liputan08.com Malang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menerima penitipan pembayaran kerugian keuangan negara sebesar Rp2.149.171.000 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari tersangka berinisial KS, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah milik Pemerintah Kota Malang yang berlokasi di Jalan Dieng Nomor 18, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, periode tahun 2011 hingga 2025.
Penyerahan uang penitipan tersebut dilakukan pada Selasa (11/11/2025) oleh kuasa hukum dan perwakilan keluarga tersangka KS kepada penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Malang.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, SH, MH, menjelaskan bahwa uang tersebut disita oleh penyidik untuk kemudian dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejari Kota Malang di Bank BNI Cabang Malang.
“Hari ini kami menerima penitipan pembayaran kerugian keuangan negara dari tersangka KS melalui kuasa hukumnya. Jumlah yang diserahkan sama persis dengan nilai kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi, yakni Rp2,149 miliar,” ujar Tri Joko di Kantor Kejari Kota Malang, Selasa (11/11/2025).
Menurut Tri Joko, langkah ini menunjukkan itikad baik dari tersangka sekaligus menjadi bukti keseriusan Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
“Penitipan pembayaran ini bukan berarti perkara berhenti, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dan kesadaran hukum tersangka untuk mengembalikan kerugian negara. Kami tetap melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Kamis (16/10/2025), penyidik Kejari Kota Malang telah menetapkan KS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Malang di Jalan Dieng No.18. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Khusus Inspektorat Daerah Kota Malang Nomor: 700.1.2.1/97/35.73.300/2025 tanggal 23 September 2025, ditemukan adanya dugaan kerugian keuangan daerah sebesar Rp2,149 miliar.
Tri Joko menambahkan, Kejaksaan Negeri Kota Malang berkomitmen untuk terus menegakkan hukum dan memastikan aset-aset milik pemerintah daerah tidak disalahgunakan.
“Kami ingin memastikan seluruh kerugian negara dapat dipulihkan dan kasus-kasus serupa tidak terulang kembali. Ini adalah bagian dari komitmen kami menjaga integritas dan kepercayaan publik,” pungkasnya.
Reporter: Zakar
Tags: Kasus Korupsi Pemanfaatan Aset, Kejari Kota Malang
Baca Juga
-
21 Agu 2025
Bui Menunggu! Kejagung Sikat Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Kilang di Pertamina dan KKKS 2018–2023
-
19 Sep 2025
Polemik Mutasi 14 Pejabat Eselon II di Bandung Barat Picu Sorotan Tajam Publik
-
08 Jan 2026
Tambang Emas Ilegal Diduga Marak di Cigudeg, Aktivis Desak Penindakan Serius
-
30 Sep 2025
Wilson Lalengke Siap Mengguncang Sidang PBB, Angkat Isu Sahara Maroko dan Pelanggaran HAM
-
15 Jan 2026
Kasus Dugaan Korupsi DPRD Tanggamus Mandek Bertahun-tahun, Laporan ke Kejagung Diduga Dihapus: Publik Pertanyakan Integritas Aparat
-
04 Agu 2025
8 Saksi Diperiksa Terkait Skandal Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina, Tersangka HW Disorot
Rekomendasi lainnya
-
25 Nov 2025
Kejaksaan RI Tawarkan 8 Fokus Kerja Sama Donor, Dorong Penguatan Institusi dan Penegakan Hukum
-
25 Feb 2026
Rumah Dirut PT KMM Digerebek, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Bongkar Dugaan Korupsi Distribusi Semen 2018–2022
-
22 Agu 2025
Duet Akhmad Munir & Atal Depari Resmi Daftar Caketum dan Calon Ketua DK PWI Pusat 2025-2030, Siap Satukan PWI yang Terpecah
-
01 Jan 2026
API DKI Jakarta Desak Presiden Prabowo Intervensi Kasus Dugaan Kejahatan Seksual Anak di Jakarta
-
04 Agu 2025
8 Saksi Diperiksa Terkait Skandal Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina, Tersangka HW Disorot
-
07 Nov 2025
BPA Kejagung Tegaskan Kolaborasi Tanpa Ego Sektoral, Capaian Pemulihan Aset Tembus Rp1,24 Triliun



