Breaking News
Home      •  

KH Achmad Yaudin Sogir Kritik Praktik Titipan PPDB, Minta Penerimaan Siswa Baru Berjalan Adil dan Transparan

Liputan 08
06 Jun 2026

Liputan08.com, CIBINONG – Memasuki musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027, tingginya animo masyarakat untuk masuk sekolah negeri kembali menjadi sorotan. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri, baik SMP maupun SMA, dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik di Kabupaten Bogor.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, mengimbau masyarakat agar tidak terpaku pada anggapan bahwa masa depan anak hanya dapat ditentukan oleh sekolah favorit.

Menurutnya, persoalan yang terjadi setiap tahun bukan hanya soal keterbatasan kuota sekolah negeri, tetapi juga pola pikir masyarakat yang masih menganggap sekolah favorit sebagai satu-satunya jaminan keberhasilan pendidikan.

“Masih banyak orang tua yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu karena pengaruh lingkungan dan stigma sekolah favorit. Padahal keberhasilan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh nama besar sekolah, melainkan oleh kualitas proses pembelajaran, karakter peserta didik, dan dukungan keluarga,” ujar KH Achmad Yaudin Sogir di Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (6/6/2026).

Ia menegaskan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menjadi fondasi keberhasilan pendidikan. Pertama, guru harus memiliki keikhlasan dalam mendidik dan membimbing peserta didik. Kedua, orang tua harus memberikan dukungan penuh serta keikhlasan dalam mengawal proses pendidikan anak. Ketiga, siswa harus memiliki kesungguhan dan keikhlasan dalam belajar.

“Jika ketiga unsur ini berjalan dengan baik, maka peluang melahirkan generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia akan semakin besar. Jangan sampai orang tua hanya mengejar prestasi akademik, tetapi melupakan pembentukan akhlak dan karakter anak. Pendidikan sejatinya adalah membangun manusia yang utuh, bukan sekadar mengejar nilai,” tegasnya.

KH Achmad Yaudin Sogir juga mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan agar menjaga integritas dalam proses penerimaan siswa baru. Ia menolak keras praktik titipan, kedekatan personal, maupun intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berpotensi mencederai prinsip keadilan.

“Proses penerimaan peserta didik harus berjalan transparan, objektif, dan sesuai aturan. Jangan sampai ada perlakuan khusus karena kedekatan dengan kepala sekolah, pejabat, atau titipan oknum tertentu. Jika hal seperti itu terjadi, maka sistem pendidikan yang dibangun atas dasar keadilan dan meritokrasi akan rusak,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai sistem zonasi dan jalur prestasi harus diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Menurutnya, pemerintah menghadirkan sekolah negeri sebagai sarana pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Sekolah negeri dibangun dengan anggaran negara untuk memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Karena itu, pelaksanaannya harus berpihak pada keadilan sosial dan tidak boleh dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu,” ujar KH Achmad Yaudin Sogir.

Ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih sekolah bagi anak-anaknya dan tidak menjadikan sekolah favorit sebagai satu-satunya ukuran kesuksesan.

“Yang paling penting bukan di mana anak bersekolah, tetapi bagaimana anak dibimbing menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, disiplin, dan memiliki daya saing. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu membentuk karakter dan masa depan peserta didiknya,” pungkasnya.

 

 

 

 

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer