Liputan08.com – Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, memfasilitasi upaya mediasi atas konflik kepengurusan yang terjadi dalam tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Perselisihan ini melibatkan dua tokoh sentral, yakni Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, yang sama-sama mengklaim legitimasi sebagai Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa.
Ketua Umum PWI Pusat yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan dalam organisasi profesi wartawan tersebut. Ia menyatakan seluruh kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya telah merujuk secara ketat pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI.
“Hanya ada satu PWI yang sah. Saya terpilih melalui Kongres XXV tahun 2023 dan disahkan oleh Kemenkumham. Seluruh keputusan, termasuk penunjukan Plt Ketua PWI Jawa Barat, dilandaskan pada PDPRT,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/5/2025).
Keputusan organisasi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan PWI Pusat Nomor: 320-PLP/PP-PWI/2025 tertanggal 21 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Hendry Ch Bangun, Sekretaris Jenderal Iqbal Irsyad, dan Ketua Bidang Organisasi Irmanto. Dalam SK tersebut, kepengurusan PWI Jawa Barat masa bakti 2021–2026 resmi dibekukan dan H. Danang Donoroso ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jawa Barat selama enam bulan ke depan.
Melalui mediasi yang digelar pada Jumat malam, 16 Mei 2025, di Jakarta dan difasilitasi oleh Dahlan Dahi, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk mengakhiri konflik dualisme dan menandatangani dokumen resmi bermaterai yang dikenal sebagai “Kesepakatan Jakarta.”
Isi Pokok “Kesepakatan Jakarta” antara lain mencakup:
1. Pelaksanaan Kongres PWI selambat-lambatnya pada 30 Agustus 2025 di Jakarta.
2. Pembentukan panitia bersama, yaitu Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), dengan komposisi yang mewakili kedua belah pihak.
3. Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anggota biasa PWI untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum tanpa hambatan administratif akibat konflik sebelumnya.
Guna menyukseskan kongres tersebut, PWI melakukan proses verifikasi keanggotaan dan intensifikasi komunikasi dengan seluruh pengurus provinsi. Dari total 34 provinsi yang telah disepakati sebagai peserta kongres, lima provinsi—yakni DKI Jakarta, Riau, Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau—masih dalam proses penyelesaian status kepesertaan mereka.
Keputusan final mengenai status lima provinsi ini akan ditetapkan paling lambat pada 27 Mei 2025. Panitia kongres berharap semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi positif demi terciptanya suasana yang kondusif dan inklusif selama pelaksanaan kongres.
Kongres PWI 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meneguhkan kembali profesionalisme pers, serta mempererat solidaritas di kalangan wartawan Indonesia.
Baca Juga
-
06 Jan 2026
Tim LPMI Bersama Wartawan Telusuri Dugaan Pengolahan Emas Ilegal di Sukajaya Bogor, Berujung Dugaan Kekerasan
-
16 Feb 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor: Sekolah Pra-Nikah Upaya Strategis Cegah Pernikahan Dini
-
13 Des 2025
Grand Opening Siap Haji dan Umroh Kemala Grup di Palembang, Perluas Akses Layanan Ibadah yang Legal dan Profesional
-
08 Apr 2026
KH Achmad Yaudin Sogir Dukung Penguatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bogor, Sejalan Program Nasional Prabowo Subianto
-
30 Nov 2024
Bamsoet Dukung Film Nasional sebagai Penguat Identitas dan Ekonomi
-
04 Jan 2026
Masyarakat Puji Pembangunan yang Dilakukan Bupati Bogor
Rekomendasi lainnya
-
04 Nov 2024
Rudy Susmanto Imbau Relawan Paslon Nomor Urut 1 Tetap Rendah Hati dan Tingkatkan Sosialisasi Menjelang Pilkada Bogor
-
25 Jan 2026
KH Achmad Yaudin Sogir: Masjid Nurul Wathon Harus Jadi Pusat Dakwah dan Pemberdayaan Sosial Umat
-
28 Apr 2025
Gubernur Lampung Gunakan Helikopter di Kunjungan Perdana ke Tanggamus
-
10 Jan 2025
Kejaksaan Agung Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Impor Gula
-
27 Jun 2025
Masjid Syarikatul Anwar Gelar Gema Muharram Sambut Tahun Baru Islam 1447 H, Dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bogor
-
27 Mei 2025
Kepala Damkar Kabupaten Bogor Purna Tugas, Sekda Mereka Pejuang, Bukan Pengemis!


