Breaking News
Home      •    •    •  

Pemkab Bogor Perketat Belanja TIK: Stop Aplikasi Tumpang Tindih, Dorong Efisiensi Layanan Digital

Liputan 08
10 Jul 2025

Liputan08.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor mulai menerapkan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola digital dengan menggelar sosialisasi audit dan clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tirto Adhi Soerjo, Kantor Diskominfo, Cibinong, Kamis (10/7/2025).

Acara dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, dan diikuti oleh para pengelola sistem informasi dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI yang memberikan pengarahan teknis terkait arah baru transformasi digital nasional, seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian.

Menurut Bambang, kegiatan ini merupakan langkah awal menuju belanja TIK yang lebih terarah, efisien, dan bebas dari pemborosan anggaran.

“Audit dan clearance belanja TIK penting agar sistem informasi yang dibangun benar-benar tepat guna, aman, dan tidak memboroskan anggaran daerah,” tegas Bambang.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan audit TIK ke depan akan melibatkan tim profesional yang akan menilai keamanan sistem, efektivitas penggunaan, serta kesesuaiannya dengan regulasi nasional. Hasil audit akan dijadikan dasar dalam merancang kebijakan belanja TIK yang lebih strategis dan terukur.

Bambang mengakui masih banyak sistem informasi yang dibangun masing-masing perangkat daerah justru saling tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

“Ada perangkat daerah yang membangun aplikasi serupa padahal seharusnya bisa disatukan. Ini kontraproduktif dan malah membebani anggaran,” jelasnya.

Karena itu, Pemkab Bogor akan mulai melakukan audit teknis terhadap infrastruktur dan aplikasi digital, terutama yang berjalan di atas server terpusat milik Pemkab. Tujuannya, untuk mendorong efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan publik berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Bambang juga mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai momen peningkatan kapasitas dan penguatan sinergi lintas sektor.

“Kami ingin seluruh perangkat daerah memiliki visi yang sama dalam transformasi digital. Kolaborasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan responsif,” tutup Bambang.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer