Breaking News
Home      •    •  

Kasus Gratifikasi Pajak Rp20,7 Miliar, KPK Perpanjang Penahanan Mohamad Haniv

Liputan 08
08 Sep 2026

Liputan08.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten dan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Mohamad Haniv alias Muhamad Haniv.

Penahanan Haniv diperpanjang selama 40 hari terhitung mulai 8 September 2026. Perpanjangan dilakukan karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara dugaan penerimaan gratifikasi yang menjeratnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan perpanjangan tersebut.

“Benar, hari ini Penyidik melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka saudara MH [Mohamad Haniv] dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi yang diterimanya selaku pegawai Ditjen Pajak dari sejumlah pihak,” ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (7/9).

“Perpanjangan penahanan pertama ini untuk 40 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 8 September 2026,” lanjutnya.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah mengungkap konstruksi dugaan gratifikasi yang diterima Haniv ketika menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus pada 2015-2018.

KPK menduga Haniv menggunakan jabatan, pengaruh, dan koneksinya untuk kepentingan pribadi maupun usaha anaknya.

Salah satu dugaan penerimaan gratifikasi terjadi pada 2016. Saat itu, Haniv disebut mengirimkan email kepada sejumlah bawahannya, termasuk kepala kantor, untuk meminta dicarikan sponsorship bagi kegiatan fashion show yang berkaitan dengan anaknya, FP.

Permintaan tersebut kemudian diteruskan kepada sejumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta maupun di luar Jakarta.

Perusahaan-perusahaan itu diduga memberikan uang sponsorship secara langsung ke rekening anak Haniv. Nilainya sekitar Rp400 juta dari sejumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta dan sekitar Rp300 juta dari perusahaan di luar Jakarta.

Selain itu, KPK menduga Haniv menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing selama periode 2014-2022 melalui seorang perantara berinisial BSA.

Uang tersebut kemudian diduga ditempatkan dalam instrumen deposito dengan nilai mencapai sekitar Rp10 miliar.

Pada periode 2013-2018, Haniv juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing dari sejumlah pihak atau perusahaan. Uang tersebut kemudian ditukarkan melalui beberapa money changer dengan nilai total sekitar Rp10 miliar.

“Bahwa total penerimaan gratifikasi oleh HNV [Haniv] yang berasal dari sejumlah perusahaan tersebut sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar,” ungkap KPK.

Atas dugaan tersebut, Mohamad Haniv disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Perpanjangan masa penahanan dilakukan agar penyidik memiliki waktu tambahan untuk menuntaskan proses penyidikan dan melengkapi berkas perkara sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tags: , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer