Breaking News
Home      •  

Mahasiswa Soroti Pokir Rp120 Miliar, DPRD Bogor Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Pengawasan Publik

zakar
23 Feb 2026

liputan08.com BOGOR – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Senin (23/2/2026). Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi pada 5 Februari 2026 yang mempertanyakan rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

Ketua RMB, Mahdi, menyampaikan bahwa hingga aksi kedua digelar, belum terdapat penjelasan komprehensif dari DPRD Kabupaten Bogor terkait urgensi dan dasar perencanaan anggaran pengadaan tersebut yang nilainya mencapai Rp100–120 miliar dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor.

Menurut Mahdi, dalam perspektif tata kelola keuangan daerah, setiap perencanaan anggaran harus didasarkan pada prinsip skala prioritas, efektivitas, efisiensi, serta kemanfaatan publik. Ia menilai rencana pengadaan tersebut belum menunjukkan urgensi strategis jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak sektor olahraga dan pelayanan publik lainnya di Kabupaten Bogor.

“Pembangunan prestasi olahraga memerlukan investasi jangka panjang yang menyentuh aspek struktural, seperti pembinaan atlet berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan atlet, serta perbaikan sarana dan prasarana olahraga. Anggaran sebesar itu seharusnya dipertimbangkan secara rasional dan proporsional,” ujar Mahdi.

Dalam pernyataan sikapnya, RMB menyampaikan tujuh tuntutan utama, antara lain mendesak evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap rencana pengadaan melalui mekanisme Pokir, meminta peninjauan program Posyandu Digital senilai sekitar Rp20 miliar agar tepat sasaran, hingga mendorong aparat penegak hukum melakukan pendalaman guna memastikan tidak terjadi penyimpangan maupun konflik kepentingan.

Mahasiswa juga meminta DPRD mengembalikan fungsi Pokir sebagai instrumen konstitusional penyaluran aspirasi rakyat yang objektif dan rasional, bukan sebagai ruang kompromi politik praktis.

Aksi yang sempat diwarnai pembakaran ban tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Dalam audiensi itu, anggota Fraksi PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, menyatakan bahwa kritik dan kontrol sosial dari masyarakat merupakan bagian integral dari sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

“Saya justru mengapresiasi adanya kontrol dari mahasiswa dan masyarakat. Pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat tidak bisa hanya dibebankan kepada DPRD semata. Dalam konsep good governance, partisipasi publik adalah pilar utama selain transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

KH Achmad Yaudin Sogir menambahkan bahwa mekanisme Pokir secara normatif merupakan instrumen untuk menjembatani aspirasi konstituen dengan perencanaan pembangunan daerah. Namun, ia menekankan bahwa setiap usulan program tetap harus melalui tahapan verifikasi teknokratis, pembahasan anggaran, serta uji rasionalitas sesuai regulasi yang berlaku.

“Setiap penganggaran wajib diuji dari sisi urgensi, manfaat, serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat luas. Jika terdapat kritik atau masukan, itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak menutup ruang dialog dan siap membahas aspirasi mahasiswa secara terbuka. Menurutnya, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil merupakan prasyarat penting dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang kredibel dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Dinamika yang terjadi dalam aksi tersebut mencerminkan pentingnya kontrol sosial dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran daerah. Perdebatan mengenai prioritas belanja publik menjadi ruang deliberatif yang sah dalam demokrasi, sekaligus momentum refleksi agar setiap kebijakan fiskal daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Bogor.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer