Liputan08.com Jakarta – Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang menyeret anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 terus menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua anggota Komisi XI terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR BI, yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik.
Pernyataan salah satu anggota Komisi XI DPR RI, Satori, semakin menguatkan isu tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 diduga terlibat dalam kasus ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Saiful Chaniago, mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa semua anggota Komisi XI DPR RI periode tersebut, termasuk kelompok yang disebut “Misbakun CS.” Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik seperti CSR BI.
“Dana CSR BI jumlahnya sangat besar dan seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika disalahgunakan, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia,” ujar Saiful Chaniago dalam pernyataannya, Sabtu (30/11/2024).
Saiful mengapresiasi langkah cepat KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar, termasuk dugaan korupsi CSR BI. Menurutnya, tindakan KPK ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Kami mengapresiasi upaya KPK yang telah bekerja cepat untuk mengungkap kasus ini. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen memastikan Indonesia terbebas dari para koruptor,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa proses hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. “Hukum harus ditegakkan kepada siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara. Tidak ada toleransi untuk pelaku korupsi,” sambung Saiful.

Sebagai pemimpin pemuda dan Wasekjend Depinas SOKSI, Saiful melihat langkah ini sebagai bentuk ketegasan yang mendukung percepatan kemajuan Indonesia. “Ikhtiar KPK adalah bagian penting dalam memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi,” tambahnya.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas para pemangku kebijakan di Indonesia. Publik menantikan hasil pemeriksaan KPK terhadap seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024. Harapan besar tertuju pada penegakan hukum yang tidak hanya adil tetapi juga mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
Saiful menutup pernyataannya dengan harapan agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk mengelola dana publik dengan lebih bertanggung jawab demi kemajuan bangsa.
Baca Juga
-
04 Okt 2025
Pemkot Bogor Gelontorkan Rp4 Miliar untuk Program Tebus Ijazah
-
22 Mar 2025
Bareskrim Polri Bongkar Kecurangan SPBU di Bogor, Pakai Alat Canggih untuk Kurangi Takaran BBM
-
22 Des 2024
Sekda Kabupaten Bogor: Hari Ibu Jadi Momentum Mewujudkan Indonesia Emas 2045
-
05 Nov 2025
Pemkab Bogor Percepat Integrasi Layanan Publik Digital Melalui SPLP
-
03 Nov 2024
Pelantikan dan Pembekalan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kecamatan Lalan: Persiapan Optimal untuk Pemilu 2024
-
25 Jan 2026
Hadiri Tabligh Akbar UAS, Ketua DPRD Bogor Ajak Masyarakat Maknai Isra Mi’raj Secara Substantif
Rekomendasi lainnya
-
18 Jun 2025
Bupati Bogor Apresiasi Polres Bogor Peresmian Pos Hoegeng dan Soebianto Jadi Inspirasi Generasi Muda
-
02 Mei 2025
Kejagung Periksa Saksi dari Kemendag Terkait Kasus Suap di PN Jakarta Pusat
-
29 Jun 2025
Prajurit Memborong Harapan: Satgas Yonif 700/WYC Bangkitkan Ekonomi Warga di Pedalaman Puncak Papua
-
06 Feb 2025
Polres Langsa Gagalkan Peredaran 1,4 Kg Sabu Selamatkan 11 Ribu Jiwa!
-
31 Okt 2024
KH Achmad Yaudin Sogir: Kerja Sama Bekasi-Bogor untuk Kemudahan Layanan Publik di Perbatasan
-
12 Jul 2025
Tegaskan Komitmen Pembangunan, Rudy Susmanto dan DPRD Bogor Tetapkan Tiga Perda Strategis dan Bahas KUA-PPAS 2026




