Breaking News
Home    

Kejagung Sikat Mafia Batu Bara: Izin Dicabut Sejak 2017, Tambang PT AKT Tetap Beroperasi Diam-Diam

Liputan 08
24 Apr 2026

Liputan08.com – 23 April 2026. Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan pengelolaan pertambangan batu bara PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang berlangsung dalam rentang waktu 2016 hingga 2025.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup melalui serangkaian proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi secara intensif serta penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa proses penetapan tersangka dilakukan secara profesional dan akuntabel.

“Tim penyidik telah bekerja secara mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Penetapan ini berdasarkan bukti yang kuat dan terukur,” ujar Anang dalam keterangan resminya, Kamis (23/4/2026).

Peran Para Tersangka

Adapun tiga tersangka yang ditetapkan memiliki peran berbeda dalam perkara ini:

1.HS (Kepala KSOP Rangga Ilung)
HS diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan surat persetujuan berlayar bagi kapal-kapal pengangkut batu bara milik PT AKT, meskipun mengetahui bahwa dokumen muatan yang digunakan tidak sah.

Tak hanya itu, HS juga diduga menerima imbalan rutin dari pihak perusahaan yang terafiliasi dengan pemilik manfaat (beneficial owner) PT AKT. Hal ini membuatnya mengabaikan kewajiban verifikasi dokumen, termasuk Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari Kementerian ESDM.

“Tersangka HS secara sadar tidak menjalankan fungsi pengawasan, sehingga aktivitas pengiriman batu bara ilegal dapat terus berlangsung,” ungkap sumber penyidik.

2.BJW (Direktur PT AKT)
BJW bersama tersangka lain berinisial ST (yang disebut sebagai beneficial owner) diduga tetap menjalankan aktivitas pertambangan meskipun izin usaha PT AKT telah dicabut sejak tahun 2017 melalui keputusan Menteri ESDM.

Kegiatan tambang tetap dilakukan secara ilegal hingga 2025, bahkan melibatkan pembukaan lahan di kawasan hutan produksi tanpa izin yang sah.

“Mereka tetap melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa dasar hukum yang berlaku, termasuk menggunakan dokumen milik perusahaan lain untuk menyamarkan aktivitasnya,” jelas Anang.

3.HZM (General Manager PT OOWL Indonesia)
HZM berperan dalam pembuatan dokumen pendukung berupa Certificate of Analysis (COA) dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang tidak sesuai fakta sebenarnya.

Dokumen tersebut digunakan sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin pelayaran serta kewajiban pembayaran royalti, padahal batu bara berasal dari lokasi tambang yang izinnya telah dicabut.

“Manipulasi dokumen ini menjadi kunci agar aktivitas ilegal seolah-olah terlihat sah secara administratif,” tambahnya.

Kerugian Negara Masih Dihitung

Hingga saat ini, nilai kerugian keuangan negara akibat praktik ilegal tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor.

Namun, penyidik memastikan bahwa skala kerugian diperkirakan signifikan mengingat aktivitas berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan produksi serta distribusi batu bara dalam jumlah besar.

Jeratan Hukum dan Penahanan

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.

Mereka dikenakan pasal primair dan subsidiair, termasuk Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Tahun 2023 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketiganya saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Komitmen Penegakan Hukum

Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya yang merugikan negara dan merusak lingkungan.

“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas,” tegas Anang.

Kasus ini menjadi sorotan karena mengungkap praktik sistematis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari otoritas pelabuhan hingga korporasi, dalam memfasilitasi aktivitas tambang ilegal yang berlangsung cukup lama.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer