Liputan08.com – Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, memfasilitasi upaya mediasi atas konflik kepengurusan yang terjadi dalam tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Perselisihan ini melibatkan dua tokoh sentral, yakni Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, yang sama-sama mengklaim legitimasi sebagai Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa.
Ketua Umum PWI Pusat yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan dalam organisasi profesi wartawan tersebut. Ia menyatakan seluruh kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya telah merujuk secara ketat pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI.
“Hanya ada satu PWI yang sah. Saya terpilih melalui Kongres XXV tahun 2023 dan disahkan oleh Kemenkumham. Seluruh keputusan, termasuk penunjukan Plt Ketua PWI Jawa Barat, dilandaskan pada PDPRT,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/5/2025).
Keputusan organisasi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan PWI Pusat Nomor: 320-PLP/PP-PWI/2025 tertanggal 21 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Hendry Ch Bangun, Sekretaris Jenderal Iqbal Irsyad, dan Ketua Bidang Organisasi Irmanto. Dalam SK tersebut, kepengurusan PWI Jawa Barat masa bakti 2021–2026 resmi dibekukan dan H. Danang Donoroso ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jawa Barat selama enam bulan ke depan.
Melalui mediasi yang digelar pada Jumat malam, 16 Mei 2025, di Jakarta dan difasilitasi oleh Dahlan Dahi, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk mengakhiri konflik dualisme dan menandatangani dokumen resmi bermaterai yang dikenal sebagai “Kesepakatan Jakarta.”
Isi Pokok “Kesepakatan Jakarta” antara lain mencakup:
1. Pelaksanaan Kongres PWI selambat-lambatnya pada 30 Agustus 2025 di Jakarta.
2. Pembentukan panitia bersama, yaitu Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), dengan komposisi yang mewakili kedua belah pihak.
3. Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anggota biasa PWI untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum tanpa hambatan administratif akibat konflik sebelumnya.
Guna menyukseskan kongres tersebut, PWI melakukan proses verifikasi keanggotaan dan intensifikasi komunikasi dengan seluruh pengurus provinsi. Dari total 34 provinsi yang telah disepakati sebagai peserta kongres, lima provinsi—yakni DKI Jakarta, Riau, Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau—masih dalam proses penyelesaian status kepesertaan mereka.
Keputusan final mengenai status lima provinsi ini akan ditetapkan paling lambat pada 27 Mei 2025. Panitia kongres berharap semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi positif demi terciptanya suasana yang kondusif dan inklusif selama pelaksanaan kongres.
Kongres PWI 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meneguhkan kembali profesionalisme pers, serta mempererat solidaritas di kalangan wartawan Indonesia.
Baca Juga
-
12 Agu 2025
Jaro Ade Tinjau TPA Galuga: Utamakan Keselamatan Kerja dan Tindaklanjuti Aspirasi Pekerja
-
03 Sep 2025
PPWI dan Polda Lampung Sepakat: Jurnalisme Warga Jadi Pilar Edukasi Publik
-
12 Mei 2026
Diduga Suap Pejabat demi Ringankan Utang Negara, Pengusaha Nikel Jadi Tersangka
-
02 Okt 2024
Main di AFC Champions League 2, Persib Berpeluang Kembali Diperkuat David da Silva
-
22 Nov 2024
Dukung Program Pemerintah Makan Gizi Gratis, Pos Teluk Arguni Bagikan Makanan Kepada Murid SDN Inpres Bofuwer
-
28 Mar 2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto: Wisata ke Puncak Aman dan Nyaman
Rekomendasi lainnya
-
06 Jul 2026
Atas Arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Seluruh Perangkat Daerah Bersihkan dan Percantik Jalur Jakarta–Bogor
-
17 Mar 2025
Pemkab Bogor, TNI, dan Polri Bersinergi Bersihkan Sisa Banjir di Bojongkulur, Target Rampung dalam 5 Hari
-
09 Des 2025
Morowali Darurat Pengawasan! Negara Turun Tangan Sikat Tambang dan Pergerakan Nikel Ilegal di IMIP–IWIP
-
20 Nov 2025
Bupati Rudy Susmanto Perkuat Pengembangan RPH Halal Modern di Kabupaten Bogor
-
22 Apr 2026
Optimalisasi CSR ANTAM Pongkor: Sinergi KNPI Jasinga Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir dan Longsor di Desa Pangaur
-
10 Des 2024
Jaksa Agung Dorong Peningkatan SDM Kejaksaan Melalui Pendidikan Berkelanjutan






