liputan08.com JAKARTA – Sengketa antara Oey Lie Hua (Lisa) dan Danny Septriadi Djayaprawira yang berawal dari persoalan rumah tangga dan hak asuh anak kini berkembang ke ranah hukum pidana.
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi Gabriel Immanuela Djayaprawira, anak perempuan Lisa dan Danny yang lahir pada 3 Agustus 2008.
Wilson menyoroti dugaan pengambilan paksa Gabriel dari Lisa pada 2 Juli 2023. Menurut keterangan yang disampaikannya, saat itu hak asuh anak masih berada pada Lisa berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 19 November 2019.
Selain persoalan hak asuh, Wilson juga menyoroti dugaan penerbitan paspor baru atas nama Gabriel pada 31 Januari 2025, sementara paspor sebelumnya disebut masih berlaku hingga 10 Mei 2027.
Atas persoalan tersebut, Lisa telah membuat laporan ke Bareskrim Polri pada 18 Mei 2026. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 394 KUHP mengenai keterangan palsu dalam akta autentik.
Wilson meminta Bareskrim menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum. Ia menegaskan bahwa sengketa perdata maupun proses Peninjauan Kembali (PK) tidak semestinya menghambat penyelidikan apabila terdapat dugaan tindak pidana.
“Apakah persoalan hak asuh anak dan masalah harta gono-gini bisa melegalkan paspor ganda itu? Teman-teman penyidik, mohon bekerja secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Wilson usai bertemu Lisa, Sabtu (29/8/2026).
Di sisi lain, Wilson juga meminta proses PK di Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau the best interests of the child.
Menurutnya, konflik orang tua jangan sampai berdampak lebih jauh terhadap kondisi psikologis dan masa depan anak. Karena itu, ia berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan Gabriel serta menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum.
Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyangkut dua persoalan sekaligus, yakni sengketa keluarga dan dugaan tindak pidana terkait dokumen. Penanganan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak serta memastikan hak dan kepentingan anak tetap terlindungi.
(TIM/Red)
Tags: Wilson Lalengke
Baca Juga
-
04 Sep 2025
Mendikbudristek 2019-2024 NAM Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
-
25 Jul 2025
Tegas Berantas Kejahatan, Kejari Jakpus Musnahkan 696 Butir Ekstasi dan Senjata Ilegal
-
28 Jan 2026
Sidang Pertamina Bongkar Sarang Tikus Koruptor: Impor Diakali, Negara Diperas dari Hulu ke Hilir
-
08 Jul 2026
Hak Jawab, Somasi, dan Akuntabilitas Publik: Bedah Yuridis atas Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk, Putri Arum dan Agung Nugroho
-
09 Jan 2026
Bungkamnya Kalangan Pendidik atas Kasus Ijazah Jokowi Pertanda Dunia Pendidikan Indonesia Miskin Moral
-
26 Nov 2024
Kemendikdasmen Jamin Perlindungan Guru, Pj. Bupati Bogor: Guru Adalah Pilar Kemajuan Bangsa
Rekomendasi lainnya
-
31 Jan 2026
Dugaan Kebocoran Produk dan Konflik Kepentingan di Pabrik Mitra, Under Armour Didesak Lakukan Investigasi Independen di Indonesia
-
29 Jan 2026
Satgas SIRI Kejagung Ringkus DPO Pelanggaran Pemilu di Bekasi, Babul Salam Akhirnya Tertangkap
-
09 Agu 2026
Mafia Busuk Institusi Hukum di Pinrang Bersekongkol Kriminalisasi Andi Edi Sandy
-
25 Jul 2025
Ketua Umum PWI Pusat Murka: Surat Pemberitahuan Kongres PWI Disebut Ilegal dan Memicu Kegaduhan
-
14 Okt 2025
Pemkot Bogor Tegaskan Dukungan Penuh untuk Sukseskan Program MBG Nasional
-
17 Sep 2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto Hadiri Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2025 untuk Dukung Pengembangan Energi Panas Bumi Berkelanjutan


