liputan08.com Jakarta – Merespon bencana banjir dahsyat yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat untuk memobilisasi sumber daya nasional. Pengerahan 50 helikopter, pesawat Hercules C-130J, dan Airbus A400 yang diinstruksikannya merupakan langkah besar yang menunjukkan komitmen negara terhadap bantuan bencana segera. Namun, momentum ini terhambat oleh kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan militer.
Dari pantauan lapangan Rabu kemarin, 10 Dsember 2025, meskipun Presiden telah memerintahkan mobilisasi dengan cepat, namun Komando Militer Halim (Gakops Halim) dan Komando Militer Marinir (Kolanmil) dilaporkan terlibat saling lempar tentang tanggung jawab pengangkutan logistik. Kebuntuan birokrasi ini telah menyebabkan lebih dari 400 ton bantuan kemanusiaan tertahan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Situasi ini semakin diperparah oleh koordinasi yang buruk antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Laporan menunjukkan bahwa gangguan komunikasi antarlembaga telah menghambat aliran bantuan, ditambah lagi dengan Kementerian Sosial dan lembaga-lembaga lain kesulitan untuk menyelaraskan upaya mereka.
Kelumpuhan dalam logistik dan koordinasi ini mengancam dan merusak esensi dari respons darurat Presiden. Masyarakat Aceh, khususnya, menghadapi risiko kekurangan pangan yang parah jika penundaan bantuan tidak segera diatasi.
“Tsunami laut sudah kami rasakan, tsunami darat pun kami derita. Tapi rasanya lebih menderita sekarang, dulu kami tak sempat kelaparan berhari-hari.” Meme berisi keluh-kesah korban bencana semacam ini menyebar di berbagai platform media sosial.
Para pengamat dan organisasi kemanusiaan kini mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil kendali langsung atas operasi bantuan. Sangat penting baginya untuk menginstruksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin untuk turun tangan dan memastikan pengiriman pasokan yang tertunda dari Halim ke provinsi terdampak segera dilakukan melalui jalur udara.
Urgensi ini tidak bisa diremehkan. Keterlambatan pengiriman bantuan dapat memicu situasi chaos akibat meningkatnya naluri perjuangan antara hidup dan mati bagi ribuan korban bencana. Laporan dari lapangan, di beberapa ruas jalan telah terjadi penghadangan logistik di jalan, penjarahan, dan pencurian di gerai bahan makanan.
Kepemimpinan Presiden Prabowo telah menetapkan arah bagi penanganan bencana secara cepat dan tepat sasaran. Namun tanpa dukungan dan pelaksanaan penuh dari lembaga-lembaga terkait, bahkan upaya yang paling bermaksud baik pun berisiko gagal. Saatnya sekarang Presiden Prabowo melakukan tindakan tegas dan terpadu demi menyelamatkan jiwa rakyatnya. (TIM/Red)
Tags: Presiden Prabowo Subianto
Baca Juga
-
25 Nov 2024
Satgas Yonif 641/Bru Dorong Semangat Olahraga di Papua, Bagikan Bola dan Net Voli ke SMA Eragayam
-
16 Sep 2025
Kombes Esty Setyo Nugroho Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan dan Hak Warga dalam Penugasan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
-
28 Nov 2025
Jamintel Tegaskan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Bela Negara di Era Digital pada Dies Natalis ke-48 UPN Veteran Jakarta
-
03 Jun 2026
Skandal MBG Triliunan Rupiah Terkuak, Tiga Eks Bos BGN Resmi Menjadi Tersangka
-
03 Feb 2026
Bongkar Praktik Pengadaan dan Blending BBM, Tikus Koruptor di Tubuh Pertamina Mulai Terkuak di Sidang Tipikor
-
15 Okt 2025
BRI Insurance dan Perumda PPJ Kolaborasi Lindungi Pedagang Pasar di Kota Bogor
Rekomendasi lainnya
-
15 Okt 2025
Launch of Ticketing for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025: Update from the Organizing Committee
-
11 Sep 2025
DPO Korupsi Rp30 Miliar Ditangkap, Tim SIRI Kejagung Ringkus RS di PIK 2
-
06 Des 2025
Pengalaman Buruk dengan Polisi Indonesia: Degradasi Moral Polri di Era Jokowi
-
06 Sep 2025
AKP Syamsul Bahri, S.H.: Figur Heroik dalam Misi Pengamanan Strategis Gedung DPR/MPR RI di Tengah Krisis Sosial
-
09 Feb 2026
Nazirwan Yahu: Dari Sungai Penuh ke Pusat Industri Konstruksi Nasional, Konsistensi yang Menyalakan Perusahaan
-
16 Sep 2025
Kombes Esty Setyo Nugroho Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan dan Hak Warga dalam Penugasan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya



