liputan08.com Jakarta – Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia dilaporkan telah menyelesaikan sebagian besar tahapan persiapan. Bahkan di sejumlah daerah, dapur sudah mulai beroperasi dan mendapat apresiasi dari masyarakat serta para aktivis yang menilai program ini sangat strategis dalam memperkuat ketahanan gizi siswa.
Namun demikian, beberapa dapur lain yang sudah siap penuh—baik dari sisi tenaga ahli, relawan, peralatan, maupun sistem distribusi—belum dapat menjalankan operasional karena anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) belum masuk.
Kondisi ini memunculkan situasi dilematis di lapangan. Para siswa yang menjadi penerima manfaat langsung terlihat menunggu dengan penuh antusias, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan program mulai berjalan. Dalam sejumlah kunjungan, para siswa bahkan menghampiri jurnalis dan menanyakan jadwal pelaksanaan, karena mengira pewarta adalah petugas MBG. Hal ini menunjukkan besarnya ekspektasi publik terhadap program gizi tersebut.
Di sisi lain, kebijakan internal BGN turut menimbulkan pertanyaan. Sebelumnya, BGN menegaskan bahwa tenaga ahli MBG harus berasal dari lulusan sarjana gizi. Namun beberapa hari kemudian, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Teknologi Pangan juga dapat mengisi posisi tenaga ahli setelah kebutuhan ahli gizi terpenuhi. Perubahan regulasi ini menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama soal keseragaman standar pelaksanaan.
Meski demikian, ketika dikonfirmasi mengenai penyebab anggaran belum masuk ke dapur MBG yang telah siap, BGN pusat tidak memberikan jawaban. Minimnya respons lembaga tersebut memicu kritik terkait transparansi, komunikasi publik, dan manajemen program.
Aktivis dari Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menilai respons BGN terkesan lambat dan tidak selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang menuntut kerja cepat, tepat, jujur, dan akuntabel.
“BGN harus segera mengirim anggaran ke dapur MBG yang sudah siap. Ini menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan gizi layak. Jangan lambat, apalagi bungkam ketika dimintai konfirmasi oleh media,” tegas Ali Wardana.Jakarta Rabu (19/11/2025)
Ia menambahkan bahwa keterlambatan anggaran bukan hanya persoalan administratif, melainkan masalah sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan siswa.
“Kami turun ke sekolah-sekolah. Banyak siswa bertanya, ‘Mana MBG? Kapan datang makanannya?’ Mereka mengira kami ini petugas MBG. Ini menyentuh hati. Program gizi tidak boleh tertunda hanya karena koordinasi pusat yang tidak berjalan,” tutupnya.
(Zakar)
Tags: Dapur MBG
Baca Juga
-
23 Des 2025
Tikus Koruptor di Tubuh Kejaksaan, Eks Kajari Enrekang Diciduk JAM Pidsus dalam Kasus Suap BAZNAS
-
16 Sep 2025
Kombes Esty Setyo Nugroho Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan dan Hak Warga dalam Penugasan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
-
19 Okt 2025
Pemkab Bogor Juara 1 Mandaya Awards 2025, Bukti Keseriusan Tangani Kemiskinan Lintas Sektor
-
07 Nov 2025
JAM-Intel Reda Manthovani Tegaskan Komitmen Kejaksaan Berantas Perdagangan Orang
-
26 Nov 2024
Kemendikdasmen Jamin Perlindungan Guru, Pj. Bupati Bogor: Guru Adalah Pilar Kemajuan Bangsa
-
25 Nov 2024
Menjaga Kondusivitas Menjelang Pilkada 2024 Polsek Grogol Petamburan Laksanakan Program Cooling System
Rekomendasi lainnya
-
06 Feb 2026
Prof. Komaruddin Hidayat: Kecerdasan Buatan Tantangan Terbesar Jurnalisme di Era Digital
-
23 Sep 2025
Kejaksaan RI dan Kementerian PKP Teken MoU Perkuat Sinergi Cegah Korupsi di Sektor Perumahan
-
10 Nov 2025
Kejari Jakarta Timur Geledah Dua Lokasi, Ungkap Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit Program Wirausaha Industri Baru
-
04 Nov 2025
Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru: Simbol Integrasi dan Modernisasi Transportasi Jakarta
-
26 Sep 2025
Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum: Pidato Prabowo di PBB Menggetarkan Dunia, Cerminan Pancasila dalam Diplomasi Global
-
11 Des 2025
Instruksi Presiden Prabowo untuk Penanganan Bencana Terhambat Kebuntuan Birokrasi, Bantuan Terhenti di Halim




