Liputan08.com Jakarta, 14 Januari 2025 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menegaskan dukungannya terhadap transformasi kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan sistem penuntutan tunggal (Single Prosecution System) dan memperkuat peran Advocaat Generaal.
Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI pada Senin (14/1/2025), menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan kejaksaan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Transformasi kejaksaan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Dalam RPJMN 2025-2029, kami fokus pada reformasi hukum dan birokrasi untuk mempercepat penanganan perkara pidana serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia,” ujar Bogat.
Arahan Presiden Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) juga menjadi landasan penting dalam penguatan institusi Kejaksaan. “Presiden menegaskan pentingnya peran jaksa yang tegas dan adil serta penerapan teknologi digital untuk mempercepat proses hukum dan memberantas praktik ilegal,” tambah Bogat.
Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, peran Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara semakin diperkuat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menekankan bahwa kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem penuntutan yang efisien dan terpadu.
“Kejaksaan terus berupaya mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung Single Prosecution System. Ini menjadi komitmen bersama dalam menciptakan penegakan hukum yang profesional dan terintegrasi,” ujar Harli.
Upaya transformasi ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam reformasi politik, hukum, dan birokrasi di Indonesia, sekaligus mendukung tujuan pembangunan nasional dalam pemerataan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga
-
26 Jan 2026
Tata Kelola Program MBG Dipertanyakan: Dugaan Mark Up, Kualitas Bahan Buruk, dan Lemahnya Otoritas Kepala Dapur
-
18 Des 2025
Pemkab Bogor Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting
-
09 Apr 2025
Satgas Yonif 641/Bru Gelar Pengobatan Gratis di Kobakma, Wujud Kepedulian TNI untuk Kesehatan Warga Pegunungan Papua
-
22 Des 2025
Cibinong Kukuhkan Dominasi MTQ Kabupaten Bogor: Tiga Kali Berturut-turut Juara Umum MTQ ke-47 Tahun 2025, Raih Juara II Pawai Ta’aruf
-
20 Jan 2025
Jaksa Agung Penegakan Hukum Humanis Berbasis Pancasila Wujudkan Keadilan yang Substansial
-
27 Mei 2025
Sinergi Tohaga dan Dishub Tertibkan Parkir Liar dan PKL di Pasar Ciluar Edukasi dan Penataan Jadi Kunci
Rekomendasi lainnya
-
05 Feb 2025
KPU Tetapkan Rudy Susmanto-Jaro Ade sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih
-
20 Jan 2025
Satgas Yonif 509 Kostrad Wujudkan Kedekatan dengan Warga Sambili di Tengah Operasi Pengamanan di Papua
-
27 Mar 2025
Pemkab Bogor Apresiasi PWI dalam Kegiatan Berbagi Takjil dan Santunan Anak Yatim
-
19 Feb 2025
Presiden Prabowo Tekankan Infrastruktur untuk Swasembada dan Konektivitas Nasional
-
11 Des 2024
Jaksa Agung Tutup PPPJ Angkatan 81 Gelombang II 2024: Pesan Penting untuk Para Jaksa Baru
-
23 Jan 2025
Kejaksaan RI Torehkan Capaian Gemilang dalam Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Kabinet Merah Putih
