liputan08.com Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Menurutnya, langkah tegas yang diambil Bupati Bogor menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami di DPRD Kabupaten Bogor mendukung penuh upaya Bupati dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Transparansi serta profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam pelayanan publik,” ujar Sastra Winara.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat sistem meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta penerapan mekanisme pengisian jabatan secara terbuka melalui sistem open bidding.
“Ini adalah bagian dari keseriusan kami dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional. Kami ingin memastikan setiap jabatan diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik yang menyimpang,” tegas Rudy.
Menanggapi isu jual beli jabatan yang sempat beredar, Rudy menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran. Ia memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara serius melalui Inspektorat.
“Apapun informasi yang disampaikan kepada kami akan langsung ditindaklanjuti. Namun, prosesnya tidak selalu kami ekspos ke publik. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat dan bersih,” jelasnya.
Lebih lanjut, Inspektorat Kabupaten Bogor melalui Irban V telah melakukan penelusuran terhadap berbagai laporan selama satu bulan terakhir. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Komitmen ini juga diperkuat oleh sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan jajaran legislatif, termasuk Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan langkah tegas ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan tidak memiliki tempat dalam sistem pemerintahan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang transparan dan berintegritas.
Tags: Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara
Baca Juga
-
28 Jan 2026
Sidang Ungkap Aliran Dana Google, Tikus Koruptor Diduga Bermain di Program Digitalisasi Pendidikan
-
10 Feb 2025
Prajurit Yonif 323/Buaya Putih Kostrad Berbagi Makanan di Kampung Kago, Warga Sambut Hangat
-
01 Mei 2025
Terungkap! Nahkoda, Sopir, hingga Pejabat Hukum Diperiksa dalam Skandal Suap PN Jakpus
-
05 Jun 2025
Sastra Winara Persetujuan Raperda Pajak dan Retribusi Dorong Optimalisasi PAD Kabupaten Bogor
-
24 Okt 2025
Pemkab Bogor Tekankan Nasionalisme dan Profesionalisme Damkar Demi Pelayanan Prima
-
17 Okt 2025
Pemkab Bogor Dorong Kemandirian Pangan Lewat Inovasi Ngupahan di Hari Pangan Sedunia ke-45
Rekomendasi lainnya
-
15 Jan 2025
Transformasi Kejaksaan RI Menuju Single Prosecution System dan Penguatan Advocaat Generaal
-
07 Jun 2025
Wujud Kepedulian Brimob di Hari Raya, Batalyon A Resimen IV Pasukan Pelopor Bagikan Daging Qurban kepada Yatim dan Warga Sekitar
-
23 Apr 2025
Sinergi Cegah Korupsi, Bupati Bogor dan Kejari Teken MOU Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
-
17 Okt 2024
Sekda Bogor Minta Jajaran Pemerintah Aktif Sosialisasikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2024
-
02 Okt 2024
Wakil Ketua DPRD Bogor Tantang Bupati Bogor Selanjutnya Cabut Perbup 60
-
05 Feb 2025
Pj. Bupati Bogor Pastikan Ketersediaan Pupuk Dorong Inovasi Pertanian di Dramaga


