Liputan08.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapan untuk melaksanakan fungsi supervisi terhadap penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Langkah tersebut akan dijalankan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan supervisi merupakan bagian dari kewenangan lembaga antirasuah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Kalau supervisi kan memang sudah ada ketentuan. Ada Pasal 6 (UU 19/2019) yang mengatur tentang kewenangan, koordinasi, dan supervisi,” ujar Setyo Budiyanto usai menghadiri peluncuran buku Anotasi KUHAP di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Setyo mengungkapkan bahwa komunikasi mengenai supervisi telah dilakukan secara lisan. Selanjutnya, mekanisme tersebut akan dilengkapi melalui permohonan tertulis sebelum diproses sesuai prosedur internal KPK
“Nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Pimpinan menentukan untuk proses selanjutnya,” jelasnya.
Meski demikian, KPK menilai masih terlalu dini untuk membahas kemungkinan pengambilalihan penanganan perkara dari Kejaksaan Agung. Menurut Setyo, proses hukum saat ini masih berlangsung dan berada pada tahap awal sehingga perlu diberikan ruang untuk berjalan sesuai mekanisme.
“Saya kira terlalu dini ya (ambil alih). Kan masih berproses di Kejaksaan Agung, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi, menurut saya ya silakan berproses dululah,” tegas Setiyo
Tags: Febrie Adriansyah, Jampidsus
Baca Juga
-
04 Mei 2025
Pemkab Bogor inventarisir lahan untuk normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas
-
01 Mei 2025
Mantan Direktur PT RSA Resmi Ditahan, Diduga Rugikan Negara Rp237 Miliar dalam Skandal Korupsi Lahan BUMD Cilacap
-
09 Okt 2024
Pemkab Bogor Gelar Gerakan Pangan Murah di Cibinong untuk Kendalikan Inflasi
-
24 Jun 2026
Pemkab Bogor Sosialisasikan Sekolah Rakyat di Jasinga, Wujud Komitmen Putus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan
-
28 Apr 2026
Sekda Ajat Resmikan Manajemen Talenta ASN, Dorong Meritokrasi di Kabupaten Bogor
-
24 Okt 2025
KH Achmad Yaudin Sogir Dorong Penataan Administrasi dan Pelestarian Budaya Lewat Pembentukan SKPD Baru
Rekomendasi lainnya
-
22 Nov 2024
Kabupaten Bogor Perluas Jangkauan Program Makan Gratis, Kini di SMPN 3 Cibungbulang
-
31 Mei 2025
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor KH Achmad Yaudin Sogir Apresiasi Event Olahraga Ekstrem di Sentul
-
11 Jun 2026
Pelarian Berakhir, Buronan Korupsi Dana Sertifikat Tanah Rp1,2 Miliar Ditangkap di Kuantan Singingi
-
29 Jan 2026
Komisi IV DPRD Kota Bogor dan Dispora Matangkan Persiapan Porprov 2026, Fokus Prestasi Atlet hingga Dampak Ekonomi
-
01 Nov 2024
Pemkab Bogor Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis untuk Atasi Stunting
-
17 Jan 2025
Polda Jateng Awali 2025 dengan Sertijab 18 Pejabat Strategis



