Breaking News
Home      •    •  

Sinergi Pemerintah dan Akademisi, ATR/BPN Mesuji Ikuti FGD Penguatan Ekonomi Transmigrasi

Liputan 08
05 Nov 2025

Liputan08.com – 5 November 2025 Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Mesuji turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Teknis dan Studi Kelayakan Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi Mesuji, Provinsi Lampung, Tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Tabek Oy, Kantor Pemda Mesuji, Rabu (5/11/2025), diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi serta Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. FGD ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan ekonomi kawasan transmigrasi dan penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, serta berbasis potensi lokal.

FGD dihadiri oleh berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mesuji, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta para Asisten Sekretariat Daerah. Hadir pula Kepala OPD dari sejumlah dinas, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji.

Selain itu, hadir pula tim penyusun kajian teknis dari Universitas Padjadjaran Bandung serta perwakilan masyarakat transmigrasi yang menjadi sasaran kegiatan.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji, Endi Purnomo, S.H., M.H., dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan integratif berbasis data spasial dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan transmigrasi.

“Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi harus didukung dengan data spasial yang akurat dan terintegrasi, mencakup peta potensi lahan, aksesibilitas, pola tanam, serta status kepemilikan tanah. Data tersebut harus dikombinasikan dengan data sosial ekonomi masyarakat untuk menentukan zona prioritas pengembangan, sehingga arah pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Endi.

Ia menambahkan, keterlibatan ATR/BPN memiliki peran strategis dalam memastikan kepastian hukum hak atas tanah, mencegah tumpang tindih lahan, serta mendukung perencanaan pembangunan yang tertib secara tata ruang dan administratif.

Dalam forum tersebut, Endi juga memaparkan beberapa gagasan inovatif untuk memperkuat ekonomi kawasan transmigrasi, di antaranya:
1. Pengembangan klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal, seperti agroindustri (pengolahan hasil pertanian dan perkebunan), peternakan terpadu (integrasi sawit–sapi, padi–ikan), dan energi terbarukan mikro (biogas dan surya).
2. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat, melalui penguatan BUMDes, koperasi transmigran, dan kemitraan dengan pelaku usaha (offtaker).
3. Penerapan konsep ekonomi sirkular desa, dengan prinsip produksi–olah–jual di tempat untuk menciptakan nilai tambah di tingkat lokal.

Selain itu, ia juga mengusulkan beberapa ide kreatif, seperti:
Kampung Inovasi Transmigrasi (KIT) — kawasan percontohan berbasis teknologi tepat guna dan agropreneur muda.
Agro-Tourism Transmigrasi destinasi wisata berbasis pertanian terpadu dan budaya lokal.

One Product One Trans Village — penguatan produk unggulan khas tiap desa transmigrasi.

Rumah Produksi Bersama (RPB) — pusat pengolahan hasil pertanian dan peternakan berbasis koperasi transmigran.

Digital Hub Transmigrasi — pusat pelatihan dan pemasaran produk digital bagi masyarakat muda transmigran.

“FGD ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor — mulai dari pertanahan, pertanian, ekonomi, hingga penataan ruang — agar kawasan transmigrasi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Mesuji,” imbuh Endi.

Kegiatan FGD diakhiri dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Mesuji, Kementerian ATR/BPN, dan Universitas Padjadjaran untuk menyusun dokumen rencana teknis serta studi kelayakan yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong Kawasan Transmigrasi Mesuji menjadi kawasan ekonomi produktif dan berdaya saing, sekaligus menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer