liputan08.com JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih penghargaan pada kategori kinerja akselerasi program strategis nasional sektor penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat – fiskal sedang. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Tempo Media Group, di Jakarta, Senin (1/12).
Mewakili Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025. Turut hadir mendampingi, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo, Dadang Imansyah.
Wabup Jaro Ade menyebut penghargaan ini sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Malam ini ada sebuah kado untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Jaro Ade.
Ia menjelaskan, apresiasi ini diberikan karena keberhasilan Pemkab Bogor menekan kesenjangan sosial dan ekonomi. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi terpadu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Menurunkan kesenjangan ekonomi perlu kerja terintegrasi seluruh dinas. Kami terus memperbaiki data, termasuk di Dinas Sosial, agar bantuan sosial tepat sasaran,” jelasnya.
Jaro Ade juga menegaskan bahwa besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi tantangan tersendiri yang menuntut kerja luar biasa dari seluruh jajaran pemerintah.
“Kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja. Kerjanya harus luar biasa,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan penghargaan ini sebagai pemacu semangat dalam memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kinerja Pemkab Bogor ke depan.
Tags: Pemkab Bogor
Baca Juga
-
11 Sep 2025
Korupsi Program Digitalisasi Pendidikan: Kejaksaan Agung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus di Kemendikbudristek
-
23 Sep 2025
MBG untuk Anak Sekolah, MBG bagi Masa Depan
-
24 Nov 2025
Penguatan Kolaborasi Pers dan Lembaga Negara: Jurnalis Diminta Tetap Menjaga Independensi dan Peran Literasi Publik
-
15 Sep 2025
Terbukti Kriminalisasi Wartawan, PPWI Desak Kapolri Copot Kapolres Blora: Wajah Buruk Penegakan Hukum di Indonesia
-
21 Nov 2025
Talk Show AP3MI: Optimalisasi Rantai Pasok dari Prinsipal, Distributor hingga Ritel
-
30 Jan 2026
Gunung Es Keadilan: Membedah Kriminalisasi Hogi di Sleman dan Busuknya Akar Penegakan Hukum
Rekomendasi lainnya
-
13 Jan 2026
HKTI Luncurkan Program ADA HKTI, Perkuat Akses Pasar Global demi Kedaulatan Pertanian Nasional
-
26 Sep 2025
Kejaksaan Agung Raih Anugerah Humas Indonesia 2025, Dinobatkan sebagai Institusi Terpopuler di Media Sosial
-
29 Jan 2026
Satgas SIRI Kejagung Ringkus DPO Pelanggaran Pemilu di Bekasi, Babul Salam Akhirnya Tertangkap
-
12 Jan 2026
Perlukah Polisi Dunia? Analisis Konseptual atas Intervensi Amerika Serikat dan Kedaulatan Negara
-
06 Nov 2025
Dian Assafri Nasa’i: Dendam Sejarah Megawati Harus Dihentikan, Bangsa Besar Harus Mampu Menghormati Pahlawannya
-
08 Jul 2026
Hak Jawab, Somasi, dan Akuntabilitas Publik: Bedah Yuridis atas Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk, Putri Arum dan Agung Nugroho





