
Liputan08.com Jakarta – Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang menyeret anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 terus menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua anggota Komisi XI terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR BI, yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik.
Pernyataan salah satu anggota Komisi XI DPR RI, Satori, semakin menguatkan isu tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 diduga terlibat dalam kasus ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Saiful Chaniago, mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa semua anggota Komisi XI DPR RI periode tersebut, termasuk kelompok yang disebut “Misbakun CS.” Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik seperti CSR BI.
“Dana CSR BI jumlahnya sangat besar dan seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika disalahgunakan, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia,” ujar Saiful Chaniago dalam pernyataannya, Sabtu (30/11/2024).
Saiful mengapresiasi langkah cepat KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar, termasuk dugaan korupsi CSR BI. Menurutnya, tindakan KPK ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Kami mengapresiasi upaya KPK yang telah bekerja cepat untuk mengungkap kasus ini. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen memastikan Indonesia terbebas dari para koruptor,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa proses hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. “Hukum harus ditegakkan kepada siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara. Tidak ada toleransi untuk pelaku korupsi,” sambung Saiful.
Sebagai pemimpin pemuda dan Wasekjend Depinas SOKSI, Saiful melihat langkah ini sebagai bentuk ketegasan yang mendukung percepatan kemajuan Indonesia. “Ikhtiar KPK adalah bagian penting dalam memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi,” tambahnya.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas para pemangku kebijakan di Indonesia. Publik menantikan hasil pemeriksaan KPK terhadap seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024. Harapan besar tertuju pada penegakan hukum yang tidak hanya adil tetapi juga mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
Saiful menutup pernyataannya dengan harapan agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk mengelola dana publik dengan lebih bertanggung jawab demi kemajuan bangsa.
Baca Juga
-
13 Feb 2025
Dua Operator Desa di Tangerang Ditahan! Diduga Korupsi APBDes 2024, Negara Rugi Miliaran Rupiah
-
18 Jun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Ajak Warga Cintai Pangan Lokal Lewat Program BAGAS di Kabogorfest 2025
-
17 Sep 2025
Kejati Kepri Tegaskan: KDRT Adalah Kejahatan, Bukan Urusan Pribadi!
-
19 Sep 2025
Bupati Bogor Siap Kawal Proyek Infrastruktur Jawa Barat: Komitmen Nyata untuk Pembangunan Merata
-
08 Agu 2025
Kabupaten Bogor Tegaskan Komitmen Wujudkan Wilayah Ramah Anak Lewat Peringatan Hari Anak Nasional ke-41
-
04 Mar 2025
Polres Tegal Kota Gelar Operasi Pekat, Dua Pasangan Tak Resmi Terjaring Razia di Kamar Kost
Rekomendasi lainnya
-
17 Okt 2024
Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Lau Simeme dan Tol Indrapura-Kisaran, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumut
-
26 Feb 2025
Pemkab Bogor Ajak ASN dan Dunia Usaha Kurangi Food Waste Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan
-
19 Mar 2025
Kejagung Periksa 3 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah PT Timah Tbk
-
16 Des 2024
Tiga Hakim Diduga Terima Suap Rp1,6 Miliar Terkait Kasus Ronald Tannur, Kejagung Serahkan Tahap II
-
18 Mar 2025
Wapres Gibran dan Bupati Rudy Susmanto Tinjau Puskesmas Cibinong, Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis
-
11 Nov 2024
Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Bebaskan Supriyani dari Tuntutan Hukum Perlindungan Anak