Breaking News
Home      •    •  

Bupati Rudy Susmanto Matangkan Penataan Perizinan, Dorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Bogor

Liputan 08
10 Nov 2026

liputan08.com CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto terus memperkuat strategi pembangunan daerah melalui penataan perizinan, kepastian tata ruang, dan peningkatan promosi investasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Strategi tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Bogor bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Senin (9/11/2026). Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi kebijakan dan penyelarasan program strategis untuk tahun 2027.

Dalam pembahasan tersebut, Rudy Susmanto menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur sebagai salah satu penggerak investasi daerah. Salah satu proyek strategis yang dipersiapkan adalah pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang (Bomang).

Infrastruktur tersebut dirancang untuk meningkatkan konektivitas enam kecamatan, yakni Bojonggede, Kemang, Tajurhalang, Parung, Ciseeng, dan Rancabungur. Peningkatan aksesibilitas di kawasan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi barang dan jasa, serta mendorong aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya.

Selain pengembangan kawasan Bomang, Pemkab Bogor juga tengah menyiapkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan timur. Dalam hal ini, DPMPTSP diminta berperan aktif mempromosikan potensi investasi daerah kepada pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bogor.

“DPMPTSP harus menangkap peluang ini melalui promosi investasi. Kita ingin potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor semakin dikenal sehingga dunia usaha semakin berkembang dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.

Di sisi lain, Bupati Rudy juga menekankan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), khususnya pada lima kecamatan yang menjadi wilayah prioritas, termasuk Sukamakmur di kawasan timur Kabupaten Bogor.

Menurutnya, keberadaan RDTR memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan kejelasan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, investor dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai peruntukan lahan sebelum menjalankan kegiatan usaha.

Namun, pengembangan investasi tetap harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemkab Bogor menegaskan bahwa perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan.

Penataan kawasan permukiman, industri, dan pertanian harus mengacu pada peruntukan ruang masing-masing. Prinsip tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan nasional.

Melalui penguatan promosi investasi, penyederhanaan dan kepastian proses perizinan, serta percepatan penataan tata ruang, Pemkab Bogor menargetkan terciptanya iklim usaha yang semakin kompetitif.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik Kabupaten Bogor bagi investor, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer