liputan08.com Bandar Lampung — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menjalin kerja sama di bidang penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Karang dan BRI Branch Office (BO) Teluk Betung. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut berlangsung di Aula Kejari Bandar Lampung, Rabu (22/10/2025).
Agenda dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan penandatanganan PKS bersama BRI Cabang Tanjung Karang. Kemudian, pada pukul 13.00 WIB dilanjutkan dengan penandatanganan PKS bersama BRI BO Teluk Betung di lokasi yang sama.
Turut hadir Kepala Kejari Bandar Lampung, Baharuddin M, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Datun Bambang Irawan, S.H., M.H., para Kepala Seksi, Jaksa Pengacara Negara (JPN), serta staf Datun. Dari pihak BRI, hadir Pimpinan Cabang BRI Tanjung Karang, Hidayat Akbar, serta Pinca BRI BO Teluk Betung, Felix Tua Parlaungan Pakpahan beserta jajaran.
Pada kesempatan tersebut, BRI BO Teluk Betung memberikan piagam penghargaan kepada Bidang Datun Kejari Bandar Lampung atas keberhasilan dalam penanganan bantuan hukum non-litigasi terkait kredit macet. Melalui Surat Kuasa Khusus (SKK), JPN Kejari Bandar Lampung berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.207.594.000, yang tercatat sebagai pemulihan tertinggi se-wilayah Kejati Lampung di sektor perbankan.
Selain itu, Kajari Baharuddin secara langsung menyerahkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) berjudul “Mitigasi Risiko dan Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Penyaluran Dana Kredit KUR” kepada pimpinan BRI BO Teluk Betung sebagai dasar penguatan tata kelola dan mitigasi risiko hukum.
Kasi Datun Bambang Irawan menjelaskan bahwa kerja sama dengan BRI meliputi tiga poin penting:
1. Pendampingan hukum melalui sosialisasi dan edukasi tata kelola perbankan untuk mencegah fraud dan pelanggaran hukum.
2. Bantuan hukum (non litigasi) dalam penanganan SKK tunggakan kredit macet.
3. Pemberian Pendapat Hukum untuk peningkatan pengawasan dan tata kelola lembaga perbankan.
Yang menarik, Tim JPN Datun Kejari Bandar Lampung juga melakukan inovasi dengan menerbitkan legal opinion tanpa permohonan, sebagai langkah proaktif meningkatkan tata kelola sektor perbankan. Ini merupakan pertama kalinya dilakukan di lingkungan Kejaksaan RI.
Kejari Bandar Lampung melalui Bidang Datun terus menorehkan kinerja positif:
Tahun Jumlah Pemulihan Keuangan Negara
2024 Rp 4.570.734.099
2025 (s.d Oktober) Rp 20.663.204.310 (400 SKK)
PKS ini sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Datun sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021, termasuk pelayanan pendampingan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lain, serta legal opinion untuk mendukung kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara.
Tags: BRI, Kejari Bandar Lampung
Baca Juga
-
03 Apr 2026
Sidang Korupsi Pertamina Bikin Kaget: Solar Dijual di Bawah Harga Produksi
-
26 Feb 2026
Astaghfirullah! Skandal Rp60 Miliar Terkuak, Jaksa Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Tiga Terdakwa
-
07 Apr 2026
Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Jadi Saksi Kunci, JPU Perkuat Dakwaan Korupsi Minyak
-
21 Agu 2025
Skandal Digitalisasi Pendidikan: Kejagung Periksa Distributor hingga Pejabat Kemendikbud
-
21 Okt 2025
Pemkab Bogor dan Bea Cukai Musnahkan 1,8 Juta Batang Rokok Ilegal, Selamatkan Rp1,4 Miliar untuk Negara
-
06 Agu 2025
Terjerat Skandal Minyak: Lima Mobil Super Mewah Tersangka Korupsi Digelandang ke Kejaksaan
Rekomendasi lainnya
-
01 Sep 2025
Wilson Lalengke Desak Reformasi Total Rekrutmen Pemimpin: “Stop Kirim Figur Tanpa Kapasitas ke Senayan!”
-
28 Nov 2025
Jamintel Tegaskan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Bela Negara di Era Digital pada Dies Natalis ke-48 UPN Veteran Jakarta
-
05 Sep 2025
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto Tegaskan Pentingnya Kemitraan Sehat antara Pemerintah dan Media
-
21 Okt 2025
Bupati Bogor Dorong Sinergi Perangkat Daerah Perkuat MCP dan SPI KPK 2025
-
24 Jan 2026
SURAT TERBUKA: Desakan Investigasi Pelanggaran HAM dan Maladministrasi Hukum Terhadap Aktivis Anti-Korupsi Jekson Sihombing
-
16 Apr 2026
Kejagung Bongkar Dugaan TPPU Zarof Ricar, AW Ditahan Usai Simpan Dokumen dan Harta Mencurigakan


