Breaking News
Home      •    •  

Mengungkap Ciri-Ciri Penyimpangan Dana BOS di Sekolah Pentingnya Kesadaran dan Pengawasan Masyarakat

Liputan 08
02 Jan 2025

Liputano8.com Bogor, – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program penting pemerintah yang bertujuan mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, penyimpangan dana ini masih sering terjadi, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari anggaran kabupaten atau provinsi.

Dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) dari APBN, misalnya, ditransfer langsung ke rekening sekolah dengan besaran Rp1,3 juta per murid per bulan , yang pencairannya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Sementara itu, dana BOS dari pemerintah daerah biasanya sebesar Rp1,3 juta per murid per tahun. Meskipun mekanisme penyaluran ini terlihat transparan, berbagai modus penyimpangan tetap ditemukan di lapangan.

Berikut adalah ciri-ciri sekolah yang terindikasi melakukan penyimpangan dana BOS:
1.Laporan Keuangan Tidak Transparan
Sekolah yang sulit memberikan informasi rinci terkait penggunaan dana BOS, seperti rincian anggaran atau bukti pengeluaran, dapat dicurigai melakukan penyelewengan. Transparansi laporan keuangan adalah salah satu kewajiban utama dalam pengelolaan dana BOS.
2.Kegiatan Fiktif
Modus ini melibatkan pencatatan kegiatan atau pengadaan barang yang sebenarnya tidak dilakukan. Laporan pertanggungjawaban yang mencantumkan aktivitas fiktif sering digunakan untuk menutupi penggunaan dana yang tidak sesuai.
3.Tidak Ada Perbaikan Fasilitas
Meski dana BOS telah disalurkan secara rutin, fasilitas sekolah seperti meja, kursi, perpustakaan, atau sarana kebersihan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini bisa menjadi indikasi dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
4.Pemotongan Dana BOS
Oknum di tingkat sekolah atau kabupaten kerap memotong dana BOS dengan dalih biaya administrasi atau pungutan lainnya. Praktik seperti ini jelas menyalahi aturan dan merugikan siswa.
5.Kenaikan Biaya Pungutan Sekolah

Sekolah yang masih memungut biaya tambahan tidak wajar kepada siswa, meskipun telah menerima dana BOS yang mencukupi kebutuhan operasional, patut dicurigai.

Masyarakat, khususnya orang tua siswa, memiliki peran vital dalam mengawasi pengelolaan dana BOS. Orang tua dapat berkoordinasi dengan komite sekolah untuk meminta transparansi laporan keuangan. Jika ditemukan indikasi penyelewengan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwenang seperti Inspektorat Daerah, Kepolisian, atau Ombudsman.

Penyimpangan dana BOS tidak hanya merugikan siswa, tetapi juga melanggar hukum. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah, bersama aparat penegak hukum, diharapkan dapat bertindak tegas terhadap para pelaku agar kasus serupa tidak terulang.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat, pengelolaan dana BOS diharapkan dapat berjalan sesuai peruntukannya. Ini demi memastikan setiap siswa di Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas dan hak-hak mereka terpenuhi.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer