Oleh Yogi Syahputra Alidrus (Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia)
liputan08.com – Jakarta ,3 maret 2026– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perbincangan di ruang publik, dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya membangun pondasi dasar bangsa dan generasi. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa generasi yang sehat dan tercukupi gizinya adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk mewujudkan visi Indonesia Emas dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Data tahun 2024 menunjukkan angka stunting di Indonesia mencapai 19,8%, dengan beberapa wilayah seperti NTT (35–37%), Papua Barat (30–34%), dan Sulawesi Barat (28–30%) menghadapi situasi yang lebih berat. Selain itu, angka wasting sebesar 7,4% dan underweight 16,8% menjadi bukti bahwa persoalan gizi anak bukan sekadar statistik, melainkan realitas sosial yang perlu diperhatikan secara serius.
Dalam konteks politik hukum dan kebijakan publik, MBG merupakan implementasi dari konsep Negara Kesejahteraan, yang menjamin hak anak bangsa untuk tumbuh dengan gizi yang layak sesuai dengan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Program ini juga berperan sebagai infrastruktur pembangunan manusia, karena pemenuhan gizi yang merata menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas kognitif, daya belajar, dan produktivitas generasi muda.
Pengalaman negara lain seperti Jepang, Finlandia, dan Brazil menunjukkan bahwa program serupa dapat memberikan manfaat signifikan, mulai dari penurunan masalah gizi buruk hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, MBG berpotensi mengurangi ketimpangan pembangunan yang cenderung Jawa-sentris, terutama di wilayah Timur seperti NTT, Maluku, dan Papua, dengan memanfaatkan potensi pangan lokal seperti ikan, sagu, dan kelor yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga menghargai identitas budaya dan mendorong ekonomi kerakyatan.
Dilansir dari laporan World Food Programme (WFP) tahun 2020, setiap investasi US$1 dalam program makan sekolah menghasilkan pengembalian sebesar US$9. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat, MBG diperkirakan dapat menciptakan sekitar 1,2 hingga 1,5 juta lapangan pekerjaan baru, terutama bagi kaum perempuan di desa, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian, logistik, manajemen, dan kesehatan.
Secara keseluruhan, MBG dapat dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara, sekaligus katalisator untuk membangun kemandirian bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Tags: MBG
Baca Juga
-
15 Okt 2025
Kejati Kepri Tegas: Pengembalian Uang Negara Tak Hapus Pidana Korupsi PNBP
-
01 Jan 2026
Ketika Amanah Kehilangan Ukuran
-
07 Apr 2025
Diduga Lakukan Pungli Oknum Mengatasnamakan Desa Sukamaju Minta Uang ke Sopir Angkutan Barang
-
10 Okt 2024
Satgas Yonif 641/Bru Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis di Wilayah Perbatasan Jayawijaya
-
18 Mar 2025
Wapres Gibran dan Bupati Rudy Susmanto Tinjau Puskesmas Cibinong, Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis
-
04 Apr 2025
Borong Hasil Tani di Pasar Kelila Satgas Yonif 641/Bru Bantu Tingkatkan Ekonomi Mama Mama Papua
Rekomendasi lainnya
-
17 Apr 2025
Ketua DPRD Bogor Apresiasi Pelantikan 3.676 CPNS dan PPPK, Dorong ASN Bangun Daerah dengan Integritas
-
08 Jan 2026
Panen Raya Jagung Serentak di Cigombong, Bukti Sinergi Daerah dan Polri Dukung Ketahanan Pangan
-
09 Jul 2026
Komitmen Bupati Rudy Susmanto Wujudkan Kesetaraan, SOD Kabupaten Bogor Lahirkan Atlet Disabilitas Juara
-
04 Mar 2025
JAM-Pidum Setujui 12 Perkara Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Pencurian di Jakarta Pusat
-
19 Feb 2025
Presiden Prabowo Apresiasi SPPI, Tekankan Transparansi dalam Program Gizi Nasional
-
18 Mar 2025
Polri Berduka: Tiga Personel Gugur dalam Tugas di Way Kanan, Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta



