liputan08.com Cibinong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memaparkan berbagai capaian, inovasi, dan strategi pembangunan daerah dalam kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Gedung Serbaguna 1 Kabupaten Bogor, Kamis (30/10/2025).
Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan paparan komprehensif terkait kinerja Pemkab Bogor, capaian indikator makro daerah, serta strategi percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kami bekerja bersama dalam satu semangat kolaborasi,” ujar Ajat.
Ia menjelaskan, sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif, di antaranya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, rasio gini yang membaik, serta penurunan tingkat pengangguran seiring peningkatan akses kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ajat juga menyoroti keberhasilan penurunan angka stunting dari 27 persen pada 2023 menjadi 18 persen pada 2025.
“Hasil ini merupakan kerja lintas sektor dengan intervensi langsung di lapangan. Setiap perangkat daerah kami dorong memiliki anak asuh stunting agar hasilnya terukur,” jelasnya.
Kabupaten Bogor turut meraih Juara Mandaya Award 2025, penghargaan nasional atas komitmen peningkatan kualitas layanan publik, inovasi tata kelola, dan konsistensi pembangunan berkelanjutan berbasis kolaborasi.
Selain itu, Ajat memaparkan strategi pengentasan kemiskinan melalui program multisektor seperti Satu Miliar Satu Desa, bedah rumah, bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
Ia juga menegaskan pentingnya digitalisasi pemerintahan melalui Command Center dan aplikasi “Besti” untuk mengelola data terintegrasi lintas perangkat daerah.
“Pemkab Bogor berkomitmen menggunakan data berkualitas dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja,” tegasnya.
Dalam konteks pembangunan wilayah, Pemkab Bogor menerapkan strategi pengembangan berbasis pengendalian dan pertumbuhan wilayah: kawasan tengah untuk konservasi, barat untuk pertumbuhan baru, dan timur untuk percepatan ekonomi.
“Akuntabilitas bukan sekadar laporan, tapi tanggung jawab moral dan profesional dalam memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkas Ajat.
Sementara itu, perwakilan KemenPANRB Seli Kurniawan, S.AP., menyampaikan bahwa evaluasi AKIP menjadi agenda tahunan untuk menilai kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
“Saat ini Kabupaten Bogor telah meraih predikat Baik, dan kami berharap tahun 2025 dapat meningkat menjadi Sangat Baik (BB),” ujar Seli.
Ia menambahkan, proses evaluasi mencakup dokumen perencanaan kinerja, pengukuran, monitoring dan evaluasi triwulanan, hingga penerapan reward dan punishment dalam pelaporan kinerja.
“Evaluasi ini memastikan seluruh proses manajemen kinerja di Kabupaten Bogor berjalan efektif dan terukur. Hasilnya akan menjadi dasar penentuan predikat Sangat Baik,” tambahnya.
KemenPANRB juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi daerah. Evaluasi akan berlanjut hingga pekan pertama November 2025 untuk pendalaman data dan dokumen.
“Harapannya, Kabupaten Bogor dapat menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat tata kelola kinerja pemerintahannya,” tutup Seli.
Melalui evaluasi AKIP 2025 ini, Pemkab Bogor menegaskan langkahnya memperkuat integrasi sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan target predikat Sangat Baik.
Tags: Evaluasi AKIP 2025, Pemkab Bogor
Baca Juga
-
22 Jan 2025
Evakuasi Dramatis di Grobogan Banjir Rendam Desa Polres dan BPBD Kerahkan Perahu Karet
-
03 Des 2024
Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula
-
21 Mar 2026
Edwin Sumarga: Idulfitri Momentum Rekonstruksi Moral dan Intelektual Umat
-
22 Okt 2024
JAM-Pidum Setujui 10 Kasus Restorative Justice, Termasuk Pencurian di Pekalongan
-
27 Feb 2025
Dorong Digitalisasi, Diskominfo Kabupaten Bogor Ajak Perangkat Daerah Maksimalkan SPLP
-
20 Jan 2026
Pemkab Bogor Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Program Strategis dan Sektor Pertambangan
Rekomendasi lainnya
-
25 Mar 2025
JAM PIDUM Kembalikan Berkas Tersangka ARS dkk ke Bareskrim Polri Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Sertifikat di Wilayah Perairan Tangerang
-
12 Nov 2024
Kejaksaan Agung Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Korupsi Proyek Kereta Api Besitang-Langsa
-
28 Mar 2025
Orang yang Paling Merugi di 10 Hari Terakhir Ramadhan Pesan KH Achmad Yaudin Sogir
-
27 Des 2025
Car Free Night Berlaku di Jalur Puncak Saat Malam Tahun Baru 2026, Arus Dialihkan
-
22 Jan 2026
Komisi II DPRD Kota Bogor Bahas Rencana Kerja PDAM Tirta Pakuan Tahun Anggaran 2026
-
16 Des 2024
Kejaksaan Agung Periksa Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Gula





