liputan08.com Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Menurutnya, langkah tegas yang diambil Bupati Bogor menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami di DPRD Kabupaten Bogor mendukung penuh upaya Bupati dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Transparansi serta profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam pelayanan publik,” ujar Sastra Winara.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat sistem meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta penerapan mekanisme pengisian jabatan secara terbuka melalui sistem open bidding.
“Ini adalah bagian dari keseriusan kami dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional. Kami ingin memastikan setiap jabatan diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik yang menyimpang,” tegas Rudy.
Menanggapi isu jual beli jabatan yang sempat beredar, Rudy menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran. Ia memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara serius melalui Inspektorat.
“Apapun informasi yang disampaikan kepada kami akan langsung ditindaklanjuti. Namun, prosesnya tidak selalu kami ekspos ke publik. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat dan bersih,” jelasnya.
Lebih lanjut, Inspektorat Kabupaten Bogor melalui Irban V telah melakukan penelusuran terhadap berbagai laporan selama satu bulan terakhir. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Komitmen ini juga diperkuat oleh sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan jajaran legislatif, termasuk Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan langkah tegas ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan tidak memiliki tempat dalam sistem pemerintahan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang transparan dan berintegritas.
Tags: Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara
Baca Juga
-
01 Mei 2025
Prabowo Janjikan Reformasi Total Ketenagakerjaan di Tengah Lautan Buruh di Monas
-
28 Jun 2025
Lomba Mancing Meriahkan Hari Bhayangkara ke-79 di Cibinong, Bupati Rudy: Polri Makin Dekat dengan Rakyat
-
16 Jan 2025
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Tegas Selesaikan Sengketa Tanah Puluhan Tahun
-
11 Mar 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Desak Pengawasan Ketat terhadap Pengusaha Minyak Curah Nakal
-
11 Sep 2026
Doa Jurnalis Al-Qalam untuk Rekan yang Hilang Saat Liputan Krakatau
-
02 Jun 2025
Direktur KitaNusantara Berikan Penghargaan kepada BNN RI atas Penangkapan Narkotika Jenis Sabu Terbesar dalam Sejarah
Rekomendasi lainnya
-
01 Nov 2024
Satgas Yonif 642/Kps Pastikan Ibadah Penutupan Doa Rosario Berjalan Aman di Papua Barat
-
30 Apr 2025
Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Biarkan Polisi Menilai, Jangan Buat Opini yang Menyesatkan
-
04 Jun 2025
Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak Tinjau Program Manunggal Air di Jambi TNI AD Hadir untuk Rakyat, Pastikan Akses Air Bersih Hingga Pelosok Negeri
-
12 Agu 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto Serahkan Bendera Merah Putih ke- 40 Kecamatan
-
20 Feb 2025
TMMD ke-123 di Desa Karacak Resmi Dibuka: Kolaborasi TNI, Pemda, dan Masyarakat Wujudkan Infrastruktur Lebih Baik
-
21 Okt 2025
Sekda Ajat: DWP Berperan Penting Perkuat Kinerja dan Sinergi Pemkab Bogor





