Liputan08.com Surabaya, Polkam – Pemerintah semakin memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan kebocoran serta melindungi industri dalam negeri. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Surabaya, Rabu (5/2/2025).
Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Keuangan beserta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, TNI, BIN, Bakamla, BNN, BPOM, hingga unsur Forkopimda Jawa Timur. Menkopolkam mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk mengatasi maraknya penyelundupan yang merugikan negara dan pelaku usaha dalam negeri.
Pemerintah menetapkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan penyelundupan. Salah satunya adalah memperkuat koordinasi dan berbagi sumber daya antarinstansi, seperti Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Bakamla, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan lembaga terkait lainnya.
“Kami telah menyepakati beberapa langkah penting, termasuk penguatan koordinasi lintas instansi serta optimalisasi sumber daya terbaik dari setiap lembaga,” ujar Menkopolkam.
Selain itu, pengawasan di jalur rawan penyelundupan, baik darat, laut, maupun udara, akan diperketat melalui pemanfaatan teknologi modern dan sistem deteksi canggih di perbatasan, pelabuhan, dan bandara.
Sejak awal 2025, berbagai operasi gabungan yang melibatkan Bea Cukai, Polri, dan Kementerian Perdagangan telah berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal senilai Rp 480,47 miliar. Saat ini, investigasi lebih lanjut tengah dilakukan terhadap 35 kelompok entitas dan 18 perusahaan yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan. Jika digabungkan dengan hasil operasi sebelumnya, total nilai barang ilegal yang berhasil dicegah sepanjang periode ini telah mencapai Rp 4,1 triliun. Angka ini setara dengan 42,40 persen dari total penyelundupan sepanjang 2024 yang mencapai Rp 9,66 triliun.
Barang-barang yang berhasil diamankan meliputi hasil tembakau, minuman keras, tekstil, elektronik, besi baja, kosmetik, serta barang selundupan lainnya, termasuk satwa liar dan produk pertanian yang berpotensi membahayakan ketahanan hayati nasional.
“Ini merupakan bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo dalam melindungi industri dalam negeri dari dampak buruk penyelundupan,” tegas Menkopolkam.
Menkopolkam menegaskan bahwa pemberantasan penyelundupan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dan media.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan dalam memberantas penyelundupan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa melindungi industri dalam negeri dan memperkuat daya saing nasional,” pungkasnya.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing industri nasional, serta memastikan Indonesia tetap kompetitif di pasar global.
Tags: 1 Triliun Barang Ilegal Digagalkan, Pemerintah Perkuat Sinergi Nasional untuk Berantas PenyelundupanRp 4
Baca Juga
-
09 Feb 2026
Kejati Sumsel Sikat Tikus Koruptor Semen PT SB–PT KMM, Negara Rugi Puluhan Miliar
-
02 Okt 2024
Jorge Martin Kembali Menjauh, Marc Marquez Terlempar dari Persaingan
-
17 Jun 2025
DWP Kabupaten Bogor Dikukuhkan, Sekda Harus Jadi Mitra Strategis Pemerintah
-
06 Mar 2026
Sekda Ajat Rochmat Jatnika Ajak Warga Bogor Ikuti Shalat Idul Fitri Bersama di Stadion Pakansari
-
05 Okt 2025
Dedie Rachim Ajak Ribuan Pelari Promosikan Wisata Kota Bogor di Hari Pariwisata Dunia 2025
-
16 Jun 2025
Pangdam V/Brawijaya Pimpin Panen Raya PMJ 01 dan Dorong Pengembangan Pertanian Terpadu di Lamongan
Rekomendasi lainnya
-
13 Mar 2025
Ahli Hukum Kepolisian Dr. Hirwansyah Desak Sanksi Berat bagi AKBP Fajar Widyadharma Jika Terbukti Bersalah
-
29 Des 2024
Irwasda Polda Jateng Pastikan Keamanan Wisatawan di Guci dan Pantai Alam Indah
-
25 Apr 2025
Peringati Hari OTDA ke-29, Jaro Ade Ajak Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
-
20 Nov 2025
Bupati Rudy Susmanto Perkuat Pengembangan RPH Halal Modern di Kabupaten Bogor
-
02 Feb 2026
Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Tegaskan Dukungan Penuh Arahan Presiden Prabowo di Rakornas 2026
-
24 Jun 2025
Kejati Jateng Tahan Mantan Kabid Perdagangan Klaten dalam Kasus Dugaan Korupsi Sewa Plaza Klaten




