Breaking News
Home      •  

Raker Komisi IX dan Pemerintah Bahas Anggaran 2027, Kemenaker Minta Tambahan Rp8,36 Triliun

Liputan 08
17 Sep 2026

Liputan08.com – Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Kamis (17/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dari Fraksi NasDem, didampingi Wakil Ketua Komisi IX M. Yahya Zaini dari Fraksi Golkar dan Nihayatul Wafiroh dari Fraksi PKB.

Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 11.46 WIB. Agenda utama rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027, khususnya anggaran Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri P2MI Mukhtarudin, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Dr. Afriansyah Noor.

Kemenaker Ajukan Anggaran Rp6,57 Triliun

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyampaikan, pagu anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp6.576.004.821.000.

Besaran tersebut berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor T-767/D.9/PP.04.12/08/2026 dan Nomor S-483/MK.03/2026 tertanggal 5 Agustus 2026 tentang pagu belanja kementerian/lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2027.

Menurut Yassierli, rincian pagu anggaran Kemenaker berdasarkan eselon I masih sama dengan paparan sebelumnya kepada Komisi IX DPR RI.

Struktur anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 21,93 persen, program pembinaan ketenagakerjaan 54,31 persen, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 23,76 persen.

Berdasarkan fungsi, anggaran Kemenaker terdiri dari fungsi ekonomi sebesar 77,51 persen dan fungsi pendidikan sebesar 22,49 persen, dengan sumber dana berasal dari RM, PNBP dan PHLN.

Sejumlah program yang ditetapkan Kemenaker pada 2027 antara lain pelatihan vokasi dengan target 51.002 orang dan anggaran Rp247,17 miliar, sertifikasi kompetensi untuk 57.374 orang sebesar Rp35,58 miliar, serta program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula untuk 10.000 orang dengan anggaran Rp50 miliar.

Selain itu, terdapat program padat karya sebanyak 200 lembaga dengan anggaran Rp20 miliar, fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja dengan target 1.198.000 orang, serta berbagai program perlindungan dan pembinaan ketenagakerjaan.

Untuk bantuan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kemenaker mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,725 triliun untuk 287.958.166 orang-bulan.

Sementara layanan pembinaan, pemeriksaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan bagi perusahaan ditargetkan mencakup 33.000 badan usaha dengan anggaran Rp6,18 miliar.

Kemenaker juga menyiapkan fasilitas sertifikat SMK3 bagi 2.000 badan usaha dengan anggaran sekitar Rp1,02 miliar.

Dalam rapat tersebut, Menteri Ketenagakerjaan meminta persetujuan Komisi IX terhadap rencana kerja dan anggaran sebesar Rp6.576.004.821.000 sesuai pagu yang telah ditetapkan.

Selain itu, Kemenaker meminta pertimbangan Komisi IX untuk mengusulkan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp8.366.927.453.000.

Anggaran KP2MI Rp3,90 Triliun

Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan bahwa pagu anggaran kementeriannya untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3.901.278.312.000.

Anggaran tersebut terbagi dalam dua program utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp572.471.447.000 atau sekitar 14,7 persen dan program penempatan, perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar Rp3.328.806.865.000 atau sekitar 85,3 persen.

Mukhtarudin mengatakan rincian anggaran yang diajukan masih sama dengan pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan satuan kerja, anggaran tersebut terdiri atas Sekretariat Jenderal sebesar Rp491.370.428.000, Inspektorat Jenderal Rp5,4 miliar, Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Rp3.076.680.000.000, Direktorat Jenderal Penempatan Rp45.762.000.000, BP3MI Rp163.495.884.000, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Rp18.820.000.000, serta Direktorat Jenderal Perlindungan sebesar Rp99.750.000.000.

Menurut Mukhtarudin, anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, terutama peningkatan kompetensi, penempatan, perlindungan dan pemberdayaan PMI.

Salah satu program yang disampaikan adalah peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia dengan target sekitar 140.000 orang dengan dukungan anggaran sekitar Rp3,063 triliun.

Selain itu, terdapat program penempatan pemerintah melalui balai-balai di tiga provinsi dengan anggaran sekitar Rp45,45 miliar, program penempatan ke luar negeri, pembinaan lembaga, kegiatan vokasi melalui kerja sama luar negeri, promosi pekerja perseorangan, serta penempatan pekerja kepada pemberi kerja berbadan hukum.

Komisi IX Setujui Pagu Anggaran

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp6.576.004.821.000.

Pagu tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp1.441.869.188.000, program pembinaan ketenagakerjaan sebesar Rp3.571.748.286.000, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp1.563.387.347.000.

Berdasarkan eselon I, anggaran tersebut dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.079.406.421.000, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebesar Rp1.786.129.737.000, serta Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebesar Rp277.708.219.000.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mendapat Rp2.800.525.054.000, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar Rp91.977.535.000, Inspektorat Jenderal Rp29.342.986.000, serta Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan sebesar Rp510.914.869.000.

Komisi IX juga menyetujui dan meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp8.366.927.453.000.

Untuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KP2MI, Komisi IX menyetujui pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3.901.278.312.000.

Anggaran tersebut terdiri atas program penempatan, perlindungan dan pemberdayaan PMI sebesar Rp3.328.806.865.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp572.471.446.000.

Berdasarkan satuan kerja, Sekretariat Jenderal mendapat Rp491.370.428.000, Inspektorat Jenderal Rp5.400.000.000, Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Rp3.076.680.000.000, Direktorat Jenderal Penempatan Rp45.762.000.000, Direktorat Jenderal Perlindungan Rp99.750.000.000, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Rp18.820.000.000, serta BP3MI sebesar Rp163.495.884.000.

Rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut kemudian dinyatakan selesai pada pukul 11.46 WIB.

Tags: , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer