Liputan08.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapan untuk melaksanakan fungsi supervisi terhadap penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Langkah tersebut akan dijalankan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan supervisi merupakan bagian dari kewenangan lembaga antirasuah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Kalau supervisi kan memang sudah ada ketentuan. Ada Pasal 6 (UU 19/2019) yang mengatur tentang kewenangan, koordinasi, dan supervisi,” ujar Setyo Budiyanto usai menghadiri peluncuran buku Anotasi KUHAP di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Setyo mengungkapkan bahwa komunikasi mengenai supervisi telah dilakukan secara lisan. Selanjutnya, mekanisme tersebut akan dilengkapi melalui permohonan tertulis sebelum diproses sesuai prosedur internal KPK
“Nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Pimpinan menentukan untuk proses selanjutnya,” jelasnya.
Meski demikian, KPK menilai masih terlalu dini untuk membahas kemungkinan pengambilalihan penanganan perkara dari Kejaksaan Agung. Menurut Setyo, proses hukum saat ini masih berlangsung dan berada pada tahap awal sehingga perlu diberikan ruang untuk berjalan sesuai mekanisme.
“Saya kira terlalu dini ya (ambil alih). Kan masih berproses di Kejaksaan Agung, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi, menurut saya ya silakan berproses dululah,” tegas Setiyo
Tags: Febrie Adriansyah, Jampidsus
Baca Juga
-
28 Mar 2026
Terindikasi sebagai Alat Represi, PPWI Laporkan Majelis Hakim PN Pekanbaru Jonson Parancis Cs ke Komisi Yudisial
-
31 Mar 2026
BPS dan Diskominfo Bogor Gencarkan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Pembangunan
-
03 Jan 2025
Transparansi Pengelolaan Parkir RSUD Cibinong Dipertanyakan Ribuan Kendaraan Masuk Setiap Hari Ke Mana Dana Parkir Dialokasikan?
-
21 Jan 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Dukung Integrasi Transportasi Massal untuk Tingkatkan Mobilitas Masyarakat
-
30 Apr 2025
Polda Jatim Bongkar Sindikat Penipuan Deepfake Catut Nama Gubernur
-
22 Nov 2024
Universitas Bhayangkara melakukan Penyuluhan Hukum Upaya Penanggulangan Judi Online di Kalangan Remaja bertempat di SMAN 81 Jakarta
Rekomendasi lainnya
-
20 Mei 2025
Pemkab Bogor Segel Perusahaan di Citeureup karena Diduga Cemari Lingkungan dengan Limbah B3
-
27 Agu 2026
Konsep Koperasi Inspiratif Tak Sekadar Memberi Penghargaan, Tapi Jadi Mentor Koperasi Lain
-
14 Jan 2025
Kapolda Sumsel Hadiri Rakor Ketahanan Pangan, Polda Sumsel Optimalkan 940,4 Hektare Lahan untuk Program Swasembada Pangan
-
11 Mei 2025
Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Apresiasi Bogor Run 2025 Wadah Sportainment yang Dorong Ekonomi dan Pariwisata
-
12 Mei 2026
Penumpukan Sampah Hampir Sebulan di Kelurahan Cengkareng Barat Dikeluhkan Warga, Koordinasi Pengurus Lingkungan Dipertanyakan
-
02 Jan 2025
Sinergi Infrastruktur: HMTP Tandatangani Perjanjian Sindikasi Rp 2,67 Triliun untuk Proyek Jalan Trans Papua





