Liputan08.com Jakarta – Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen), Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keynote speech pada acara Pelatihan Legal Executive Development yang digelar oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Rabu (20/11/2024), di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta.
Dalam sambutannya, Prof. Reda menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. “Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dengan sah dan berlandaskan kepentingan publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan efisien. “Kepercayaan publik hanya dapat diperoleh melalui kepatuhan administratif dan integritas dalam pelayanan publik,” tambahnya.
Dalam acara ini, Prof. Reda menyoroti pentingnya upaya pencegahan korupsi, khususnya di sektor infrastruktur yang strategis bagi pembangunan nasional. “Sektor infrastruktur harus dijaga melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance. Langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, penguatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Reda menjelaskan peran kejaksaan melalui fungsi Intelijen Pengamanan Pembangunan Strategis. Fungsi ini, menurutnya, berperan penting dalam deteksi dini dan mitigasi ancaman terhadap proyek-proyek strategis. “Kita bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum yang pasti, agar pembangunan berjalan sesuai hukum dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Pelatihan yang diikuti oleh ASN dari berbagai instansi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, fasilitator, dan pejabat penting. Di antaranya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Taufiq, DEA., dan Pj. Bupati Kabupaten Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si.
Prof. Reda mengakhiri sambutannya dengan mendorong para peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini guna memperdalam pengetahuan dan keterampilan hukum. “Pelatihan ini adalah awal untuk menjadi penggerak perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Tags: Jaksa Agung Muda Intelijen: ASN Harus Menjunjung Transparansi dan Pencegahan Korupsi
Baca Juga
-
19 Jun 2026
Pengembalian Rp1,117 Miliar Tak Hapus Pidana, Kejari Bogor Dalami Dugaan Korupsi Proyek RSUD Parung
-
16 Nov 2024
10 Ormas Resmi Dukung Rudy Susmanto-Jaro Ade di Pilbup Bogor 2024: Fokus pada Percepatan Pembangunan
-
21 Nov 2024
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Implementasi Ketahanan Pangan di Semarang, Dukung Program Prioritas Presiden RI
-
19 Nov 2024
Pos Jagiro Satgas Yonif 642/Kps Bagikan Makan Gratis di Sekolahan
-
15 Nov 2024
Pj. Gubernur Jawa Barat Dorong Percepatan Penurunan Stunting dan Peningkatan Pariwisata dalam Rakor Kepala Daerah
-
17 Jun 2026
Jaro Ade Bangga Kabupaten Bogor Sukses Jadi Tuan Rumah Musabaqah Adzan Nusantara Mendunia II
Rekomendasi lainnya
-
14 Nov 2024
Pemkab Bogor Luncurkan Coaching Clinic “Taman Asa” untuk Anak Berkebutuhan Khusus
-
10 Jun 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto Terima Opini WTP Kedua Berturut-turut, Pemkab Bogor Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah
-
23 Jun 2026
Sekda Kabupaten Bogor: Pengelolaan Dana Desa Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
-
21 Nov 2024
Kejaksaan Agung Periksa Dua Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi PT Duta Palma Group
-
13 Nov 2024
Kejaksaan Agung Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi dalam Perkara Terpidana Ronald Tannur
-
21 Nov 2024
JAM-Pidum Setujui Empat Permohonan Restorative Justice dalam Kasus Narkoba



