Oleh Yogi Syahputra Alidrus (Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia)
liputan08.com – Jakarta ,3 maret 2026– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perbincangan di ruang publik, dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya membangun pondasi dasar bangsa dan generasi. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa generasi yang sehat dan tercukupi gizinya adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk mewujudkan visi Indonesia Emas dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Data tahun 2024 menunjukkan angka stunting di Indonesia mencapai 19,8%, dengan beberapa wilayah seperti NTT (35–37%), Papua Barat (30–34%), dan Sulawesi Barat (28–30%) menghadapi situasi yang lebih berat. Selain itu, angka wasting sebesar 7,4% dan underweight 16,8% menjadi bukti bahwa persoalan gizi anak bukan sekadar statistik, melainkan realitas sosial yang perlu diperhatikan secara serius.
Dalam konteks politik hukum dan kebijakan publik, MBG merupakan implementasi dari konsep Negara Kesejahteraan, yang menjamin hak anak bangsa untuk tumbuh dengan gizi yang layak sesuai dengan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Program ini juga berperan sebagai infrastruktur pembangunan manusia, karena pemenuhan gizi yang merata menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas kognitif, daya belajar, dan produktivitas generasi muda.
Pengalaman negara lain seperti Jepang, Finlandia, dan Brazil menunjukkan bahwa program serupa dapat memberikan manfaat signifikan, mulai dari penurunan masalah gizi buruk hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, MBG berpotensi mengurangi ketimpangan pembangunan yang cenderung Jawa-sentris, terutama di wilayah Timur seperti NTT, Maluku, dan Papua, dengan memanfaatkan potensi pangan lokal seperti ikan, sagu, dan kelor yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga menghargai identitas budaya dan mendorong ekonomi kerakyatan.
Dilansir dari laporan World Food Programme (WFP) tahun 2020, setiap investasi US$1 dalam program makan sekolah menghasilkan pengembalian sebesar US$9. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat, MBG diperkirakan dapat menciptakan sekitar 1,2 hingga 1,5 juta lapangan pekerjaan baru, terutama bagi kaum perempuan di desa, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian, logistik, manajemen, dan kesehatan.
Secara keseluruhan, MBG dapat dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara, sekaligus katalisator untuk membangun kemandirian bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Tags: MBG
Baca Juga
-
14 Agu 2025
Bupati Bogor Lantik 7 Pejabat Eselon II, Tegaskan Komitmen Perkuat Pelayanan Publik
-
04 Sep 2025
Sinergi Pembangunan dan Konservasi, Kabupaten Bogor Gagas Kerja Sama Peningkatan Jalan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak
-
02 Sep 2026
Rudy Susmanto Siapkan Jalan Alternatif Pasir Muncang–Taman Safari 7,5 Kilometer
-
06 Nov 2024
Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Sita Hampir Ratusan Kilogram Narkotika
-
12 Mei 2026
Pemkab Bogor Bantah Tuduhan Pembangkangan Hukum, Pastikan Putusan PTUN Bandung Dilaksanakan
-
08 Jan 2026
Kejaksaan Jadi Benteng Ketahanan Pangan, Presiden Prabowo Beri Tanda Kehormatan atas Penyelamatan Aset Negara
Rekomendasi lainnya
-
18 Jun 2025
Komisi I DPRD Apresiasi Bupati Bogor Tinjau Ulang Perusahaan yang Disegel, Soroti Vila Puncak yang Tak Beri Kontribusi PAD
-
17 Okt 2025
Ketua DPRD Bogor Dukung Penuh Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Parung
-
08 Apr 2026
Atas Perintah Rudy Susmanto, Pemkab Bogor Segel TPA Liar di Klapanunggal
-
03 Mei 2026
Ketika Bukan Ahlinya Bicara: Jalan Pintas Menuju Malu Intelektual
-
06 Agu 2025
Rudy Susmanto Bagikan Bibit Pohon Gratis, Ajak Warga Hijaukan Bumi Tegar Beriman
-
26 Nov 2024
Kejaksaan Agung Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi dalam Penanganan Perkara Ronald Tannur





