Breaking News
Home      •  

Pemuda Maluku Utara Raya Geruduk Mabes Polri, Desak Bupati Halmahera Utara Mundur

zakar
24 Nov 2025

liputan08.com JAKARTA — Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku Utara Raya menggelar demonstrasi di depan Markas Besar Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Senin (24/11). Aksi ini menuntut penanganan serius atas laporan pidana terkait video asusila yang diduga kuat melibatkan Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si.

Massa menilai lambannya penanganan kasus tersebut telah mencederai moral publik serta merusak wibawa penegakan hukum di Indonesia.

Koordinator Lapangan Aksi, Vikri Zaman Warwefubun, mengatakan pihaknya telah menyerahkan Buku Laporan Pengaduan serta Kajian Hukum Komprehensif kepada Dittipidsiber Bareskrim Polri. Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama, yaitu:
1. Penetapan Tersangka Massa mendesak Bareskrim segera menetapkan Dr. Piet Hein Babua sebagai tersangka. Mereka meminta proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan profesional, transparan, dan tidak berpihak
2. Pengusutan Dugaan Obstruction of Justice Aksi menyoroti dugaan kejanggalan proses penanganan kasus di tingkat daerah. Mandeknya laporan di Polres setempat diminta segera diusut.
3. Sanksi Etik dan Pemberhentian Jabatan Massa mendesak Kemendagri untuk mengambil langkah tegas, termasuk penonaktifan hingga pemberhentian dari jabatan apabila terbukti melakukan perbuatan tercela.
4. Transparansi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah diminta memberikan klarifikasi resmi serta menjamin proses hukum bebas dari intervensi kekuasaan dan tekanan politik.
5. Pemulihan Marwah Halmahera Utara Massa menyerukan pentingnya penegakan etika publik, integritas jabatan, serta budaya pemerintahan yang bersih.

“Kurang lebih ada 100 rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti aksi hari ini. Lima tuntutan sudah kami sampaikan agar pihak kepolisian segera memproses hukum Bupati Halmahera Utara,” ujar Vikri.

Ia menegaskan bahwa bukti permulaan video asusila sudah sangat kuat.

“Pejabat yang melakukan eksibisionisme dan menyebarkan konten melanggar kesusilaan harus dijerat UU Pornografi Pasal 4 dan UU ITE Pasal 27 ayat 1. Jika rakyat biasa langsung diproses, mengapa pejabat negara dibiarkan? Equality before the law harus ditegakkan,” tegasnya.

Vikri juga meminta Bareskrim mengusut potensi penyalahgunaan kekuasaan yang diduga menghambat proses hukum di daerah.

“Pressure massa ini adalah bentuk perlawanan terhadap impunitas pejabat,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kami mendesak Mendagri menonaktifkan Bupati serta memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Pejabat yang terbukti melakukan perbuatan tercela tidak layak memimpin.”

Koordinator aksi lainnya, Andi Susanto, menjelaskan bahwa perwakilan massa telah diterima oleh Humas Mabes Polri.

“Responsnya baik. Di Halmahera Utara rekan-rekan sudah aksi tapi tidak direspons. Karena itu kami datang ke Mabes Polri agar kasus ini segera ditindaklanjuti,” katanya.

Andi menegaskan bahwa pihaknya memberi batas waktu 3 x 24 jam untuk mendapatkan jawaban.

“Jika tidak ada perkembangan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” pungkasnya.

(Dion)

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer