Liputan08.com Jakarta, 14 Januari 2025 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menegaskan dukungannya terhadap transformasi kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan sistem penuntutan tunggal (Single Prosecution System) dan memperkuat peran Advocaat Generaal.
Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI pada Senin (14/1/2025), menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan kejaksaan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Transformasi kejaksaan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Dalam RPJMN 2025-2029, kami fokus pada reformasi hukum dan birokrasi untuk mempercepat penanganan perkara pidana serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia,” ujar Bogat.
Arahan Presiden Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) juga menjadi landasan penting dalam penguatan institusi Kejaksaan. “Presiden menegaskan pentingnya peran jaksa yang tegas dan adil serta penerapan teknologi digital untuk mempercepat proses hukum dan memberantas praktik ilegal,” tambah Bogat.
Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, peran Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara semakin diperkuat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menekankan bahwa kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem penuntutan yang efisien dan terpadu.
“Kejaksaan terus berupaya mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung Single Prosecution System. Ini menjadi komitmen bersama dalam menciptakan penegakan hukum yang profesional dan terintegrasi,” ujar Harli.
Upaya transformasi ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam reformasi politik, hukum, dan birokrasi di Indonesia, sekaligus mendukung tujuan pembangunan nasional dalam pemerataan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga
-
28 Mei 2025
Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Luncurkan Rumah Keluarga Merah Putih Pertama di Indonesia
-
20 Des 2024
Kejaksaan Agung Periksa Tiga Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula
-
12 Sep 2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto Tinjau Area Tambang Emas PT Aneka Tambang (Antam) di Kecamatan Nanggung, Dorong Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
-
11 Mar 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Desak Pengawasan Ketat terhadap Pengusaha Minyak Curah Nakal
-
17 Jan 2025
Wamen Transmigrasi Viva Yoga Nias Utara Berpotensi Jadi Kawasan Ekonomi Baru
-
01 Agu 2025
Buruan Koruptor Berakhir di Kampar: Nursahir Digelandang Tim Intelijen Kejagung
Rekomendasi lainnya
-
29 Apr 2025
Pro-Kontra Usulan Penggantian Wapres, Dr. Dian Assafri Tegaskan Pentingnya Patuh pada UUD 1945
-
16 Feb 2025
PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya Salurkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Cungkanggalih
-
01 Jul 2025
Bupati Bogor Apresiasi Sinergi Polres dalam Doa Bersama Lintas Agama Peringatan Hari Bhayangkara ke 79
-
18 Mar 2025
Wapres Gibran Kunjungi SMA Al-Madinah Cibinong, Dorong Pemanfaatan AI di Pendidikan
-
25 Des 2024
Wamenpar Bersama Pemkab Bogor Pantau Langsung Kesiapan Fasilitas dan Keamanan Wisata Taman Safari Selama Liburan Nataru
-
24 Mei 2026
Ketua DPW AMPETRA Jateng Gus Imam Terima Kunjungan Waketum, Komitmen Perkuat Organisasi dan Pertambangan Ramah Lingkungan
