Breaking News
Home      •    •  

73 Persen Muktamirin Setuju, Pemilihan Ketum PBNU Dikembalikan kepada Kiai Sepuh

Liputan 08
30 Agu 2026

Liputan08.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mencatat keputusan penting terkait mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmah 2026–2031.

Dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU yang digelar di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mayoritas peserta muktamar menyetujui perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.

Sebanyak 401 dari 552 suara atau sekitar 73 persen muktamirin menyatakan setuju terhadap perubahan tersebut. Sementara 150 suara memilih mempertahankan mekanisme pemilihan secara langsung dan satu suara dinyatakan tidak sah.

Keputusan itu sekaligus mengubah pola pemilihan Ketua Umum PBNU yang sebelumnya dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh peserta muktamar.

Dengan sistem yang disepakati, proses penentuan Ketua Umum PBNU akan melibatkan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) serta mempertimbangkan pandangan Rais ‘Am terpilih dan para kiai sepuh.

Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Prof Muhammad Nuh, menjelaskan perubahan tersebut merupakan hasil aspirasi mayoritas pengurus wilayah dan cabang NU yang menginginkan mekanisme pemilihan kepemimpinan dikembalikan pada tradisi musyawarah dan pertimbangan ulama.

“Dari seluruh 552 suara yang hadir, sebanyak 401 suara atau sekitar 73 persen menghendaki adanya perubahan dalam mekanisme pemilihan. Yang memilih untuk tetap ada 150 suara, dan satu suara tidak sah,” ujar Muhammad Nuh seusai memimpin sidang.

Dalam mekanisme baru, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) akan diberikan kesempatan mengusulkan nama bakal calon Ketua Umum PBNU.

Masing-masing PWNU, PCNU, dan PCINU dapat mengajukan hingga lima nama.

Seluruh usulan tersebut kemudian akan dihimpun dan ditabulasi oleh panitia. Dari proses tersebut akan diperoleh lima nama dengan perolehan dukungan terbanyak.

Namun, kelima nama tersebut tidak langsung dipertandingkan melalui pemungutan suara terbuka seperti mekanisme sebelumnya.

Nama-nama tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada Rais ‘Am PBNU terpilih untuk memperoleh pertimbangan dan restu.

Setelah proses tersebut, penentuan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui mekanisme bersama dengan sembilan anggota AHWA.

“Setelah mendapatkan restu dari Rais ‘Am terpilih, barulah nama-nama kandidat tersebut dipilih dan diputuskan bersama-sama dengan sembilan anggota AHWA,” kata Muhammad Nuh.

AHWA Berperan Tentukan Rais ‘Am

Perubahan mekanisme juga berlaku dalam proses pemilihan anggota AHWA.

PWNU, PCNU, dan PCINU masing-masing akan mengusulkan nama-nama kiai sepuh untuk menjadi anggota AHWA. Dari seluruh nama yang diusulkan, sembilan nama dengan akumulasi suara tertinggi akan ditetapkan sebagai anggota AHWA.

Sembilan anggota tersebut selanjutnya memiliki peran penting dalam menentukan Rais ‘Am PBNU.

Rais ‘Am terpilih tidak harus berasal dari sembilan anggota AHWA. Mekanisme yang disepakati memungkinkan Rais ‘Am berasal dari luar anggota AHWA apabila memenuhi pertimbangan dan ketentuan yang berlaku.

Keputusan tersebut menandai perubahan signifikan dalam tata kelola pemilihan kepemimpinan tertinggi NU untuk masa khidmah 2026–2031.

Meski prinsip perubahan mekanisme telah memperoleh persetujuan mayoritas muktamirin, aturan teknis dan tata tertib pemilihannya masih harus difinalisasi melalui pleno lanjutan.

Muhammad Nuh memastikan proses tersebut tidak akan mengganggu rangkaian agenda Muktamar ke-35 NU.

Ia optimistis seluruh agenda, termasuk penentuan Rais ‘Am dan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031, dapat diselesaikan sesuai jadwal Muktamar yang berlangsung pada 27–31 Agustus 2026.

“Insya-Allah hari Ahad besok semuanya sudah bisa dirampungkan, termasuk kepastian siapa Rais ‘Am dan siapa Ketua Umum PBNU yang baru,” ujarnya.

Keputusan Muktamar ke-35 ini menjadi babak baru dalam perjalanan organisasi NU. Mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU tidak lagi semata-mata bertumpu pada suara langsung peserta muktamar, tetapi menempatkan musyawarah, pertimbangan Rais ‘Am, AHWA, serta peran para ulama sebagai bagian penting dalam menentukan kepemimpinan organisasi.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer