Liputan08.com– Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). Kegiatan ini turut dihadiri para Kepala Staf Angkatan, dengan agenda pembahasan mencakup peningkatan kesejahteraan prajurit, optimalisasi pengelolaan aset TNI, serta implementasi nota kesepahaman (MoU) lintas kementerian dan lembaga.

Dalam pemaparannya, Menhan RI menekankan bahwa kesejahteraan prajurit merupakan fondasi utama dalam menjaga soliditas dan kesiapsiagaan pertahanan negara. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan tunjangan dan fasilitas bagi prajurit, termasuk pemenuhan kebutuhan perumahan dinas.
“Kami terus berupaya mendorong peningkatan uang lauk pauk (ULP) dari Rp 60.000 menjadi antara Rp 70.000 hingga Rp 90.000 per orang. Selain itu, telah diajukan usulan peningkatan tunjangan kinerja dari 70% menjadi 90% guna mengapresiasi kinerja prajurit secara lebih proporsional,” ujar Menhan.
Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan inisiatif strategis pembentukan satuan baru, yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), yang dirancang untuk berperan aktif di wilayah-wilayah tertinggal. BTP akan memiliki fungsi ganda—memperkuat stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan di daerah.
“Penempatan satuan TNI di wilayah terpencil bukan hanya sebagai perpanjangan tangan pertahanan, tetapi juga sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyat yang mengalami kesulitan. BTP secara bertahap akan disebar di wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi pembangunan,” jelas Panglima TNI.
Lebih lanjut, Panglima menyoroti pentingnya penguatan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan kedaulatan negara. Ia menyatakan TNI telah menjalin sinergi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan, guna menghadirkan layanan terpadu di wilayah perbatasan.
“Kawasan perbatasan harus menjadi serambi utama negara. Oleh karena itu, kami memastikan keterlibatan TNI secara aktif dalam membangun wilayah perbatasan melalui koordinasi antarkementerian dan antarlembaga,” tegasnya.
Rapat kerja ini mencerminkan sinergi strategis antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan legislatif dalam mendorong reformasi kesejahteraan dan penguatan pertahanan nasional secara berkelanjutan.
Baca Juga
-
03 Jun 2025
Bogor Harus Jadi Contoh Nasional dalam Pelayanan Publik dan Etika Politik Wawancara Eksklusif dengan KH Achmad Yaudin Sogir di HJB ke 543
-
09 Nov 2024
Kasad TNI AD Dorong Tim Lomba Tembak Raih Prestasi di AARM Ke-32 di Filipina
-
29 Agu 2025
Lucki Baret: HCB Sosok Patriotik, PWI Kabupaten Bogor Tegak Lurus Mendukung
-
02 Jan 2026
Pelayanan Tak Lagi Terpusat, Pemkab Bogor Siapkan MPP di Bogor Barat dan Timur
-
10 Mei 2026
Warga Gotong Royong Buka Jalan Makam, KH AY Sogir Desak PUPR Segera Turun Tangan
-
13 Okt 2026
Pemkab Bogor Raih Peringkat Pertama Audit Kearsipan Internal Jawa Barat 2026, Nilai 96,05
Rekomendasi lainnya
-
09 Feb 2026
Didukung Pemkab Bogor, TP PKK Perkuat Kapasitas dan Bijak Bermedia di Era Digital
-
21 Mar 2025
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FAI UIKA Apresiasi Kegiatan KPI Mengabdi 2025
-
06 Mar 2026
Sekda Ajat Rochmat Jatnika: Pemkab Bogor Siap Bersinergi Sukseskan Operasi Ketupat Lodaya 2026
-
15 Mei 2026
KH AY Sogir Soroti Truk Overload Mogok di Jalur Tegar Beriman, Warga Keluhkan Macet Parah
-
24 Des 2025
Kabupaten Bogor Raih Juara Harapan I Terinovatif P2WKSS Jawa Barat 2025
-
26 Okt 2024
Terpidana Penipuan Atas Nama Al Naura Karima Pramesti Diserahkan ke Kejari Palembang


