Liputan08.com Jakarta – Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang menyeret anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 terus menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua anggota Komisi XI terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR BI, yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik.
Pernyataan salah satu anggota Komisi XI DPR RI, Satori, semakin menguatkan isu tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 diduga terlibat dalam kasus ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Saiful Chaniago, mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa semua anggota Komisi XI DPR RI periode tersebut, termasuk kelompok yang disebut “Misbakun CS.” Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik seperti CSR BI.
“Dana CSR BI jumlahnya sangat besar dan seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika disalahgunakan, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia,” ujar Saiful Chaniago dalam pernyataannya, Sabtu (30/11/2024).
Saiful mengapresiasi langkah cepat KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar, termasuk dugaan korupsi CSR BI. Menurutnya, tindakan KPK ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Kami mengapresiasi upaya KPK yang telah bekerja cepat untuk mengungkap kasus ini. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen memastikan Indonesia terbebas dari para koruptor,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa proses hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. “Hukum harus ditegakkan kepada siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara. Tidak ada toleransi untuk pelaku korupsi,” sambung Saiful.

Sebagai pemimpin pemuda dan Wasekjend Depinas SOKSI, Saiful melihat langkah ini sebagai bentuk ketegasan yang mendukung percepatan kemajuan Indonesia. “Ikhtiar KPK adalah bagian penting dalam memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi,” tambahnya.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas para pemangku kebijakan di Indonesia. Publik menantikan hasil pemeriksaan KPK terhadap seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024. Harapan besar tertuju pada penegakan hukum yang tidak hanya adil tetapi juga mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
Saiful menutup pernyataannya dengan harapan agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk mengelola dana publik dengan lebih bertanggung jawab demi kemajuan bangsa.
Baca Juga
-
09 Des 2025
SKPD Kabupaten Bogor Disorot: Banyak Keluhan Langsung ke Bupati dan Presiden, DPRD Desak Evaluasi Pejabat Lamban
-
31 Mar 2026
Di Bawah Kepemimpinan Rudy Susmanto, Pengelolaan Anggaran Bogor 2025 Diklaim Transparan dan Akuntabel
-
23 Mar 2025
CH Bangun Kepengurusan PWI yang Sah Hanya Hasil Kongres ke 25
-
18 Okt 2024
Jaksa Agung RI Melantik Dua Pejabat Baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan Kepala Kejati Daerah Khusus Jakarta
-
06 Nov 2024
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Lakukan Penggeledahan di Kantor CV. Agro Techno, Terkait Dugaan Korupsi Penyaluran KUR di Bank BUMN
-
18 Feb 2025
Kejagung Periksa Tiga Saksi dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah
Rekomendasi lainnya
-
06 Des 2024
Kejaksaan Agung Periksa Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api Besitang-Langsa
-
12 Nov 2024
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tegaskan Pentingnya Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Coffee Morning Pemkab Bogor
-
03 Mei 2025
Perkuat Ketahanan Siber, Pasis Seskoau Angkatan 62 Gelar Lokakarya Strategis di Era Digital
-
07 Mei 2025
Rudy Susmanto Ajak Buruh Sama-Sama Bangun Kabupaten Bogor
-
21 Apr 2026
Yunita Mustika Putri: Reaktualisasi Nilai Kartini melalui Reformasi Birokrasi Berbasis Meritokrasi di Kabupaten Bogor
-
25 Sep 2025
Sekda Kota Bogor Buka Lomba Cipta Menu B2SA Tanpa Sisa, Luncurkan Duta Pangan Food Savior


