Liputan08.com Jakarta, 8 Oktober 2024 – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan melaporkan perkembangan terbaru terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang batu bara oleh PT Andalas Bara Sejahtera, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Kasus ini terjadi antara tahun 2010 hingga 2014 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (08/10), Kepala Kejati Sumatera Selatan, Dr. Yulianto, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pihaknya bersama tim penyidik telah menerima Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Audit tersebut memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 488.948.696.131,56.
“Hasil audit yang kami terima ini menunjukkan bahwa negara dirugikan hampir Rp 489 miliar akibat pengelolaan tambang oleh PT Andalas Bara Sejahtera. Ini bukan hanya soal korupsi, tapi juga tentang kerusakan lingkungan yang sangat serius,” jelas Yulianto.

Penyerahan hasil audit disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Dr. Ir. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., kepada Yulianto di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. “Kami sangat menghargai kerja sama BPK dalam kasus ini. Proses selanjutnya, kami akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum sebelum kasus ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus,” tambahnya.
Selain itu, pada hari yang sama, tim penyidik Kejati Sumsel juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli dari BPK terkait penghitungan kerugian negara.
Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan segera melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. “Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memastikan penegakan hukum berjalan adil,” ujarnya.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Vanny Yulia Eka Sari melalui kontak resmi Kejati Sumsel.
(Redaksi)
Baca Juga
-
30 Nov 2025
Bogor Perkuat Ketahanan Pangan: Desa Dapat Ekskavator Cegah Alih Fungsi Lahan
-
14 Jan 2025
Indonesia Tingkatkan Peran dalam Perubahan Iklim Luncurkan Sistem Perdagangan Karbon Berbasis Perpres 98/2021
-
10 Jul 2025
Gegara Kasus Korupsi Pasar Cinde, Rumah Eks Gubernur Sumsel Digeledah Kejati: Tak Ada yang Kebal Hukum!
-
21 Agu 2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto Dekatkan Pelayanan Publik Lewat Serangkaian Program di Kecamatan Sukaraja dalam Rangka HUT RI ke-80
-
03 Des 2024
Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula
-
15 Jul 2025
Terbongkar! Kredit Ekspor Fiktif LPEI Jadi Ladang Korupsi Pejabat dan Pengusaha
Rekomendasi lainnya
-
22 Des 2025
Lewat CFD Tegar Beriman, Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Jaga Lingkungan
-
08 Mei 2025
Dorong Modernisasi Pertanian, Bupati Bogor Serahkan Bantuan Alat dan Sarana ke Petani Leuwisadeng
-
15 Jun 2025
PWI Pusat Kukuhkan Plt Pengurus PWI Kabupaten/Kota se Jawa Barat, Tegaskan Soliditas Organisasi
-
14 Jan 2025
Dedikasi IPDA Bakti Nurcahyo Bangun TPA Prabu Kresna di Salatiga Demi Generasi Berkarakter
-
04 Mei 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto Pimpin Percepatan Penataan Wilayah Secara Terintegrasi
-
15 Des 2025
Terbukti Lakukan Perbuatan Asusila, Bupati Wajib Memberhentikan Kepala Desa: Ini Dasar Hukum dan Mekanisme yang Dapat Ditempuh Masyarakat


