liputan08.com Tanjungpinang – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) kembali mengungkap kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di wilayah perairan Batam. Setelah sebelumnya sejumlah pelaku telah divonis bersalah, kini tim penyidik menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial LY, mantan Direktur Operasional PT Bias Delta Pratama (BDP) tahun 2016, 2018, dan 2019.
Penahanan dilakukan pada Jumat (3/10/2025) setelah penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan tersangka dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,5 miliar. Kerugian negara itu dihitung berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, yakni USD 272.497 atau setara Rp4.548.519.924.
Kajati Kepri, J. Devy Sudarso, menegaskan bahwa penahanan tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
“Penahanan terhadap tersangka LY dilakukan selama 20 hari ke depan, mulai 3 Oktober hingga 22 Oktober 2025, di Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang. Langkah ini diambil karena dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana,” ujar Kajati Kepri.
Kasus ini bermula dari praktik PT Bias Delta Pratama yang sejak tahun 2015 hingga 2021 tetap menjalankan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal di wilayah perairan Kabil dan Batu Ampar tanpa dasar hukum yang jelas. Perusahaan tidak pernah menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan BP Batam, padahal aturan mewajibkan adanya pembagian hasil sebesar 20 persen dari pendapatan jasa pemanduan dan penundaan.
Akibatnya, BP Batam tidak memperoleh setoran PNBP sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kerugian negara. Sebelumnya, perkara ini juga telah menjerat sejumlah pihak, antara lain Allan Roy Gemma (Direktur PT Gemalindo Shipping Batam dan PT Gema Samudera Sarana), Syahrul (Direktur PT Pelayaran Kurnia Samudra dan PT Segara Catur Perkasa), Hari Setyobudi (Kepala Kantor Pelabuhan Kelas I Batam), serta Heri Kafianto (Kepala Bidang Komersil Kantor Pelabuhan Laut Batam). Seluruhnya telah divonis bersalah dan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Selain penahanan, penyidik Kejati Kepri juga telah melakukan penggeledahan di kantor PT Bias Delta Pratama di kawasan Batu Ampar, Batam, pada Senin (29/9/2025). Dari penggeledahan tersebut, disita tiga kontainer berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini.
Kajati Kepri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara.
“Perkara ini segera kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Kejati Kepri berkomitmen menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dengan penetapan tersangka baru ini, Kejati Kepri memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi PNBP Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal terus berjalan hingga semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum.
Tags: Kejati Kepri
Baca Juga
-
16 Sep 2025
Kombes Esty Setyo Nugroho Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan dan Hak Warga dalam Penugasan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
-
07 Agu 2025
Saksi-saksi Koruptor PT Pertamina Diusut Kejaksaan Agung: Kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Kilang
-
07 Nov 2025
BPA Kejagung Tegaskan Kolaborasi Tanpa Ego Sektoral, Capaian Pemulihan Aset Tembus Rp1,24 Triliun
-
20 Agu 2025
Kisruh Jelang Musda Golkar Lampung: Legalitas 7 Ketua DPD II Dipertanyakan, DPP Dituding Intervensi
-
09 Sep 2025
Dua Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan OTT di Kantor Camat Pagar Gunung Diserahkan ke Penuntut Umum
-
10 Apr 2026
Terobosan Diplomasi Afrika: Kenya Dukung Penuh Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko
Rekomendasi lainnya
-
06 Sep 2025
AKP Syamsul Bahri, S.H.: Figur Heroik dalam Misi Pengamanan Strategis Gedung DPR/MPR RI di Tengah Krisis Sosial
-
08 Apr 2026
Tabir Keterlibatan Ibrahim Arief di Kasus Chromebook Mulai Terkuak di Persidangan
-
24 Nov 2025
Kapal Tanker Mewah Milik Terpidana Dibongkar Negara! Lelang Minyak Mentah Bernilai Fantastis Dimulai
-
27 Agu 2025
Kejari Bandar Lampung Beri Pendampingan Hukum untuk BRI Teluk Betung dalam Program BSDP 2025
-
13 Jan 2026
Gaji PPPK Paruh Waktu Depok di Bawah UMR, FRRAK: Ini Pelanggaran Konstitusi, DPRD Wajib Turun Tangan
-
01 Feb 2026
134 Perangkat Elektronik Disita, JPU Bongkar Jejak Digital Tikus Koruptor di Sidang Marcella Santoso dkk





