Liputan08.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memverifikasi laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Proses tersebut kini ditangani Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim DGPP akan melakukan verifikasi dan analisis sebelum menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut.
“Atas pelaporan tersebut, tim pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk koordinasi dengan internal KPK,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, setelah seluruh tahapan selesai, KPK akan menyampaikan hasil verifikasi, termasuk menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Proses itu mengacu pada Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
Budi juga mengingatkan agar pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tetap bersih dari praktik korupsi.
“TORA merupakan salah satu program prioritas nasional. Jangan sampai izin pelepasan kawasan hutan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, tercederai karena adanya dugaan praktik korupsi,” tegasnya.
Nama Raja Juli Antoni sebelumnya ikut disorot dalam penyidikan dugaan korupsi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kuantan Singingi (Kuansing). KPK menduga telah terjadi pertemuan antara Raja Juli dan Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby pada 2 Juni 2026, saat diajukan usulan pelepasan sekitar 3.800 hektare kawasan hutan untuk program TORA. KPK menilai keterangan dari pihak Kementerian Kehutanan penting karena kewenangan pelepasan kawasan hutan berada di kementerian, sementara pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi teknis.
Tags: Budi Prasetyo, Gratifikasi, KPK
Baca Juga
-
03 Agu 2026
Kualitas Belajar Bukan Ditentukan Banyaknya Pekerjaan Rumah
-
23 Sep 2026
Rudy Susmanto Dorong Generasi Muda Bogor Berprestasi Lewat Kejuaraan Baris-Berbaris
-
28 Jan 2025
Polri Ungkap Dugaan Korupsi Rp 649,89 Miliar Proyek Rusun Cengkareng Barat, Gugatan Pra-Peradilan Tersangka Ditolak
-
07 Jan 2025
Kadiv Humas Polri Berikan Pembekalan Taruna Akpol Peran Strategis Kehumasan di Era 5.0 Society
-
19 Nov 2026
Perkuat Pembinaan Atlet Disabilitas, Bupati Rudy Susmanto Bangun Rumah Istimewa pada 2027
-
13 Jun 2026
SPMB 2026 RAMAH untuk Semua, Disdik Kabupaten Bogor Buka Helpdesk hingga Masa Pendaftaran Berakhir
Rekomendasi lainnya
-
12 Mar 2025
Polemik Penambangan di Salatiga: Izin di Argomulyo, Aktivitas di Sidomukti
-
03 Agu 2025
Dongeng Peri Gigi Inovasi Puskesmas Kemang Edukasi Kesehatan Gigi Anak Lewat Boneka
-
09 Des 2024
Ada Dosa yang Tidak Bisa Diampuni Meskipun Bertobat Perspektif KH. Mahendara
-
31 Des 2024
Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2024 Optimalisasi Penegakan Hukum dan Pemulihan Keuangan Negara
-
09 Mei 2026
Hadiri Wasev TMMD ke-128, Jaro Ade Dorong Percepatan Pembangunan Desa di Cigudeg
-
08 Apr 2025
Pengkhianat Negara Menangis Panen Raya Bukti Nyata Kepemimpinan Presiden Prabowo


