liputan08.com Jakarta – Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia dilaporkan telah menyelesaikan sebagian besar tahapan persiapan. Bahkan di sejumlah daerah, dapur sudah mulai beroperasi dan mendapat apresiasi dari masyarakat serta para aktivis yang menilai program ini sangat strategis dalam memperkuat ketahanan gizi siswa.
Namun demikian, beberapa dapur lain yang sudah siap penuh—baik dari sisi tenaga ahli, relawan, peralatan, maupun sistem distribusi—belum dapat menjalankan operasional karena anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) belum masuk.
Kondisi ini memunculkan situasi dilematis di lapangan. Para siswa yang menjadi penerima manfaat langsung terlihat menunggu dengan penuh antusias, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan program mulai berjalan. Dalam sejumlah kunjungan, para siswa bahkan menghampiri jurnalis dan menanyakan jadwal pelaksanaan, karena mengira pewarta adalah petugas MBG. Hal ini menunjukkan besarnya ekspektasi publik terhadap program gizi tersebut.
Di sisi lain, kebijakan internal BGN turut menimbulkan pertanyaan. Sebelumnya, BGN menegaskan bahwa tenaga ahli MBG harus berasal dari lulusan sarjana gizi. Namun beberapa hari kemudian, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Teknologi Pangan juga dapat mengisi posisi tenaga ahli setelah kebutuhan ahli gizi terpenuhi. Perubahan regulasi ini menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama soal keseragaman standar pelaksanaan.
Meski demikian, ketika dikonfirmasi mengenai penyebab anggaran belum masuk ke dapur MBG yang telah siap, BGN pusat tidak memberikan jawaban. Minimnya respons lembaga tersebut memicu kritik terkait transparansi, komunikasi publik, dan manajemen program.
Aktivis dari Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menilai respons BGN terkesan lambat dan tidak selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang menuntut kerja cepat, tepat, jujur, dan akuntabel.
“BGN harus segera mengirim anggaran ke dapur MBG yang sudah siap. Ini menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan gizi layak. Jangan lambat, apalagi bungkam ketika dimintai konfirmasi oleh media,” tegas Ali Wardana.Jakarta Rabu (19/11/2025)
Ia menambahkan bahwa keterlambatan anggaran bukan hanya persoalan administratif, melainkan masalah sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan siswa.
“Kami turun ke sekolah-sekolah. Banyak siswa bertanya, ‘Mana MBG? Kapan datang makanannya?’ Mereka mengira kami ini petugas MBG. Ini menyentuh hati. Program gizi tidak boleh tertunda hanya karena koordinasi pusat yang tidak berjalan,” tutupnya.
(Zakar)
Tags: Dapur MBG
Baca Juga
-
26 Jan 2026
Seruan Kemanusiaan Global: Membela Rakyat Iran dari Tirani dan Keheningan Dunia
-
26 Nov 2024
Kejaksaan Agung dan MIND ID Tandatangani Kerja Sama Dukung Teknologi Bersih di Industri Tambang
-
16 Sep 2025
Kombes Esty Setyo Nugroho Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan dan Hak Warga dalam Penugasan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
-
10 Des 2025
Pemkab Bogor Sabet IGA 2025, Raih Predikat Kabupaten Terinovatif untuk Kesembilan Kalinya
-
24 Jul 2025
Tema HUT ke-80 RI: “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” Jadi Simbol Semangat Baru Bangsa
-
21 Feb 2026
Marhaban Ya Ramadhan 1447 H, Masjid Syajarotun Thoyyibah DPP Partai Golkar Hadirkan Pesantren Ramadhan untuk 285 Santri
Rekomendasi lainnya
-
06 Des 2025
Pengalaman Buruk dengan Polisi Indonesia: Motor Tua dan Luka yang Tak Pernah Hilang
-
10 Sep 2025
Restrukturisasi Pengurus Pusat Forum Pimred Multimedia Indonesia: Penguatan Organisasi dan Inklusi Tokoh Pers
-
22 Apr 2026
Skandal Chromebook Meledak! Dipakai Setahun Sekali, Negara Jebol Rp2,1 Triliun
-
03 Okt 2025
Batik Lintas 5, Wujud Kemandirian Warga Binaan Lapas Cipinang di Hari Batik Nasional
-
19 Agu 2025
Kriminalisasi Ibu Menyusui? Wilson Lalengke Soroti Kejanggalan Penahanan Rina Rismala oleh Polres Jakpus
-
15 Okt 2025
BRI Insurance dan Perumda PPJ Kolaborasi Lindungi Pedagang Pasar di Kota Bogor


