liputan08.com [MOSKONA UTARA] — Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyebarkan informasi bohong (hoaks) di media sosial dengan menarasikan bahwa masyarakat Distrik Moskona Utara mengungsi akibat keberadaan aparat TNI-Polri, Kamis (27/11/2025). Narasi tersebut disebut sebagai upaya provokasi untuk memanaskan situasi dan menciptakan ketegangan di tengah masyarakat.
Danpos Moyeba, Kapten Inf Didi Sofyandi, menegaskan bahwa kabar yang dihembuskan OPM tersebut tidak benar. Ia menilai propaganda itu sengaja dimainkan untuk mengadu domba aparat keamanan dengan masyarakat setempat.
“OPM menyebarkan hoaks untuk memecah belah dan menciptakan kekacauan. Informasi itu tidak sesuai fakta di lapangan,” tegas Kapten Inf Didi Sofyandi.
Ia menjelaskan bahwa TNI-Polri merupakan garda terdepan yang selama ini memberikan perlindungan kepada masyarakat. Aparat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah distrik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memastikan kondisi tetap kondusif di wilayah tersebut.
“Tugas kami jelas, yaitu melindungi warga. Kami terus melakukan mediasi, komunikasi, dan langkah-langkah pengamanan agar masyarakat merasa aman dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Salah satu warga yang sempat mengungsi juga membantah narasi OPM. Ia menegaskan bahwa pengungsian terjadi bukan karena aparat, tetapi karena adanya serangan yang menimbulkan ketakutan.
“Kami sebenarnya tidak mau tinggalkan kampung. Kami ingin tetap tinggal di tanah kami sendiri bersama pemerintah dan para tokoh agama. Tapi karena ada serangan, kami takut. Kami mohon TNI dan Polri membantu kami supaya bisa kembali dengan aman,” ungkapnya.
Kapten Inf Didi Sofyandi kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh kabar palsu yang disebarkan kelompok OPM demi menciptakan keresahan.
“Jangan terhasut dan terprovokasi oleh hoaks OPM. Mari kita jaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua,” tegasnya.
Baca Juga
-
25 Des 2025
Disaksikan Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung Kembalikan 893 Ribu Hektare Hutan dan Selamatkan Rp6,6 Triliun Uang Negara
-
26 Feb 2026
Astaghfirullah! Skandal Rp60 Miliar Terkuak, Jaksa Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Tiga Terdakwa
-
20 Agu 2025
Jaksa Agung Resmi Buka Pekan Olahraga Hari Lahir Kejaksaan ke-80: Memupuk Persaudaraan dan Semangat Sportivitas
-
22 Des 2025
Kejaksaan Agung Serahkan Tikus Korupsi Oknum Jaksa ke KPK, Bukti Bersih-Bersih Tanpa Toleransi
-
28 Agu 2025
LBH Street Lawyer Desak KPK Usut Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Kasus Judi Online
-
11 Sep 2025
Pemkab Bogor Terima Kunjungan Delegasi Parlemen dan KADIN Republik Turki, Jajaki Kerja Sama Multisektoral
Rekomendasi lainnya
-
28 Agu 2026
Skandal Paspor Ganda: Ancaman Serius bagi Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia
-
16 Jan 2026
Terindikasi Lakukan Penyimpangan Anggaran dan Zolimi ASN, Bupati Azhari jadi Sorotan Nasional
-
12 Feb 2026
PETI di Sungai Barito: Kejahatan Lingkungan yang Dibungkus Atas Nama Rakyat
-
10 Apr 2026
Terobosan Diplomasi Afrika: Kenya Dukung Penuh Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko
-
08 Jan 2026
Tambang Emas Ilegal Diduga Marak di Cigudeg, Aktivis Desak Penindakan Serius
-
04 Feb 2026
Dugaan Kongkalikong Mitra MBG: Harga Bahan Pangan Dimark Up, Peralatan Dapur Tak Layak





