Breaking News
Home    

Dari Mimbar Masjid DPP Golkar, KH DR Dian Assafri Nasai: Pejabat Wajib Punya Budaya Malu, Jangan Jadi Raja Kecil

zakar
17 Des 2025

liputan08.com JAKARTA – Pejabat publik di semua tingkatan diminta memiliki budaya malu dan kesadaran moral yang tinggi dalam menjalankan amanah rakyat. Pesan keras ini disampaikan KH DR Dian Assafri Nasai, SH, dalam tausiyahnya usai melaksanakan Salat Dhuha di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Dalam keterangannya kepada pers, KH Dian menegaskan bahwa jabatan bukanlah simbol kekuasaan absolut, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan rakyat.

“Pejabat itu harus punya budaya malu, terutama kepada rakyat. Jangan merasa menjadi raja kecil. Lurah, camat, kepala dinas, anggota DPRD, sampai pejabat di atasnya, semuanya digaji oleh rakyat. Maka tidak pantas meminta dihormati berlebihan, apalagi ingin diperlakukan seperti penguasa,” tegas KH Dian.

KH Dian mengingatkan, sikap arogan, feodal, dan haus penghormatan merupakan tanda krisis etika birokrasi yang berbahaya bagi demokrasi dan keadilan sosial.

“Kalau pejabat ingin dihormati, hormatilah dulu rakyatnya. Kalau ingin dimuliakan, muliakan dulu masyarakat. Jangan minta dipuja, jangan ingin ‘didewakan’, padahal hakikatnya mereka hidup dari uang rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya budaya malu menjadi pintu masuk lahirnya penyimpangan kekuasaan, mulai dari pelayanan buruk, arogansi, hingga korupsi struktural.

Dalam pesannya, KH Dian mengutip sabda Rasulullah SAW:

“Al-ḥayā’u min al-īmān”
“Malu itu bagian dari iman.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Ia menegaskan, ketika rasa malu hilang dari diri seorang pejabat, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa moral.

“Rasulullah sudah mengingatkan, kalau rasa malu dicabut, maka manusia akan berbuat semaunya. Inilah yang kita lihat hari ini, banyak pejabat tidak lagi malu menyakiti rakyatnya sendiri,” kata KH Dian.

KH Dian juga merujuk pandangan Imam Al-Ghazali, yang menyebutkan bahwa kekuasaan tanpa akhlak akan melahirkan kezaliman, sedangkan kekuasaan yang disertai akhlak akan menjadi rahmat.

Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa penguasa wajib memiliki:
1. Tawadhu (rendah hati)
2. Adil
3. Takut kepada Allah
4. Malu berbuat zalim

“Kalau pejabat tidak takut kepada Allah dan tidak malu kepada rakyat, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu,” ujar KH Dian.

KH Dian menyoroti masih kuatnya budaya feodal di birokrasi, di mana pejabat ingin dilayani, bukan melayani.

“Negara ini bukan kerajaan. Indonesia adalah republik. Tidak ada raja kecil di kelurahan, kecamatan, atau dinas. Semua setara di hadapan hukum dan rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, reformasi birokrasi sejati bukan hanya soal sistem, tetapi revolusi mental dan akhlak para pejabat.

Di akhir pernyataannya, KH Dian menyerukan agar para pejabat kembali kepada nilai dasar pengabdian.

“Jabatan itu sementara. Yang abadi adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau tidak bisa melayani rakyat dengan baik, lebih baik mundur dengan terhormat daripada mempertahankan jabatan tanpa rasa malu,” pungkasnya.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer