Liputan08.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika dan Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman, mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi guna memperkuat pembinaan dan pengawasan tata kelola Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026), dihadiri langsung Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran.
Dalam rakor tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, hingga penguatan sistem pengawasan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan KPK.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kami menyadari tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
“Sinergi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun sistem pengawasan yang lebih baik.
Menurutnya, penguatan perencanaan, pengawasan internal, serta koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ujar Bahtiar.
Tags: Rudy Susmanto dan KPK Bahas Reformasi Birokrasi hingga Pengawasan Keuangan Daerah
Baca Juga
-
04 Mar 2025
Bupati Musi Rawas 2005-2015 dan 4 Pejabat Jadi Tersangka Korupsi Perkebunan Sawit, Kejati Sumsel Sita Rp61,3 Miliar
-
06 Feb 2026
“Riksa Wisesa” Tandai Langkah Awal Museum Pajajaran
-
05 Mei 2025
Kejagung Periksa 5 Saksi Kasus Suap PN Jakarta Pusat, Termasuk Pejabat Kementerian dan Hakim
-
30 Mei 2025
Dana Pensiun Rp50 Ribu Ketika Kenangan Lebih Mahal dari Nominal
-
02 Jan 2026
Awal 2026, Pemkab Bogor Perkuat Tata Kelola Pelayanan Publik Lewat Pembentukan Dua SKPD Strategis
-
14 Agu 2025
Sekda Bogor Harap PWRI Jadi Wadah Kebaikan dan Pengabdian bagi Pensiunan ASN
Rekomendasi lainnya
-
30 Okt 2024
Warga Pertanyakan Alih Fungsi Lapangan Bola di Cilebut Barat Menjadi Fasilitas Sosial dan Umum
-
12 Agu 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Dukung Langkah Bupati Tangani Banjir di Rancabungur
-
09 Jun 2025
Pemkab Bogor Gerak Cepat Tangani Longsor Sampah Galuga, Realokasikan Rp25 Miliar untuk Sanitary Landfill
-
28 Nov 2025
Rudy Susmanto Genjot Penataan Simpang dan Infrastruktur Prioritas Jelang 2026
-
13 Sep 2025
Bogor Media Siber Network (BMSN) Resmi Dideklarasikan: Komitmen Bersama Mendukung Pembangunan Daerah dan Memerangi Hoaks demi Demokrasi Berkualitas
-
27 Nov 2024
Paslon Nomor 1 Rudy Susmanto-Ade Ruhandi Menangi Pilkada Kabupaten Bogor Versi Quick Count LSI


