liputan08.com Jakarta – 11 September 2025, Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung RI bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berhasil mengamankan buronan tindak pidana korupsi berinisial RS, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Kalbar. Penangkapan dilakukan pada Selasa, 9 September 2025 pukul 21.30 WIB di kawasan Permata Hijau Residence PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten.
Penangkapan ini dipimpin langsung oleh tim gabungan Kejagung dan Kejati Kalbar, setelah melakukan pemantauan intensif terhadap keberadaan RS.
Berdasarkan siaran pers resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, RS merupakan pria kelahiran Pontianak, 9 September 1988, berusia 37 tahun. Ia berprofesi sebagai karyawan swasta dan tinggal di Jl. Parit A. Husin, Pontianak, Kalimantan Barat.
RS diduga terlibat dalam perkara pengadaan tanah pembangunan Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) pada tahun 2015. Dalam proyek tersebut, Bank Kalbar melakukan pembelian 15 bidang tanah seluas total 7.883 m² di Jalan Ahmad Yani I, dengan nilai Rp99.173.013.750.
Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah tersebut tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tertuang dalam SK Dirut No: SK/141/DIR Tahun 2006 dan perubahannya SK/234/DIR Tahun 2013, yang berakibat pada kemahalan harga. Selisih harga berdasarkan bukti transfer dan nilai yang diterima pemilik tanah mencapai sekitar Rp30 miliar.
“RS memiliki peran yang sama dengan tersangka lain berinisial PAM, yakni sebagai Kuasa Penjual Tanah, yang diduga turut serta dalam rekayasa harga,” ujar Anang Supriatna, S.H., M.H., Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Saat diamankan, tersangka RS bersikap kooperatif, sehingga proses berjalan lancar tanpa hambatan. RS langsung diserahkan kepada Jaksa Penyidik pada Kejati Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.
Tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung RI menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh buronan tindak pidana yang masih berkeliaran. Ia meminta jajarannya untuk terus memantau dan segera menangkap para DPO guna menegakkan kepastian hukum.
“Saya mengimbau kepada semua buronan dalam DPO Kejaksaan RI untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan,” tegas Jaksa Agung melalui siaran pers tersebut.
Penangkapan RS menjadi bukti komitmen Kejaksaan RI dalam menindak tegas pelaku korupsi dan menyelesaikan tunggakan penanganan perkara yang melibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
Tags: Tim SIRI Kejagung
Baca Juga
-
12 Feb 2026
PETI di Sungai Barito: Kejahatan Lingkungan yang Dibungkus Atas Nama Rakyat
-
31 Jul 2025
Buronan Tak Bisa Bersembunyi: Kejaksaan Agung Tangkap Remyzard, Peringatkan DPO Lain Segera Menyerahkan Diri
-
04 Mei 2026
Rotasi Penting di Kejati Jabar, Dua Pejabat Strategis Dilantik—Ada Pesan Tegas Soal Era Digital
-
22 Jun 2026
LSM GPRUKK Bongkar Dugaan Pelanggaran di Tambang Freeport, Minta Presiden Bentuk Tim Investigasi Nasional
-
10 Des 2025
Pemkab Bogor Sabet IGA 2025, Raih Predikat Kabupaten Terinovatif untuk Kesembilan Kalinya
-
16 Jan 2026
Terindikasi Lakukan Penyimpangan Anggaran dan Zolimi ASN, Bupati Azhari jadi Sorotan Nasional
Rekomendasi lainnya
-
26 Sep 2025
Jaksa Agung Instruksikan Optimalisasi Kinerja: Kejati NTT Diminta Jadi Teladan Penegakan Hukum Berintegritas
-
21 Mei 2026
Kabupaten Bogor Raih Predikat “AA” Kearsipan Nasional
-
01 Okt 2024
Indikator Ungkap Masyarakat Pilih Khofifah-Emil karena Terbukti Kerja Nyata
-
22 Okt 2025
Dr. Dian Assafri Nasa’i: Hari Santri Momentum Meneguhkan Ukhuwah dan Keadilan untuk Dunia Pesantren
-
16 Des 2025
Kejati Riau Tangkap Dua Tikus Koruptor Dana PI 10 Persen Blok Rokan, Negara Rugi Rp64,2 Miliar
-
11 Apr 2026
Tragis! Bupati Tulungagung Terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi, Baru Menjabat Langsung Tersandung Korupsi



