Liputan08.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Jaro Ade untuk memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Bogor, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, direktur RSUD dan BUMD, serta para camat.

Dalam sambutannya, Rudy menekankan pentingnya digitalisasi aset milik pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Ia juga menggarisbawahi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kepada hampir enam juta penduduk Kabupaten Bogor.
“Pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor tentu berbeda skalanya dibanding kabupaten lain. Maka perlu dilakukan evaluasi struktural, termasuk pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” jelasnya.
Rudy mencontohkan, di bidang pengadaan barang dan jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja) untuk menangani ribuan program. Menurutnya, hal ini harus segera diperkuat agar pelayanan lebih optimal.
Selain itu, ia menyebut SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Rudy juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk segera menindaklanjuti langkah konkret perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya juga berterima kasih kepada KPK dan insan media yang telah mendukung penyebaran informasi secara akurat. Dukungan masyarakat sangat kami butuhkan agar Kabupaten Bogor bisa terus menjadi lebih baik,” tutup Rudy.
Sementara itu, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi atas lonjakan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bogor yang meningkat dari di bawah 80 menjadi 91% pasca pendampingan dari KPK.
“Ini pencapaian membanggakan dan menunjukkan implementasi nyata upaya pencegahan korupsi. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada 2025,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berfokus pada outcome atau dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar pencapaian output kegiatan.
“Setiap rupiah harus membawa manfaat yang konkret dan terukur untuk publik,” tegas Bahtiar.
Dirinya berharap dengan pengawasan yang kuat dan komitmen kepala daerah, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor dapat terus berjalan secara bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tags: Bupati dan Wabup Bogor Komit Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK Apresiasi Lonjakan Skor MCP
Baca Juga
-
25 Jan 2026
Bupati Bogor Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ustadz Abdul Somad, Dorong Sinergi Pembangunan Fisik dan Spiritual
-
09 Des 2025
Operasi Besar di Gunung Pongkor: Tim Gabungan Tutup 9 Lubang Tambang Ilegal, Tekankan Ancaman Kerusakan Lingkungan
-
21 Nov 2025
Kota Bogor Menjadi Tuan Rumah The Ambassador Summit Road to KAA 2026
-
26 Jul 2026
Pakansari Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF 2026, Bupati Bogor Kerahkan Kerja Bakti dan Penataan Kawasan
-
13 Jun 2025
Harapan Wargi Bogor untuk Kursi Sekretaris Daerah Walikota Wajib Tahu
-
25 Feb 2025
Kejagung Sita Rp565 Miliar dalam Kasus Korupsi Importasi Gula di Kemendag Tahun 2015-2016
Rekomendasi lainnya
-
02 Jan 2026
Awal 2026, Pemkab Bogor Perkuat Tata Kelola Pelayanan Publik Lewat Pembentukan Dua SKPD Strategis
-
04 Mar 2025
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Tinjau Lokasi Bencana, Pastikan Evakuasi dan Bantuan Berjalan Lancar
-
11 Jan 2025
Babinsa Kendalrejo Bantu Petani Atasi Krisis Air dengan Sistem Pompanisasi
-
18 Des 2024
Jaksa Agung Lantik Dua Pejabat Eselon I Pengawasan dan Pendidikan Kejaksaan Diperkuat
-
09 Sep 2025
Satpol PP Kabupaten Bogor Intensifkan Penataan dan Penertiban PKL serta Bangunan Liar untuk Mewujudkan Ketertiban Umum dan Kenyamanan Masyarakat
-
30 Mei 2026
Dr. Dian Assafri Nasai, S.H.: Provokasi Soal Kurban Presiden Berpotensi Merusak Persatuan Bangsa



