Liputan08.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Jaro Ade untuk memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Bogor, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, direktur RSUD dan BUMD, serta para camat.

Dalam sambutannya, Rudy menekankan pentingnya digitalisasi aset milik pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Ia juga menggarisbawahi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kepada hampir enam juta penduduk Kabupaten Bogor.
“Pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor tentu berbeda skalanya dibanding kabupaten lain. Maka perlu dilakukan evaluasi struktural, termasuk pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” jelasnya.
Rudy mencontohkan, di bidang pengadaan barang dan jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja) untuk menangani ribuan program. Menurutnya, hal ini harus segera diperkuat agar pelayanan lebih optimal.
Selain itu, ia menyebut SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Rudy juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk segera menindaklanjuti langkah konkret perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya juga berterima kasih kepada KPK dan insan media yang telah mendukung penyebaran informasi secara akurat. Dukungan masyarakat sangat kami butuhkan agar Kabupaten Bogor bisa terus menjadi lebih baik,” tutup Rudy.
Sementara itu, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi atas lonjakan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bogor yang meningkat dari di bawah 80 menjadi 91% pasca pendampingan dari KPK.
“Ini pencapaian membanggakan dan menunjukkan implementasi nyata upaya pencegahan korupsi. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada 2025,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berfokus pada outcome atau dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar pencapaian output kegiatan.
“Setiap rupiah harus membawa manfaat yang konkret dan terukur untuk publik,” tegas Bahtiar.
Dirinya berharap dengan pengawasan yang kuat dan komitmen kepala daerah, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor dapat terus berjalan secara bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tags: Bupati dan Wabup Bogor Komit Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK Apresiasi Lonjakan Skor MCP
Baca Juga
-
21 Apr 2026
Jelang Pembukaan TMMD 2026, Dandim 1801/Manokwari Cek Langsung Lokasi—Apa yang Disiapkan?
-
18 Jul 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto Fokus Bangun Pusat Ekonomi Baru pada APBD 2027
-
08 Okt 2025
Pemkot Bogor Siap Bersinergi Sukseskan Maulid Akbar dan Haul Kasepuhan Bogor Raya 2025
-
19 Mei 2025
Royal Enfield Perkuat Layanan Purnajual di Banten Lewat Mobile Service Camp
-
03 Feb 2026
Dedie Rachim Tegaskan Penguatan Pelayanan Publik dan Kebersihan Kota
-
11 Nov 2025
Bupati Rudy Susmanto Bentuk TRC Kebersihan, Dorong Gerakan Bersih Kabupaten Bogor
Rekomendasi lainnya
-
30 Okt 2024
JAM-Datun Tanda Tangani Deklarasi Bersama untuk Tingkatkan Kerja Sama ASEAN-Tiongkok dalam Pemberantasan Kejahatan Keuangan
-
30 Apr 2025
Polda Jateng Bebas Narkoba dan Judi Online, Propam Perkuat Komitmen Integritas Personel
-
26 Jul 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto Perkuat Sinergi dengan Pemkot Bogor Lewat Gowes Santai
-
27 Nov 2024
Pj. Bupati Bogor Pantau Pelaksanaan Pilkada: 13 TPS Dipastikan Berjalan Lancar
-
30 Mar 2025
Bupati dan Wakil Bupati Bogor Serahkan Zakat, Beri Contoh Kepada Masyarakat
-
27 Mei 2026
Maknai Iduladha 1447 H, KH Achmad Yaudin Sogir Ajak Umat Perkuat Akhlak dan Kepedulian


