liputan08.com JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.
Menurut keterangan Kabareskrim, salah satu sasaran penyadapan ilegal tersebut adalah nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Namun, perkara ini diduga tidak hanya menyangkut komunikasi kepala negara. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut menjadi sasaran penyadapan.
Bareskrim mengungkapkan, dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Penyadapan diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Bahkan, penyidik menemukan dugaan penghapusan jejak aktivitas elektronik atau log pada Oktober 2026.
Praktik tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan akses terhadap sistem elektronik dan penghilangan data.
Kabareskrim menegaskan bahwa kegiatan pemantauan maupun penyadapan harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.
“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan komunikasi Presiden sekaligus dugaan pelanggaran privasi terhadap sejumlah kelompok masyarakat.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang peran masing-masing tersangka, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta siapa saja pihak yang terlibat.
Penegakan hukum juga menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas penggunaan kewenangan aparat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Reporter: Redaksi
Tags: Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Listyo Sigit Prabowo
Baca Juga
-
11 Sep 2026
Heboh Skandal Penipuan Emas Ilegal Rp58,5 Miliar, Perwira Menengah Bareskrim Polri Dilaporkan ke SPKT
-
06 Okt 2025
Jaksa Agung Laporkan ke Presiden Prabowo: Satgas PKH Kuasai Kembali 3,4 Juta Hektare Kawasan Hutan
-
22 Okt 2025
Kejaksaan Negeri Bulungan Sita Aset Dua Bidang Tanah Milik Terpidana Korupsi di Palangka Raya
-
18 Agu 2026
KPK Periksa Dua Pejabat Pelni dalam Kasus Korupsi Asuransi Rp15,6 Miliar
-
24 Jul 2026
Sesat Pikir tentang Kompetensi Relatif: Polresta Pekanbaru Lakukan Manipulasi Informasi Terkait Praperadilan Larshen Yunus
-
14 Apr 2026
Kejaksaan Sita dan Manfaatkan Aset Koruptor! Properti Miliaran Disulap Jadi Markas Pemberantasan Korupsi
Rekomendasi lainnya
-
09 Des 2025
Pengalaman Buruk dengan Polisi: Jalankan Tugas Jurnalistik Berujung Penahanan, Kisah Kelam 90 Hari di Balik Jeruji
-
11 Okt 2025
Misi di PBB Tuntas, Wilson Lalengke Bertolak dari New York Kembali ke Jakarta Hari Ini
-
04 Agu 2025
Gubernur Lampung Resmikan Proyek Infrastruktur Rp50,2 Miliar di Tanggamus, DPRD dan Tokoh Adat Tegaskan Pentingnya Pengawasan dan Integritas
-
28 Nov 2025
Jamintel Tegaskan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Bela Negara di Era Digital pada Dies Natalis ke-48 UPN Veteran Jakarta
-
17 Nov 2025
Dr. Kaelany HD., MA: Akademisi, Cendekiawan, dan Jurnalis yang Terpilih sebagai Tokoh Pendidikan Hasil Penelusuran Tiga Media Nasional
-
11 Sep 2026
Heboh Skandal Penipuan Emas Ilegal Rp58,5 Miliar, Perwira Menengah Bareskrim Polri Dilaporkan ke SPKT


