Breaking News
Home      •  

Pemkab Bogor Siapkan Skema Bantuan Hunian dan Kajian Geologi Pasca Pergeseran Tanah di Sukamakmur

zakar
30 Jan 2026

liputan08.com SUKAMAKMUR — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani dampak bencana pergeseran tanah yang terjadi di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, termasuk perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga terdampak.

Berdasarkan pendataan sementara di lapangan, tercatat sekitar 60 kepala keluarga (KK) terdampak bencana tersebut. Dari jumlah itu, 38 KK mengalami kerusakan rumah kategori rusak berat, sementara sisanya berada di zona tanah yang masih mengalami pergerakan meskipun bangunan rumah belum mengalami kerusakan struktural.

Bupati Rudy menekankan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana ini. Pemerintah daerah, kata dia, memastikan seluruh warga tidak lagi bertahan di tenda pengungsian dan segera dipindahkan ke hunian yang lebih aman.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyelamatkan masyarakat. Tidak boleh ada warga yang berlama-lama tinggal di pengungsian,” ujar Rudy saat meninjau langsung lokasi terdampak, Jumat (30/1).

Sebagai bentuk penanganan cepat, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan bantuan sewa rumah sementara selama enam bulan bagi seluruh warga terdampak. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp750.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus untuk enam bulan pertama, sehingga warga dapat segera menempati hunian yang layak, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

Selain penanganan darurat, Rudy menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan kajian teknis dan geologi terhadap kondisi tanah di wilayah terdampak. Tim ahli geologi akan diterjunkan untuk meneliti tingkat kelabilan tanah serta mengidentifikasi penyebab pergeseran, baik yang bersifat alami maupun akibat faktor lain.

“Hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan lanjutan, apakah memungkinkan dilakukan perbaikan rumah di lokasi semula atau diperlukan relokasi,” jelasnya.

Apabila hasil kajian menyatakan suatu wilayah tidak lagi layak huni, Rudy menegaskan bahwa kebijakan relokasi akan dilakukan secara partisipatif, melalui musyawarah bersama tokoh masyarakat dan warga, tanpa keputusan sepihak. Pemerintah Kabupaten Bogor juga mulai menginventarisasi lahan milik daerah di sekitar lokasi sebagai alternatif tempat relokasi.

Bupati Rudy memastikan pemerintah daerah tidak akan lepas tangan terhadap warga yang terdampak bencana. Seluruh proses rekonstruksi dan perbaikan rumah akan dilakukan berdasarkan kategori kerusakan serta rekomendasi teknis dari hasil kajian di lapangan.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer