya uang dan bekingan politik,” tegas Wilson dalam pernyataannya melalui grup WhatsApp, Minggu (31/8).
Demokrasi Dikuasai Oligarki dan Uang
Wilson menilai demokrasi Indonesia saat ini telah dibajak oleh oligarki dan kekuatan modal. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang kompetisi gagasan dan integritas justru berubah menjadi kontestasi logistik dan transaksional. Akibatnya, kursi legislatif maupun eksekutif dipenuhi oleh tokoh-tokoh instan yang tak memiliki visi, karakter, maupun kapabilitas.
“Ini ancaman serius bagi masa depan bangsa. Bagaimana Indonesia bisa maju kalau yang mengatur kebijakan publik adalah mereka yang lolos karena uang, bukan karena kompetensi?” ujarnya.
Ia mengungkapkan, maraknya korupsi di kalangan pejabat publik tak lepas dari mahalnya biaya politik. Banyak pejabat terpaksa “balik modal” setelah menang, sehingga terjerumus dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Jangan heran jika banyak anggota DPR, kepala daerah, bahkan menteri ditangkap KPK. Ini konsekuensi dari sistem rekrutmen bobrok yang membiarkan siapa saja masuk asal punya uang,” imbuhnya.
Desak Mekanisme Rekrutmen Berbasis Kompetensi
Untuk mengatasi hal ini, Wilson mendorong agar Indonesia segera membangun mekanisme seleksi pemimpin berbasis integritas, kompetensi, dan wawasan kebangsaan. Ia menyebut partai politik sebagai aktor utama yang harus bertanggung jawab atas kualitas kadernya.
“Partai politik harus berhenti jadi mesin transaksi. Sudah saatnya mereka berperan sebagai institusi kaderisasi yang serius, bukan sekadar alat oligarki. Begitu juga Lemhannas dan lembaga pendidikan politik lainnya, harus aktif mencetak calon pemimpin visioner.”
Peringatan Keras bagi Rakyat: Tolak Politik Uang!
Wilson juga mengingatkan rakyat agar lebih cerdas dalam memilih pemimpin dan menolak politik uang. Ia menegaskan bahwa menjual suara demi sembako atau uang recehan hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat sendiri.
“Rakyat jangan mau lagi dibodohi. Jangan pilih pemimpin hanya karena dapat amplop. Pilihlah yang punya gagasan, rekam jejak bersih, dan benar-benar mengerti apa itu bernegara,” tegasnya.
Profil Singkat Wilson Lalengke
Wilson Lalengke dikenal sebagai aktivis demokrasi dan pers warga yang konsisten mengkritisi kebijakan negara yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Ia aktif mengadvokasi jurnalis warga dan masyarakat sipil, serta dikenal vokal membela kebebasan berpendapat.
Secara akademis, Wilson memiliki latar belakang pendidikan yang kuat:
S-1 Pendidikan Moral Pancasila & Kewarganegaraan – Universitas Riau
S-2 Global Ethics – Birmingham University, Inggris
S-2 Applied Ethics – Utrecht University (Belanda) & Linkoping University (Swedia)
Alumni PPRA 48 Lemhannas RI – 2012
Dengan kombinasi pengalaman, kapasitas intelektual, dan konsistensinya dalam advokasi demokrasi, pernyataan Wilson Lalengke dianggap sebagai cerminan keprihatinan mendalam terhadap menurunnya kualitas demokrasi dan kepemimpinan nasional.
Redaksi / SAD
Untuk publikasi dan rekan media: redaksi@ppwi.or.id
Tags: PPWI, Wilson Lalengke
Baca Juga
-
13 Sep 2025
Kejari Bandar Lampung dan BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Kepatuhan Badan Usaha dalam Program JKN-KIS
-
30 Okt 2025
Polres Mojokerto Kota Bongkar Jaringan Besar Narkoba: 31 Tersangka, 1 Kg Sabu dan Ribuan Pil Berbahaya Disita!
-
13 Agu 2025
Kejari Jakbar Gugat Pembatalan Perkawinan WNI-WNA Arab Saudi, Diduga Modus TPPO Berkedok Nikah Rekayasa
-
12 Agu 2025
TNI Kawal Ketat Kejaksaan di Jateng dan DIY: Sinergi Strategis Jaga Kedaulatan dan Tegakkan Hukum Tanpa Intervensi
-
08 Sep 2025
Karyawan Anak Perusahaan Astra Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek
-
15 Okt 2025
Dugaan Kriminalisasi di Polres Jakarta Pusat: Pencarian Keadilan untuk Ibu dan Bayinya Terus Berlanjut
Rekomendasi lainnya
-
19 Nov 2025
Pemkot Bogor Raih Peringkat Kedua Nasional Pengelolaan ASN di BKN Award 2025
-
20 Agu 2025
Jaksa Agung Resmi Buka Pekan Olahraga Hari Lahir Kejaksaan ke-80: Memupuk Persaudaraan dan Semangat Sportivitas
-
25 Sep 2025
Kabupaten Bogor Raih Penghargaan SIPP Awards 2025: Kabupaten Terinisiatif dalam Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana
-
31 Jul 2025
Gerebek Lokasi Prostitusi Online, Satpol PP Bogor Amankan 6 PSK dan 1 Pria Hidung Belang
-
11 Nov 2025
JAM PIDUM dan Universitas Padjadjaran Jalin Kerja Sama Program Magister Ilmu Hukum Berbasis Proyek Klaster
-
25 Jul 2025
Skandal Mengerikan! Dana Desa Dijadikan ATM oleh Ketua dan Bendahara Forum Kades, Kejati Sumsel OTT di Kantor Camat



