Liputan08.com – 27 April 2026. Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi ditunda.
Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026), tidak dapat dilanjutkan lantaran terdakwa, Nadiem Makarim, berhalangan hadir karena kondisi kesehatan.
Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga Senin, 4 Mei 2026.
Agenda sidang yang semula dijadwalkan mendengarkan keterangan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akhirnya tidak dapat terlaksana.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyampaikan bahwa pihaknya menghormati kondisi terdakwa yang tengah sakit dan telah memenuhi kewajiban prosedural dengan menyampaikan bukti medis kepada majelis hakim.
“Kami menghargai keterangan medis yang dikeluarkan oleh dokter terkait kondisi terdakwa. Surat keterangan sakit tersebut telah kami bacakan di hadapan majelis hakim sebagai alasan ketidakhadiran yang sah secara hukum,” ujar Roy Riady di persidangan.
Dalam proses persidangan, tim penasihat hukum terdakwa sempat mengajukan permohonan agar pemeriksaan saksi maupun ahli tetap dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran terdakwa.
JPU pada prinsipnya tidak keberatan dengan usulan tersebut, mengingat Pasal 201 KUHAP memberikan ruang untuk tetap melanjutkan pemeriksaan demi efektivitas proses hukum.
Namun, setelah melalui musyawarah, majelis hakim memutuskan untuk tetap menunda sidang sampai terdakwa dapat hadir secara langsung.
Menanggapi keputusan tersebut, Ari Yusuf Amir selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan kekecewaannya.
“Kami sangat menyayangkan penundaan ini, karena tim sudah menghadirkan para ahli yang memiliki jadwal padat. Penundaan ini tentu berdampak pada proses pembuktian dan memaksa kami untuk melakukan penjadwalan ulang,” kata Ari.
Ia juga menegaskan bahwa kliennya telah memberikan persetujuan secara tertulis agar sidang tetap berjalan tanpa kehadirannya.
“Terdakwa sebenarnya sudah memberikan izin tertulis agar pemeriksaan ahli tetap dilanjutkan. Keterangan ahli bersifat independen dan tidak selalu membutuhkan konfirmasi langsung dari terdakwa,” tambahnya.
Meski demikian, pihak penasihat hukum tetap menyatakan menghormati keputusan majelis hakim dan mengapresiasi sikap JPU yang dinilai responsif dalam menyikapi kondisi tersebut.
Sementara itu, kondisi kesehatan Nadiem Makarim dilaporkan dalam penanganan medis yang baik di rumah sakit. Semua pihak berharap agar terdakwa segera pulih sehingga proses persidangan dapat kembali berjalan lancar sesuai jadwal berikutnya.
Tags: Fakta Apa yang Belum Terungkap?, Nadiem Makarim Absen Karena Sakit, Sidang Korupsi Chromebook Tiba-Tiba Ditunda
Baca Juga
-
21 Okt 2024
Pangdam I/BB Apresiasi Prestasi Satgas Yonif 122/TS Usai Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG
-
10 Sep 2025
Pemkab Bogor Matangkan Persiapan Bulan Bakti Peternakan dan Kontes Ternak Piala Presiden 2025
-
27 Feb 2026
Pemkab Bogor Tegaskan Komitmen Perbaikan Jalan Terdampak Proyek Bendungan Cijurey
-
06 Nov 2024
Cabup Nomor Urut 1 Rudy Susmanto Penuhi Panggilan Bawaslu Bogor, Tunjukkan Kepatuhan pada Proses Hukum
-
13 Des 2024
Pangdam I/BB Motivasi Prajurit Armed 2/KS untuk Bangkit dan Berprestasi
-
07 Jan 2025
Peringatan HUT ke-42 JAM PIDUM, Asep Nana Mulyana Transformasi Penuntutan dengan Dasar Asta Cita
Rekomendasi lainnya
-
08 Mei 2025
Ujang Tanjung Terpilih sebagai Ketua SKD, Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Eko Prayitno
-
03 Okt 2025
Bupati Rudy Susmanto dan Kwarcab Kabupaten Bogor Sabet Penghargaan Pramuka Jawa Barat 2025
-
15 Feb 2026
Rudy Susmanto Resmikan Jembatan Kali Jantung, Ratusan KK di Pabuaran Mekar Kini Lebih Aman dari Banjir
-
03 Feb 2025
Satgas TNI Peduli Yonif 641/Bru Bagikan Pakaian Gratis untuk Anak-Anak Papua Wujud Nyata Kepedulian dan Kebersamaan
-
04 Nov 2024
Ibu Ronald Tannur Jadi Tersangka Suap di PN Surabaya, Kejagung Ungkap Kronologi Kasus
-
11 Jan 2026
Obstruction of Justice Terkuak di Persidangan: JPU Ungkap Skema Media, Seminar, hingga Demonstrasi untuk Pengaruhi Proses Hukum




