Liputan08.com Jakarta – Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang menyeret anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 terus menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua anggota Komisi XI terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR BI, yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik.
Pernyataan salah satu anggota Komisi XI DPR RI, Satori, semakin menguatkan isu tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 diduga terlibat dalam kasus ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Saiful Chaniago, mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa semua anggota Komisi XI DPR RI periode tersebut, termasuk kelompok yang disebut “Misbakun CS.” Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik seperti CSR BI.
“Dana CSR BI jumlahnya sangat besar dan seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika disalahgunakan, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia,” ujar Saiful Chaniago dalam pernyataannya, Sabtu (30/11/2024).
Saiful mengapresiasi langkah cepat KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar, termasuk dugaan korupsi CSR BI. Menurutnya, tindakan KPK ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Kami mengapresiasi upaya KPK yang telah bekerja cepat untuk mengungkap kasus ini. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen memastikan Indonesia terbebas dari para koruptor,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa proses hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. “Hukum harus ditegakkan kepada siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara. Tidak ada toleransi untuk pelaku korupsi,” sambung Saiful.

Sebagai pemimpin pemuda dan Wasekjend Depinas SOKSI, Saiful melihat langkah ini sebagai bentuk ketegasan yang mendukung percepatan kemajuan Indonesia. “Ikhtiar KPK adalah bagian penting dalam memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi,” tambahnya.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas para pemangku kebijakan di Indonesia. Publik menantikan hasil pemeriksaan KPK terhadap seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024. Harapan besar tertuju pada penegakan hukum yang tidak hanya adil tetapi juga mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
Saiful menutup pernyataannya dengan harapan agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk mengelola dana publik dengan lebih bertanggung jawab demi kemajuan bangsa.
Baca Juga
-
06 Feb 2026
Klarifikasi PT Longrich Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Etika dan Kebocoran Produk
-
18 Apr 2025
Kejagung Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Tersangka YF dkk Terancam Hukuman Berat
-
22 Jan 2026
Kwarcab Pramuka Bogor Sosialisasikan KOMTI 2026, Dorong Tata Kelola Informasi Terintegrasi
-
24 Mei 2025
Pemkab Bogor Lepas Keberangkatan 435 Calon Jemaah Haji Kloter 47 JKS
-
09 Jul 2026
Pekerja Harian di Cileungsi Mengaku Jadi Korban Dugaan Pengeroyokan Usai Dituduh Mencuri Helm
-
09 Agu 2026
Mafia Busuk Institusi Hukum di Pinrang Bersekongkol Kriminalisasi Andi Edi Sandy
Rekomendasi lainnya
-
21 Jun 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto Ajak Warga Dukung Normalisasi Saluran Air Demi Bebas Banjir
-
02 Agu 2026
Survei BMSN Ungkap 81 Persen Publik Dukung Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
-
09 Mar 2026
Jaga Integritas Ramadan, Bupati Bogor Keluarkan Edaran Larangan Gratifikasi dan Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik
-
10 Mei 2025
Rapat Paripurna DPRD Bupati Rudy Susmanto Tetapkan Perubahan Propemperda 2025 dan Tanggapi Rekomendasi LKPJ 2024
-
12 Agu 2026
Bupati Rudy Lepas Kontingen Pramuka Kabupaten Bogor ke Jambore Nasional
-
27 Agu 2025
Jaro Ade Tinjau Layanan Publik di Klapanunggal, Pastikan Masyarakat Terlayani dengan Baik





