liputan08.com BOGOR — Usai mengikuti Retret Bela Negara yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) di Rumpin, Kabupaten Bogor, pada 29 Januari hingga 1 Februari 2026, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, Dedy Firdaus, menyampaikan refleksi mendalam mengenai posisi strategis insan pers dalam konteks ketahanan nasional, konsolidasi organisasi, serta masa depan profesionalisme jurnalistik.
Dalam wawancara eksklusif bersama Liputan08.com dan Siber24jam.com, Senin di Graha Wartawan Cibinong Kabupaten Bogor, 2 Februari 2026, Dedy menguraikan secara komprehensif substansi materi bela negara yang diterimanya, sekaligus menjelaskan langkah-langkah konkret implementasi nilai-nilai tersebut di internal PWI Kabupaten Bogor.
Wartawan:
Pak Dedy, apa substansi utama yang Bapak peroleh dari Retret Bela Negara Kemenhan RI, dan bagaimana relevansinya bagi insan pers?
Dedy Firdaus:
Retret Bela Negara yang diselenggarakan Kemenhan RI memberikan perspektif yang sangat komprehensif tentang makna bela negara dalam konteks kekinian. Negara menegaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan bangsa tidak lagi bersifat tunggal dan konvensional, melainkan multidimensional—mulai dari ancaman ideologis, disinformasi, polarisasi sosial, degradasi etika publik, hingga melemahnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
Dalam konteks ini, insan pers diposisikan sebagai komponen strategis pertahanan non-militer. Wartawan bukan sekadar penyampai informasi, tetapi aktor penting dalam membentuk kesadaran publik, menjaga rasionalitas masyarakat, serta memastikan ruang demokrasi tetap sehat, beradab, dan berbasis fakta.
Wartawan:
Bagaimana Kemenhan RI memandang peran pers dalam kerangka ketahanan nasional?
Dedy Firdaus:
Kemenhan menekankan bahwa pers merupakan pilar ketahanan informasi nasional. Dalam era digital, perang tidak selalu menggunakan senjata, tetapi narasi. Hoaks, propaganda, framing manipulatif, dan disinformasi dapat melumpuhkan bangsa dari dalam.
Oleh karena itu, wartawan dituntut memiliki ketangguhan ideologis, kecerdasan intelektual, dan integritas moral. Bela negara bagi pers bukan dengan mengangkat senjata, melainkan dengan menjaga objektivitas, akurasi, dan keberimbangan informasi. Ketika wartawan konsisten pada etika dan kebenaran, di situlah bela negara diwujudkan secara nyata.
Wartawan:
Setelah mengikuti retret tersebut, apa refleksi pribadi Bapak terhadap kondisi pers, khususnya di daerah?
Dedy Firdaus:
Refleksi saya cukup mendalam. Kita harus jujur mengakui bahwa tantangan pers di daerah tidak ringan. Ada tekanan ekonomi media, godaan pragmatisme, hingga praktik jurnalistik yang menjauh dari nilai etik. Jika ini dibiarkan, pers justru bisa menjadi bagian dari masalah, bukan solusi.
Karena itu, saya melihat urgensi untuk mengembalikan pers pada khitahnya: sebagai profesi intelektual, bukan sekadar aktivitas teknis. Wartawan harus memiliki kesadaran kebangsaan, kesadaran etik, dan kesadaran organisasi.
Wartawan:
Bagaimana Bapak mengaitkan semangat bela negara dengan konsolidasi PWI Kabupaten Bogor pasca Kongres Persatuan?
Dedy Firdaus:
Semangat bela negara sangat relevan dengan konsolidasi organisasi. Bela negara menuntut persatuan, disiplin, dan kepatuhan pada sistem. Pasca Kongres Persatuan, PWI telah kembali satu. Tidak ada lagi dualisme, tidak ada lagi kubu-kubuan.

Di Kabupaten Bogor, kami menegaskan bahwa semua wartawan kembali ke rumah besar PWI. Perbedaan pandangan adalah hal wajar, tetapi organisasi tidak boleh terfragmentasi. Persatuan adalah prasyarat utama agar PWI dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
Wartawan:
Langkah konkret apa yang akan dilakukan PWI Kabupaten Bogor untuk memperkuat organisasi?
Dedy Firdaus:
Langkah pertama adalah penertiban dan penguatan tata kelola organisasi berdasarkan AD/ART. Organisasi profesi tidak bisa dikelola secara serampangan. Ada aturan, jenjang, dan mekanisme yang harus dihormati.
Keanggotaan PWI memiliki syarat yang jelas dan objektif. Setiap calon anggota wajib mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK), aktif minimal dua tahun, kemudian mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Setelah lulus UKW, barulah ditetapkan sebagai anggota biasa.
Ini bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga kualitas dan marwah organisasi.
Wartawan:
Bagaimana dengan aspek integritas dan etika jurnalistik?
Dedy Firdaus:
Ini poin yang sangat fundamental. Setiap anggota PWI Kabupaten Bogor diwajibkan menandatangani pakta integritas. Isinya jelas: komitmen terhadap Kode Etik Jurnalistik, kepatuhan pada aturan organisasi, serta penolakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan profesi.
Wartawan harus sadar bahwa kebebasan pers selalu beriringan dengan tanggung jawab. Tanpa integritas, kebebasan akan berubah menjadi kebablasan. Tanpa etika, profesi kehilangan legitimasi sosial.
Wartawan:
Bagaimana Bapak melihat posisi PWI dalam ekosistem demokrasi lokal?
Dedy Firdaus:
PWI harus menjadi penjaga keseimbangan demokrasi lokal. Pers tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi juga tidak boleh menjadi alat pembusukan demokrasi. Peran pers adalah mengawasi, mengedukasi, dan mencerahkan.
Dalam perspektif bela negara, pers yang profesional akan membantu menciptakan stabilitas sosial, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Wartawan:
Apa harapan Bapak ke depan untuk PWI Kabupaten Bogor?
Dedy Firdaus:
Harapan saya sederhana namun mendasar. PWI Kabupaten Bogor harus menjadi organisasi yang solid secara struktural, matang secara intelektual, dan kokoh secara etika. Wartawan PWI harus menjadi teladan dalam praktik jurnalistik yang bermutu, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.
Jika pers kuat, bangsa akan lebih tangguh. Itulah esensi bela negara yang kami bawa pulang dari retret Kemenhan RI dan kami implementasikan di PWI Kabupaten Bogor.
Reporter:Zakar
Tags: Dedy Firdaus, Ketua PWI Kabupaten Bogor
Baca Juga
-
29 Jan 2025
Mayjen TNI (Purn) Djoko Susilo Utomo: Inspirasi untuk Perwira Muda di Era Modern
-
12 Des 2024
Pemkab Bogor Resmikan Pusat Informasi Geologi Geopark Halimun Salak
-
08 Okt 2024
Kajati Sumsel Terima Hasil Audit BPK RI Terkait Dugaan Korupsi PT Andalas Bara Sejahtera Senilai Rp 488 Miliar
-
10 Nov 2024
Wakil Jaksa Agung: Hari Pahlawan Menginspirasi Perjuangan Baru dalam Menghadapi Tantangan Bangsa
-
05 Mei 2025
Akpol Borong 12 Piala di Kejuaraan Menembak Danjen Kopassus Cup 2025
-
10 Mar 2025
JAM-Pidum Setujui 6 Kasus Narkotika Diselesaikan dengan Restorative Justice
Rekomendasi lainnya
-
23 Des 2024
Kapolda Jateng Pantau Kesiapan Pos Pengamanan Nataru di GT Kalikangkung Semarang
-
16 Jan 2025
Jaksa Agung dan Ketua Komisi Kejaksaan RI Teken Nota Kesepahaman untuk Tingkatkan Sinergi
-
21 Jan 2025
Bupati Bogor Terpilih Rudy Susmanto Pindahkan Makam Ayah dan Kakek ke Pemakaman Keluarga dengan Prosesi Militer
-
10 Okt 2024
Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor Evaluasi Implementasi 10 Program Pokok TP-PKK di Desa Batulayang, Cisarua
-
23 Apr 2026
Sidang Nadiem Makarim Tiba-Tiba Batal, JPU Bongkar Sikap Tak Profesional Pengacara
-
25 Sep 2025
Sekda Kota Bogor Buka Lomba Cipta Menu B2SA Tanpa Sisa, Luncurkan Duta Pangan Food Savior


