Breaking News
Home      •  

Kemacetan Parah di Simpang Pasar Gendong Cileungsi, DPRD Soroti Parkir Liar dan Lemahnya Penertiban

zakar
01 Mei 2026

liputan08.com CILEUNGSI, BOGOR — Kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Cileungsi, tepatnya di sekitar pertigaan (P3) Pasar Desa Gendong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, kembali dikeluhkan para pengguna jalan. Titik tersebut dinilai menjadi salah satu biang kemacetan harian, baik dari arah Cileungsi menuju Jonggol maupun sebaliknya, Sabtu (1/5/2026).

Kondisi jalan yang menyempit di lokasi tersebut diperparah dengan aktivitas parkir liar dan praktik pungutan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sejumlah pengendara menyebut, arus kendaraan dari arah Bekasi yang seharusnya langsung belok kiri menuju Jonggol, justru kerap dipotong untuk melintas langsung dengan bantuan “jasa” parkir liar yang membuka pembatas jalan.

Salah satu pengendara, Andi (34), mengaku hampir setiap hari terjebak kemacetan di titik tersebut.

“Setiap pagi dan sore pasti macet parah. Harusnya dari arah Bekasi langsung belok kiri ke Jonggol, tapi ini malah dibuka pembatas jalan oleh tukang parkir liar. Mereka nyetop kendaraan dari dua arah supaya yang bayar bisa lewat duluan,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Rudi (41), sopir angkutan barang yang rutin melintasi jalur itu.

“Ini bukan cuma soal macet, tapi sudah mengganggu ketertiban. Jalan makin sempit, ditambah lagi tidak ada petugas resmi. Yang ada malah parkir liar minta uang ke pengendara. Kalau dibiarkan, ini seperti pembiaran premanisme di jalan,” tegasnya.

Selain itu, warga juga menyoroti tidak adanya kehadiran petugas dari instansi terkait di lokasi rawan tersebut. Padahal, menurut mereka, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama tanpa penanganan serius.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, menyampaikan kritik tegas kepada seluruh pihak terkait agar segera bertindak.

“Kami meminta seluruh instansi terkait, mulai dari lurah, camat, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP untuk segera turun tangan. Jangan sampai ruang publik dikuasai oleh praktik premanisme yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa penanganan kemacetan dan penertiban parkir liar bukan semata menjadi tanggung jawab kepala daerah, melainkan harus menjadi kerja kolektif seluruh perangkat daerah.

“Jangan semua dibebankan kepada Bupati. Setiap dinas memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Harus ada kerja cepat, terukur, dan berkelanjutan. Kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, kami di DPRD tidak segan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat terkait,” tambahnya.

Achmad Yaudin Sogir juga mendorong adanya rekayasa lalu lintas yang tegas di lokasi tersebut, termasuk penertiban jalur putar balik dan larangan membuka pembatas jalan secara ilegal.

Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya penanganan langsung dari petugas berwenang di lokasi. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret guna mengurai kemacetan dan mengembalikan ketertiban di kawasan tersebut.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer