Breaking News
Home      •    •  

PPDB 2026 Bikin Orang Tua Panik, Dosen Universitas Pancasila Soroti Kebijakan Pendidikan yang Terlalu Sering Berubah

Liputan 08
29 Mei 2026

Liputan08.com — Sistem penerimaan siswa baru tahun 2026 kembali menuai keluhan dari masyarakat. Proses pendaftaran masuk SMP hingga SMA/SMK negeri di berbagai daerah disebut belum mampu menghadirkan rasa tenang dan bahagia bagi orang tua maupun siswa. Sebaliknya, suasana panik, cemas, bahkan stres justru terasa menjelang penutupan pendaftaran sekolah.

Di Kabupaten Bogor, antrean panjang, server aplikasi yang sulit diakses, hingga sistem yang kerap mengalami gangguan menjadi keluhan utama masyarakat. Banyak orang tua mengaku harus begadang demi mencoba masuk ke aplikasi pendaftaran yang berulang kali eror saat proses pengunggahan berkas maupun pemilihan sekolah.

Keterbatasan kuota sekolah negeri juga menambah kecemasan masyarakat. Tidak sedikit siswa dengan nilai cukup baik tetap khawatir gagal masuk sekolah negeri karena persaingan yang sangat ketat.

Sejumlah orang tua bahkan mengaku terpaksa mencari jalan lain demi memastikan anak mereka mendapatkan sekolah. Praktik percaloan dan dugaan titip-menitip kepada oknum tertentu disebut masih menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.

“Setiap malam saya coba buka aplikasi, tapi sering gagal masuk. Anak saya sampai menangis takut tidak sekolah. Kami jadi stres sendiri,” ujar seorang wali murid di Cibinong,Jumat (29/5/2026)

Hal senada disampaikan oleh seorang siswa lulusan SMP di Kabupaten Bogor. Ia mengaku tekanan mental sangat terasa selama proses pendaftaran berlangsung.

“Saya jadi takut dan kepikiran terus. Teman-teman juga sama, semua panik karena kuota sekolah negeri sedikit. Kalau tidak masuk negeri, orang tua harus cari biaya besar untuk sekolah swasta,” katanya.

Suasana kepanikan terlihat di sejumlah tempat pelayanan informasi sekolah. Orang tua tampak sibuk membawa dokumen, bertanya mengenai jalur pendaftaran, hingga meminta bantuan operator karena kesulitan memahami sistem aplikasi yang digunakan.

Sebagian masyarakat menilai perubahan sistem penerimaan siswa baru yang terus berganti setiap pergantian pejabat membuat masyarakat semakin bingung. Mulai dari perubahan nama sistem, aturan zonasi, jalur prestasi, afirmasi, hingga teknis pendaftaran dinilai belum stabil dan belum sepenuhnya dipahami masyarakat bawah.

Dosen Universitas Pancasila, Dr. Dian Assafri Nasai, turut menyoroti kondisi tersebut. Ia menilai dunia pendidikan membutuhkan konsistensi kebijakan, bukan perubahan yang terlalu sering dilakukan setiap pergantian kepemimpinan.

Menurut Dian, pendidikan merupakan sistem jangka panjang yang tidak bisa dibangun dengan kebijakan yang berubah-ubah tanpa evaluasi mendalam.

“Pemerintah pusat maupun daerah harus memahami bahwa pendidikan membutuhkan stabilitas kebijakan. Menteri, kepala dinas, maupun gubernur jangan terlalu sering mengubah sistem hanya karena pergantian kepemimpinan atau orientasi politik. Akibatnya masyarakat menjadi bingung, siswa kehilangan rasa aman, dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan terus menurun,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa negara harus hadir memastikan akses pendidikan yang adil dan manusiawi bagi seluruh rakyat, bukan justru menciptakan kompetisi yang menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa usia sekolah.

“Kalau setiap tahun masyarakat selalu panik mencari sekolah, berarti ada yang belum selesai dalam tata kelola pendidikan kita. Negara harus memperluas kapasitas sekolah negeri, memperbaiki infrastruktur digital, serta memastikan proses penerimaan berjalan transparan dan bebas dari praktik percaloan,” tegas Dian.

Dian juga menilai persoalan keterbatasan sekolah negeri harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebab, ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas SMA/SMK negeri membuat masyarakat kecil berada dalam posisi sulit.

“Ketika sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh siswa, maka pilihan akhirnya adalah sekolah swasta dengan biaya yang tidak sedikit. Di situlah muncul kecemasan sosial dan tekanan ekonomi bagi keluarga,” katanya.

Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa baru tahun 2026 agar proses pendidikan tidak lagi menjadi momok tahunan yang menimbulkan kepanikan massal di tengah masyarakat.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer