Liputan08.com — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Halal Bihalal Kemnaker 2026 yang digelar di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan bahwa layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, serta layanan pasar kerja harus mampu diakses secara cepat, mudah, dan responsif.
“Layanan tidak boleh bermasalah. Saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang mengalami gangguan, down, maupun kanal informasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat,” tegas Yassierli.
Ia menjelaskan bahwa kualitas layanan publik bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak masyarakat. Terlebih dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan, kehadiran negara melalui layanan yang andal menjadi sangat krusial.
Lebih lanjut, Yassierli menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarunit kerja di lingkungan Kemnaker. Menurutnya, setiap layanan publik tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dan membutuhkan dukungan lintas unit.
“Kita perlu memperkuat kerja sama internal. Satu layanan publik umumnya didukung oleh banyak unit kerja, sehingga pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan tata kelola kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika global, termasuk tantangan ekonomi dan krisis energi yang terjadi di berbagai negara. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan layanan publik yang berkualitas.
Yassierli juga mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk menjadikan institusi tersebut sebagai ruang kerja yang produktif dan berkembang (nice place to grow), dengan mengedepankan kolaborasi serta inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, momentum pasca-Lebaran harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.
“Dalam kondisi apa pun, layanan publik harus tetap hadir secara optimal. Masyarakat harus dapat mengakses layanan dengan cepat, pasti, dan tanpa hambatan,” pungkasnya.
Dengan langkah pembenahan tersebut, Kemnaker diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, sekaligus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan dan membuka peluang kerja bagi seluruh warga.
Tags: Kemnaker Perkuat Koordinasi Internal, Menaker Pastikan Layanan Publik Tidak Boleh Terganggu
Baca Juga
-
28 Nov 2024
Pangdam I/BB Bersama Forkopimda Sumut Tinjau Lokasi Banjir dan TPS di Medan
-
09 Mar 2026
Tragis! Jelang Lebaran Enam Tersangka Korupsi Kredit Bank Plat Merah Diserahkan ke Jaksa, Langsung Ditahan
-
07 Des 2024
Kejaksaan Agung Tegaskan Penetapan Tujuh Tersangka Korporasi Sesuai Hukum
-
02 Jan 2026
KH Achmad Yaudin Sogir Tegaskan Keterlambatan Pembayaran Akibat Kendala Sistem dan Supply Nasional
-
08 Okt 2025
Pemkot Bogor Siap Bersinergi Sukseskan Maulid Akbar dan Haul Kasepuhan Bogor Raya 2025
-
03 Jan 2025
TNI Yonif 641/Bru Dorong Perekonomian, Borong Hasil Tani Mama Papua di Distrik Kelila
Rekomendasi lainnya
-
30 Jan 2025
Satgas Yonif 131/BRS Bantu Prosesi Pemakaman Kepala Suku Oksibil di Yamara
-
30 Jan 2025
Sat Resnarkoba Polresta Banyumas Bongkar Jaringan Sabu, Tiga Pelaku Diciduk
-
18 Jun 2025
Digitalisasi Pendidikan, Saksi SDS, AM, FS Diperiksa Laptop Masuk Sekolah, Duit Masuk Saku
-
08 Feb 2025
Transparansi Dana BOS Dipertanyakan Benarkah Anggaran Pendidikan Disembunyikan?
-
11 Jan 2025
Prof Zudan Arif Fakrulloh Resmi Dilantik Sebagai Kepala BKN Sulsel Kenang Kepemimpinan Inspiratifnya
-
03 Feb 2025
Pj. Bupati Bogor Kunjungi Jonggol Tinjau Penanganan Stunting Inflasi dan Pengembangan Wisata




