liputan08.com Jakarta – Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia dilaporkan telah menyelesaikan sebagian besar tahapan persiapan. Bahkan di sejumlah daerah, dapur sudah mulai beroperasi dan mendapat apresiasi dari masyarakat serta para aktivis yang menilai program ini sangat strategis dalam memperkuat ketahanan gizi siswa.
Namun demikian, beberapa dapur lain yang sudah siap penuh—baik dari sisi tenaga ahli, relawan, peralatan, maupun sistem distribusi—belum dapat menjalankan operasional karena anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) belum masuk.
Kondisi ini memunculkan situasi dilematis di lapangan. Para siswa yang menjadi penerima manfaat langsung terlihat menunggu dengan penuh antusias, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan program mulai berjalan. Dalam sejumlah kunjungan, para siswa bahkan menghampiri jurnalis dan menanyakan jadwal pelaksanaan, karena mengira pewarta adalah petugas MBG. Hal ini menunjukkan besarnya ekspektasi publik terhadap program gizi tersebut.
Di sisi lain, kebijakan internal BGN turut menimbulkan pertanyaan. Sebelumnya, BGN menegaskan bahwa tenaga ahli MBG harus berasal dari lulusan sarjana gizi. Namun beberapa hari kemudian, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Teknologi Pangan juga dapat mengisi posisi tenaga ahli setelah kebutuhan ahli gizi terpenuhi. Perubahan regulasi ini menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama soal keseragaman standar pelaksanaan.
Meski demikian, ketika dikonfirmasi mengenai penyebab anggaran belum masuk ke dapur MBG yang telah siap, BGN pusat tidak memberikan jawaban. Minimnya respons lembaga tersebut memicu kritik terkait transparansi, komunikasi publik, dan manajemen program.
Aktivis dari Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menilai respons BGN terkesan lambat dan tidak selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang menuntut kerja cepat, tepat, jujur, dan akuntabel.
“BGN harus segera mengirim anggaran ke dapur MBG yang sudah siap. Ini menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan gizi layak. Jangan lambat, apalagi bungkam ketika dimintai konfirmasi oleh media,” tegas Ali Wardana.Jakarta Rabu (19/11/2025)
Ia menambahkan bahwa keterlambatan anggaran bukan hanya persoalan administratif, melainkan masalah sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan siswa.
“Kami turun ke sekolah-sekolah. Banyak siswa bertanya, ‘Mana MBG? Kapan datang makanannya?’ Mereka mengira kami ini petugas MBG. Ini menyentuh hati. Program gizi tidak boleh tertunda hanya karena koordinasi pusat yang tidak berjalan,” tutupnya.
(Zakar)
Tags: Dapur MBG
Baca Juga
-
01 Okt 2025
Dari Kampus ke PBB: Alumni PPKn Universitas Riau Suarakan HAM di Panggung Dunia
-
19 Nov 2025
Inovasi “Ngupahan” Raih Peringkat 2 Nasional di SDGs Action Award 2025
-
04 Des 2025
Ketika Rumah Saya Diteror: Harapan untuk Polri yang Lebih Transparan dan Melindungi Jurnalis
-
21 Agu 2025
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan KPK
-
24 Nov 2025
PPI Kukuhkan Pengurus dan Luncurkan LBH-PPI: Perluas Akses Keadilan bagi Pensiunan dan Masyarakat
-
10 Des 2025
Dian Assafri Nasa’i: Pernyataan Menteri ESDM Soal Listrik Bukan Kebohongan, Melainkan Target yang Terkendala di Lapangan
Rekomendasi lainnya
-
06 Okt 2025
Wilson Lalengke Bertolak ke New York untuk Menyampaikan Pidato di Komite Keempat PBB
-
09 Okt 2025
Wilson Lalengke Hadiri Konferensi Internasional Terkait Sahara Maroko di Markas Besar PBB
-
26 Nov 2024
Kemendikdasmen Jamin Perlindungan Guru, Pj. Bupati Bogor: Guru Adalah Pilar Kemajuan Bangsa
-
21 Okt 2025
Kasus Digitalisasi Pendidikan: Suasana Panas-Dingin di Kejagung, 10 Saksi Diperiksa — Skandal yang Makin Ngeri Terkuak!
-
10 Okt 2025
Rudy Susmanto Dukung Penuh Proyek PSEL: Langkah Nyata Menuju Bogor Bersih dan Hijau
-
15 Sep 2025
Sambut HUT ke-18, PPWI DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial Bagikan Sembako untuk Lansia di Pisangan Baru



