Oleh Yogi Syahputra Alidrus (Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia)
liputan08.com – Jakarta ,3 maret 2026– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perbincangan di ruang publik, dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya membangun pondasi dasar bangsa dan generasi. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa generasi yang sehat dan tercukupi gizinya adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk mewujudkan visi Indonesia Emas dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Data tahun 2024 menunjukkan angka stunting di Indonesia mencapai 19,8%, dengan beberapa wilayah seperti NTT (35–37%), Papua Barat (30–34%), dan Sulawesi Barat (28–30%) menghadapi situasi yang lebih berat. Selain itu, angka wasting sebesar 7,4% dan underweight 16,8% menjadi bukti bahwa persoalan gizi anak bukan sekadar statistik, melainkan realitas sosial yang perlu diperhatikan secara serius.
Dalam konteks politik hukum dan kebijakan publik, MBG merupakan implementasi dari konsep Negara Kesejahteraan, yang menjamin hak anak bangsa untuk tumbuh dengan gizi yang layak sesuai dengan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Program ini juga berperan sebagai infrastruktur pembangunan manusia, karena pemenuhan gizi yang merata menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas kognitif, daya belajar, dan produktivitas generasi muda.
Pengalaman negara lain seperti Jepang, Finlandia, dan Brazil menunjukkan bahwa program serupa dapat memberikan manfaat signifikan, mulai dari penurunan masalah gizi buruk hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, MBG berpotensi mengurangi ketimpangan pembangunan yang cenderung Jawa-sentris, terutama di wilayah Timur seperti NTT, Maluku, dan Papua, dengan memanfaatkan potensi pangan lokal seperti ikan, sagu, dan kelor yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga menghargai identitas budaya dan mendorong ekonomi kerakyatan.
Dilansir dari laporan World Food Programme (WFP) tahun 2020, setiap investasi US$1 dalam program makan sekolah menghasilkan pengembalian sebesar US$9. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat, MBG diperkirakan dapat menciptakan sekitar 1,2 hingga 1,5 juta lapangan pekerjaan baru, terutama bagi kaum perempuan di desa, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian, logistik, manajemen, dan kesehatan.
Secara keseluruhan, MBG dapat dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara, sekaligus katalisator untuk membangun kemandirian bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Tags: MBG
Baca Juga
-
30 Nov 2024
Jumat Berkah, Satgas Yonif 641/Bru Berbagi Mi Instan di Apalapsili
-
02 Nov 2024
Optimalisasi Peran Forum Anak untuk Wujudkan Kabupaten Bogor Layak Anak
-
02 Feb 2026
Dedie Rachim Tinjau Lokasi Longsor di Bondongan
-
15 Mar 2025
Jaro Ade Tarling di Cigudeg, Serahkan Bantuan Renovasi Masjid dan Ingatkan Bahaya Narkoba
-
02 Nov 2024
Polresta Surakarta Kerahkan 225 Personel untuk Amankan Kunjungan Kerja Wapres Gibran Rakabuming Raka di Solo
-
22 Jan 2025
Evakuasi Dramatis di Grobogan Banjir Rendam Desa Polres dan BPBD Kerahkan Perahu Karet
Rekomendasi lainnya
-
10 Des 2025
Ikon Baru Kabupaten Bogor: Ornamen Kujang Resmi Dipasang di Tugu Pancakarsa
-
12 Mar 2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto Bahas Tata Ruang dengan Gubernur Jabar: Wujudkan Investasi Sehat dan Lingkungan Bebas Bencana
-
22 Des 2025
Lewat CFD Tegar Beriman, Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Jaga Lingkungan
-
11 Nov 2024
Kejaksaan Agung Periksa Dua Saksi Kasus Dugaan Suap dalam Penanganan Perkara Terpidana Ronald Tannur
-
10 Jul 2025
Korupsi Rp86,2 Miliar di PT MUJ: Kejari Bandung Buru Aset dan Dalami Aliran Dana Haram
-
21 Jul 2025
Desa Wisata Malasari Hadirkan VR “Jelajah Halimun” di KKJB 2025, Tawarkan Pengalaman Imersif Tanpa Harus ke Lokasi




