liputan08.com Jakarta – Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia dilaporkan telah menyelesaikan sebagian besar tahapan persiapan. Bahkan di sejumlah daerah, dapur sudah mulai beroperasi dan mendapat apresiasi dari masyarakat serta para aktivis yang menilai program ini sangat strategis dalam memperkuat ketahanan gizi siswa.
Namun demikian, beberapa dapur lain yang sudah siap penuh—baik dari sisi tenaga ahli, relawan, peralatan, maupun sistem distribusi—belum dapat menjalankan operasional karena anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) belum masuk.
Kondisi ini memunculkan situasi dilematis di lapangan. Para siswa yang menjadi penerima manfaat langsung terlihat menunggu dengan penuh antusias, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan program mulai berjalan. Dalam sejumlah kunjungan, para siswa bahkan menghampiri jurnalis dan menanyakan jadwal pelaksanaan, karena mengira pewarta adalah petugas MBG. Hal ini menunjukkan besarnya ekspektasi publik terhadap program gizi tersebut.
Di sisi lain, kebijakan internal BGN turut menimbulkan pertanyaan. Sebelumnya, BGN menegaskan bahwa tenaga ahli MBG harus berasal dari lulusan sarjana gizi. Namun beberapa hari kemudian, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Teknologi Pangan juga dapat mengisi posisi tenaga ahli setelah kebutuhan ahli gizi terpenuhi. Perubahan regulasi ini menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama soal keseragaman standar pelaksanaan.
Meski demikian, ketika dikonfirmasi mengenai penyebab anggaran belum masuk ke dapur MBG yang telah siap, BGN pusat tidak memberikan jawaban. Minimnya respons lembaga tersebut memicu kritik terkait transparansi, komunikasi publik, dan manajemen program.
Aktivis dari Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menilai respons BGN terkesan lambat dan tidak selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang menuntut kerja cepat, tepat, jujur, dan akuntabel.
“BGN harus segera mengirim anggaran ke dapur MBG yang sudah siap. Ini menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan gizi layak. Jangan lambat, apalagi bungkam ketika dimintai konfirmasi oleh media,” tegas Ali Wardana.Jakarta Rabu (19/11/2025)
Ia menambahkan bahwa keterlambatan anggaran bukan hanya persoalan administratif, melainkan masalah sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan siswa.
“Kami turun ke sekolah-sekolah. Banyak siswa bertanya, ‘Mana MBG? Kapan datang makanannya?’ Mereka mengira kami ini petugas MBG. Ini menyentuh hati. Program gizi tidak boleh tertunda hanya karena koordinasi pusat yang tidak berjalan,” tutupnya.
(Zakar)
Tags: Dapur MBG
Baca Juga
-
19 Agu 2026
Garuda Pancasila: Antara Simbol yang Terinjak dan Nilai yang Dilumat Kekuasaan
-
23 Nov 2025
Kejagung Lelang Aset Koruptor Ivan CH Litha, Ruko Tiga Lantai Terjual Rp1,39 Miliar
-
01 Jan 2026
API DKI Jakarta Desak Presiden Prabowo Intervensi Kasus Dugaan Kejahatan Seksual Anak di Jakarta
-
06 Des 2025
Pengalaman Buruk dengan Polisi Indonesia: Motor Tua dan Luka yang Tak Pernah Hilang
-
02 Sep 2025
DPN Tani Merdeka Indonesia Menolak Keras Upaya Adu Domba dan Percaya Penuh pada Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
-
06 Nov 2025
Megawati vs Soeharto: Dendam Sejarah yang Tak Kunjung Pensiun
Rekomendasi lainnya
-
07 Jun 2026
ASPRUMNAS Sponsori Kejuaraan Catur Pelajar Nasional, Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi Indonesia
-
11 Okt 2025
Misi di PBB Tuntas, Wilson Lalengke Bertolak dari New York Kembali ke Jakarta Hari Ini
-
28 Agu 2025
Satgas PKH Kuasai Kembali 3,3 Juta Hektare Kawasan Hutan, Tegaskan Komitmen Negara Lindungi Sumber Daya Alam
-
19 Jan 2026
MK Batasi Jalur Pidana terhadap Wartawan: Sengketa Pers Wajib Lewat Dewan Pers
-
18 Mar 2025
Pemkab Bogor Gelar Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 Jaro Ade Bogor Harus Dibangun Sesuai Kebutuhan Masyarakat
-
21 Feb 2026
IJAZAH JOKOWI: Pertaruhan Moralitas Bangsa dan Refleksi Kejujuran (Sebuah Renungan Filosofis)





