liputan08.com JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait polemik ijazah. Putusan sela tersebut membuat proses persidangan tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi, ahli maupun terdakwa.
Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati dalam sidang yang digelar Kamis (23/7/2026) menyatakan dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal demi hukum sehingga permohonan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa dikabulkan.
“Mengadili, menerima permohonan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Oleh karena itu, materi keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan,” ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan sela.
Dengan putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan agar berkas perkara, surat dakwaan, serta seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Sementara seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.
Meski demikian, hakim menegaskan bahwa putusan tersebut bukan berarti perkara telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kepada penuntut umum masih diberikan kesempatan untuk menggunakan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (4) maupun Pasal 75 ayat (4) KUHAP,” kata hakim sebelum menutup persidangan.
Berawal dari Unggahan di Media Sosial
Perkara ini bermula setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait sejumlah unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya palsu.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut pada 26 Maret 2025 ajudan Jokowi, Syarif Muhammad, memperlihatkan sejumlah unggahan media sosial yang mempertanyakan keaslian ijazah S-1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Jokowi.
Salah satu unggahan berasal dari akun Dokter Tifa yang menyoroti sejumlah hal, mulai dari sampul ijazah, foto wisuda, buku alumni UGM hingga identitas dosen pembimbing skripsi.
Jaksa menilai unggahan tersebut telah menyerang kehormatan dan nama baik Jokowi sehingga menimbulkan kerugian immateriil.
Dalam dakwaan juga disebutkan Jokowi merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang terdaftar pada 28 Juli 1980 dan memperoleh ijazah Nomor 1120 tertanggal 5 November 1985. UGM sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan lulusan sah berdasarkan data akademik yang dimiliki kampus.
Atas perkara tersebut, Dokter Tifa didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primer, serta Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsider.
Dengan dikabulkannya eksepsi oleh majelis hakim, proses persidangan untuk sementara tidak dilanjutkan. Selanjutnya, keputusan berada di tangan Jaksa Penuntut Umum apakah akan mengajukan perlawanan atau menyusun kembali surat dakwaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tags: Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
Baca Juga
-
30 Des 2025
Logika Sesat Konsep Pencemaran Nama Baik: Sebuah Kajian Kritis dalam Kasus Ijazah Jokowi
-
16 Jan 2026
Terindikasi Lakukan Penyimpangan Anggaran dan Zolimi ASN, Bupati Azhari jadi Sorotan Nasional
-
28 Nov 2025
Jamintel Tegaskan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Bela Negara di Era Digital pada Dies Natalis ke-48 UPN Veteran Jakarta
-
15 Okt 2025
Launch of Ticketing for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025: Update from the Organizing Committee
-
24 Jun 2026
Menggugat Moralitas Agung Nugroho: Rekam Jejak Kelam, Hedonisme Otoritas, dan Seruan Perlawanan Rakyat Pekanbaru
-
05 Des 2025
Mangkir terhadap Panggilan Pengadilan, Paspampres Harus Ditarik dari Kesatuan Pengawal Jokowi
Rekomendasi lainnya
-
02 Sep 2026
Nama Nusron Wahid Muncul di Sidang Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Fakta Persidangan
-
28 Nov 2024
Ini Kata HRM. Danang Donoroso : Wartawan Siap Bersinergi Dengan Pemkab Bogor Dibawah Kepemimpinan Rudy-Ade
-
02 Sep 2025
Saksi Diperiksa Kejaksaan Ungkap Dugaan Korupsi Mengerikan di Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek 2019-2022
-
18 Sep 2026
FA Masuk Tahap II! Kejagung Bongkar Dugaan TPPU Berawal dari Korupsi
-
12 Okt 2026
Pendidikan Kilat Mas Wapres, Saatnya Indonesia Mengubah Hafalan Menjadi Kecakapan Nyata
-
30 Jan 2026
Eksepsi Jekson Sihombing Ditolak, Wilson Lalengke: Hakimnya Masuk Angin


