Liputan08.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Jaro Ade untuk memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Bogor, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, direktur RSUD dan BUMD, serta para camat.

Dalam sambutannya, Rudy menekankan pentingnya digitalisasi aset milik pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Ia juga menggarisbawahi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kepada hampir enam juta penduduk Kabupaten Bogor.
“Pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor tentu berbeda skalanya dibanding kabupaten lain. Maka perlu dilakukan evaluasi struktural, termasuk pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” jelasnya.
Rudy mencontohkan, di bidang pengadaan barang dan jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja) untuk menangani ribuan program. Menurutnya, hal ini harus segera diperkuat agar pelayanan lebih optimal.
Selain itu, ia menyebut SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Rudy juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk segera menindaklanjuti langkah konkret perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya juga berterima kasih kepada KPK dan insan media yang telah mendukung penyebaran informasi secara akurat. Dukungan masyarakat sangat kami butuhkan agar Kabupaten Bogor bisa terus menjadi lebih baik,” tutup Rudy.
Sementara itu, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi atas lonjakan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bogor yang meningkat dari di bawah 80 menjadi 91% pasca pendampingan dari KPK.
“Ini pencapaian membanggakan dan menunjukkan implementasi nyata upaya pencegahan korupsi. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada 2025,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berfokus pada outcome atau dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar pencapaian output kegiatan.
“Setiap rupiah harus membawa manfaat yang konkret dan terukur untuk publik,” tegas Bahtiar.
Dirinya berharap dengan pengawasan yang kuat dan komitmen kepala daerah, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor dapat terus berjalan secara bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tags: Bupati dan Wabup Bogor Komit Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK Apresiasi Lonjakan Skor MCP
Baca Juga
-
08 Jan 2026
Dilantik Serentak, Ketua LPM Bogor Utara Diminta Langsung Bersinergi
-
15 Agu 2025
FH BUMN dan Ketua Umum Agustya Bernady Mangkir dari Sidang Gugatan PWI Pusat
-
08 Des 2025
Angka 8 Jadi Simbol Kepemimpinan: Presiden Prabowo dan Bupati Rudy Susmanto Samakan Langkah Membangun Bogor
-
05 Jan 2026
DIJUAL TANAH
-
12 Nov 2024
Kejaksaan Agung Sita Rp301 Miliar dalam Kasus Dugaan Pencucian Uang PT Duta Palma Group
-
07 Feb 2025
JAM-Intel dan Menteri Desa Luncurkan Aplikasi Pengawasan Dana Desa Secara Real-Time
Rekomendasi lainnya
-
09 Agu 2025
Gubernur Papua Tengah Kunjungi Sinak, Dorong Pemulangan Pengungsi dan Pemulihan Wilayah
-
02 Des 2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto Terima Anugerah Jurnalisme Istimewa 2025, Tegaskan Komitmen Sinergi dengan Media
-
10 Des 2025
BKPSDM Kabupaten Bogor Catat Capaian Strategis 2025, Perkuat Tata Kelola ASN dan Layanan Publik
-
04 Des 2025
Rudy Susmanto Siap Dukung Percepatan Pembangunan Jalur Puncak 2
-
09 Nov 2025
CFD Tegar Beriman Jadi Ruang Sehat dan Berdaya Ekonomi bagi UMKM Bogor
-
02 Jan 2026
Ketua DPRD Sastra Winara Apresiasi Langkah Gercep Bupati Bogor Operasikan Dua SKPD Baru di Awal 2026





