Liputan08.com Bireuen – Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko, resmi dimutasi menjadi Perwira Menengah (Pamen) Baharkam Polri di tengah pemeriksaannya oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungli. “Ahli Hukum Kepolisian, Dr. Hirwasyah, SH, MH, M.Kn, yang merupakan Akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta”, menegaskan bahwa sanksi terhadap oknum Polisi yang terbukti melanggar hukum harus ditegakkan secara tegas dan transparan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Polri sudah memiliki mekanisme internal dalam menangani pelanggaran kode etik dan disiplin anggotanya, yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain Kode Etik, Oknum Polisi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, atau korupsi, selain dapat dikenakan sanksi kode etik, jika alat bukti bersasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi dan sudah cukup, maka oknum pamen tersebut juga dapat di Pidana, ujar Dr. Hirwasyah, Senin (14/3/2025).
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum bagi oknum Polisi yang melakukan pelanggaran hukum, agar kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga dan di era Kepemimpinan Kapolri saat ini, Jendral Listyo Sigit hal tersebut sudah dilakukan dengan sangat baik.
“Kasus-kasus dugaan Pidana dan pelanggaran kode etik, memang harus selalu dipublikasikan ke Publik dan ditangani secara Profesional. Hal tersebut penting, agar dapat menjadi contoh bagi anggota Polri lainnya, supaya dapat menjalankan tugas dengan baik yaitu kerja cepat, Ikhlas tanpa pungli dalam melayani masyarakat dan tidak menyalahgunakan wewenang, jangan ada lagi Oknum Polisi yang melanggar hukum.
Ketegasan dari Pimpinan Polri dalam menindak oknum Polisi sesuai dengan aturan yang berlaku, saat ini sudah sangat bagus, hal tersebut selalu dibutuhkan di dalam internal Kepolisian, menutup sesi wawancara dengan “Dr Hirwansyah Ahli Hukum Kepolisian dan Perbankan / Korporasi”.
Mutasi Jatmiko tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025 tertanggal 12 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. Posisinya kini digantikan oleh AKBP Tuschad Cipta Herdani, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bener Meriah.
Mutasi AKBP Jatmiko terjadi di tengah pemeriksaannya oleh Divpropam Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, dalam konferensi pers, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Jatmiko masih berlangsung.
“Intinya, AKBP Jatmiko sedang dalam proses pemeriksaan oleh Divpropam Polri. Bahkan, Irsus Itwasum Polri juga turut menangani. Karena kewenangan untuk menangani Kapolres ada di Mabes Polri. Namun, untuk hasilnya, Polda Aceh masih menunggu dari Mabes,” ujar Kombes Joko.
Pemeriksaan terhadap Jatmiko dugaan bermula dari beredarnya pesan viral yang menyoroti 38 poin dugaan pelanggaran yang dilakukan olehnya. Beberapa di antaranya mencakup dugaan pungutan liar (pungli), pemotongan uang jatah anggota polisi, serta penerimaan uang sebesar Rp 1,5 miliar dari salah satu kandidat calon bupati Bireuen.
Dalam pesan tersebut, terdapat desakan agar Kapolres Bireuen dan istrinya, AKP T, yang juga disebut terlibat, diperiksa dan diproses hukum. “Kami mohon kepada pimpinan kami di Polda Aceh dan Mabes Polri agar memeriksa Kapolres Bireuen dan memproses hukum. Sudah muak kami dengan pencitraan Kapolres Bireuen sekarang. Proses hukum dan pecat dia dari Polri,” demikian dugaan isi pesan yang beredar.
Selain Jatmiko, mutasi juga terjadi pada sejumlah pejabat utama (PJU) dan Kapolres di Aceh sebagai bagian dari penyegaran organisasi Polri. Jabatan Kapolres Bireuen kini dipercayakan kepada AKBP Tuschad Cipta Herdani, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bener Meriah. Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Tuschad diisi oleh AKBP Aris Cai Dwi Susanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbagdesgraf Bag Produk Kreatif Romulmed Divhumas Polri.
Tags: Ahli Hukum Kepolisian Dr. Hirwasyah, Jika Terbukti Pungli Proses Hukum., Kapolres Bireuen Dimutasi
Baca Juga
-
02 Nov 2026
Teror Maling Ternak Menghantui Nanggewer Mekar, Tiga Kambing Dipotong di Dalam Kandang
-
25 Sep 2025
Sekda Kota Bogor Buka Lomba Cipta Menu B2SA Tanpa Sisa, Luncurkan Duta Pangan Food Savior
-
30 Des 2024
Apakah Kehidupan Hanya Ilusi? Perspektif Ilmiah dan Filsafat
-
17 Nov 2025
Pemkab Bogor Siapkan Kawasan Geowisata Edukatif Terpadu Usai Terima Aset PIG dari Pemerintah Pusat
-
09 Mei 2025
Bupati Rudy Susmanto Tegaskan Pembangunan Jalan Khusus Tambang Parungpanjang Dimulai Tahun Ini
-
16 Okt 2024
Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri Tinjau Kecamatan Rumpin dan Gunung Sindur untuk Bahas Isu Prioritas
Rekomendasi lainnya
-
16 Mei 2025
Jaksa Agung Terima Kunjungan Mendiktisaintek, Bahas Penguatan Pendampingan Hukum di Dunia Pendidikan Tinggi
-
21 Apr 2026
Yunita Mustika Putri: Reaktualisasi Nilai Kartini melalui Reformasi Birokrasi Berbasis Meritokrasi di Kabupaten Bogor
-
14 Feb 2025
MK Tegaskan Hak Organisasi Pers, Dewan Pers Diduga Langgar Mekanisme Pemilihan Anggota
-
24 Jun 2025
Ribuan Peserta Antusias Ikuti Invitasi Ortrad Jenjang SD Tingkat Kabupaten Bogor
-
21 Mei 2025
JAM-Pidsus Paparkan Strategi Unggulan Tangani Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara di Hadapan Komisi III DPR RI
-
07 Des 2025
Nunur Nurhasdian dan Lukmanudin Ar Rasyid Tekankan Kader PKB Harus Berilmu, Beradab, dan Dekat dengan Rakyat dalam PKP Loyalis PKB Kabupaten Bogor


