Liputan08.com BOGOR – Politisi PDI Perjuangan, Musyafaur Rahman (Kang Mus) angkat bicara terkait bencana banjir yang tengah melanda Kabupaten Bogor akibat hujan lebat yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus segera mengambil langkah konkret dengan mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki untuk membantu masyarakat terdampak, serta melakukan evaluasi terhadap hutan resapan yang semakin berkurang.
Musyafaur Rahman menilai bahwa banjir yang terjadi bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga akibat dari ketidakseimbangan ekosistem yang diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap kawasan resapan air. Menurutnya, bencana ini harus menjadi momentum bagi Pemkab Bogor untuk melakukan perbaikan kebijakan tata ruang dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.
“Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan masyarakat menjadi korban dari bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Pemkab Bogor harus segera mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menangani kondisi darurat ini, baik dalam bentuk evakuasi, bantuan logistik, maupun layanan kesehatan bagi warga terdampak,” ujar Musyafaur Rahman.Selasa (4/3/2025)
Selain tindakan darurat, ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kondisi lingkungan, terutama hutan resapan yang berperan sebagai penyangga ekosistem dan penyerap air hujan. Ia menduga bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi banjir di Kabupaten Bogor.
“Hutan resapan semakin menyusut, dan ini berdampak langsung pada daya serap tanah terhadap air hujan. Ketika hutan berkurang, air yang seharusnya terserap justru mengalir deras dan menyebabkan banjir. Ini bukan hanya persoalan cuaca ekstrem, tetapi juga akibat dari kebijakan tata ruang yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Musyafaur Rahman juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan, termasuk pelaku penebangan liar, pengembang yang membangun tanpa memperhatikan dampak lingkungan, serta oknum yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut.
“Pemkab Bogor harus bersikap tegas. Jika ada pihak yang merusak lingkungan dengan cara menebang hutan secara ilegal atau mengalihfungsikan lahan tanpa kajian yang matang, maka harus ada tindakan hukum yang nyata. Jangan sampai kepentingan segelintir orang mengorbankan keselamatan warga,” tambahnya.
Sebagai informasi, Musyafaur Rahman merupakan salah satu tokoh yang mengikuti kontestasi politik dalam Pilkada Kabupaten Bogor tahun 2024 sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam pemilihan tersebut, pasangan yang akhirnya terpilih adalah Rudy Susmanto.
Meskipun tidak terpilih, Musa menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor, terutama dalam hal kebijakan lingkungan dan penanggulangan bencana.
“Saya tetap akan berdiri bersama masyarakat Kabupaten Bogor dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih baik. Pemerintah daerah harus bekerja lebih keras dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga kita bisa mencegah bencana yang sama terulang di masa depan,” pungkasnya.
(Zakar)
Tags: dan Tegakkan Hukum, Evaluasi Hutan Resapan, Musyafaur Rahman Desak Pemkab Bogor Kerahkan Seluruh Kekuatan Tangani Banjir
Baca Juga
-
21 Nov 2025
Wali Kota Bogor Ajak Dubes Asia–Afrika Napak Tilas Sejarah Lahirnya KAA di Istana Bogor
-
13 Nov 2024
JAM-Intelijen Hadiri Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum 2024 di Mabes TNI Cilangkap untuk Dukung Indonesia Maju
-
17 Jan 2025
RSUD Cibinong Dukung Program Jumat Jantung Sehat untuk Cegah Penyakit Jantung Usia Muda
-
10 Okt 2025
Guncang PBB dengan Suara Kemanusiaan: Wawancara Eksklusif Liputan08.com bersama Wilson Lalengke di New York
-
31 Jul 2025
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Cukuh Balak, Warga Tanggamus Terisolasi dan Butuh Bantuan Mendesak
-
12 Jul 2025
Pemkab Bogor Tertibkan Sampah Liar di Cigudeg dan Tenjo, Tiga Armada Dikerahkan
Rekomendasi lainnya
-
30 Mar 2025
Pantau Arus Mudik, Bupati Bogor Bersama Forkopimda Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Pemudik
-
17 Des 2024
JPU Limpahkan Berkas 3 Terdakwa Kasus Suap Ronald Tannur ke PN Tipikor Jakarta Pusat
-
10 Jan 2025
Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana Beri Motivasi dan Bantuan di HUT Ke-74 Penerangan TNI AD
-
22 Mar 2025
Anggota DPRD Fuad Al Ansori Desak Penindakan Tegas terhadap Pembuangan Sampah Ilegal di Parung
-
18 Jul 2025
Tertibkan Parkir Liar di Simpang Cibinong, Dishub Bogor Pasang Rambu dan Siapkan JPO
-
09 Jul 2025
Bupati Bogor Gagas Transportasi Listrik Terintegrasi Menuju Jakarta, Uji Coba Dimulai 2026


