Breaking News

Kh Achmad Yaudin Sogir Dorong Posyandu Kabupaten Bogor Beralih ke Sistem Digital, Pendataan Warga Tak Lagi Manual

Liputan08.com, BOGOR – Di tengah percepatan era digitalisasi pelayanan publik, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Bogor dinilai perlu melakukan transformasi dalam sistem pendataan masyarakat. Pendataan warga yang selama ini masih banyak dilakukan secara manual dinilai sudah saatnya ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi I, KH Achmad Yaudin Sogir, mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor agar memperkuat digitalisasi Posyandu dengan menyediakan perangkat komputer atau laptop di setiap Posyandu.

Menurutnya, Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu simpul penting dalam pengumpulan data sosial masyarakat di tingkat paling bawah.

“Di era digitalisasi seperti sekarang, sudah saatnya Posyandu tidak lagi sepenuhnya mengandalkan pencatatan manual. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memberikan dukungan perangkat seperti laptop atau komputer yang terkoneksi dengan sistem informasi dinas terkait,” ujar KH Achmad Yaudin Sogir,Rabu (16/9/2026)

Ia menjelaskan, digitalisasi Posyandu akan memberikan manfaat lebih luas apabila dibangun sebagai bagian dari sistem data terpadu pemerintah daerah. Data mengenai balita, ibu hamil, lansia, keluarga, hingga kondisi sosial masyarakat dapat diperbarui secara berkala dan menjadi bahan perencanaan program pemerintah.

“Ketika masyarakat datang ke Posyandu, data pelayanan dan perkembangan warga dapat langsung dicatat secara digital. Dengan sistem yang terintegrasi, data tersebut tidak berhenti di buku administrasi, tetapi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan,” katanya.

KH Achmad Yaudin Sogir menilai, persoalan utama bukan sekadar menyediakan laptop. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya jaringan internet, aplikasi yang mudah digunakan, pelatihan kader, keamanan data, serta mekanisme verifikasi agar informasi yang masuk tetap akurat.

Ia menekankan bahwa kader Posyandu harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses transformasi tersebut. Digitalisasi jangan sampai justru menambah beban administratif kader, tetapi harus membuat pekerjaan mereka lebih sederhana dan efisien.

“Kita jangan hanya berbicara tentang membeli laptop. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem digital Posyandu. Kader harus diberikan pelatihan, aplikasinya harus sederhana, koneksi internet harus tersedia, dan data masyarakat harus dilindungi,” tegasnya.

Menurutnya, data yang baik merupakan fondasi bagi kebijakan publik yang tepat sasaran. Pemerintah daerah membutuhkan data aktual untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, termasuk dalam menentukan intervensi kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga dan berbagai program pembangunan lainnya.

Karena itu, ia mendorong agar digitalisasi Posyandu Kabupaten Bogor dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari penyediaan perangkat di Posyandu, standardisasi sistem pendataan, peningkatan kapasitas kader, hingga integrasi dengan perangkat daerah terkait.

“Posyandu berada paling dekat dengan masyarakat. Kalau titik ini kita perkuat secara digital, pemerintah akan memiliki sumber informasi yang lebih cepat, terukur dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar modernisasi administrasi, tetapi bagian dari reformasi pelayanan publik berbasis data,” pungkas KH Achmad Yaudin Sogir.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya