Liputan08.com — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Halal Bihalal Kemnaker 2026 yang digelar di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan bahwa layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, serta layanan pasar kerja harus mampu diakses secara cepat, mudah, dan responsif.
“Layanan tidak boleh bermasalah. Saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang mengalami gangguan, down, maupun kanal informasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat,” tegas Yassierli.
Ia menjelaskan bahwa kualitas layanan publik bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak masyarakat. Terlebih dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan, kehadiran negara melalui layanan yang andal menjadi sangat krusial.
Lebih lanjut, Yassierli menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarunit kerja di lingkungan Kemnaker. Menurutnya, setiap layanan publik tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dan membutuhkan dukungan lintas unit.
“Kita perlu memperkuat kerja sama internal. Satu layanan publik umumnya didukung oleh banyak unit kerja, sehingga pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan tata kelola kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika global, termasuk tantangan ekonomi dan krisis energi yang terjadi di berbagai negara. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan layanan publik yang berkualitas.
Yassierli juga mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk menjadikan institusi tersebut sebagai ruang kerja yang produktif dan berkembang (nice place to grow), dengan mengedepankan kolaborasi serta inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, momentum pasca-Lebaran harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.
“Dalam kondisi apa pun, layanan publik harus tetap hadir secara optimal. Masyarakat harus dapat mengakses layanan dengan cepat, pasti, dan tanpa hambatan,” pungkasnya.
Dengan langkah pembenahan tersebut, Kemnaker diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, sekaligus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan dan membuka peluang kerja bagi seluruh warga.
Tags: Kemnaker Perkuat Koordinasi Internal, Menaker Pastikan Layanan Publik Tidak Boleh Terganggu
Baca Juga
-
31 Okt 2025
Bupati Bogor Apresiasi Pengabdian Irwanuddin, Sambut Denny Achmad Sebagai Kajari Baru
-
11 Nov 2024
Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Bebaskan Supriyani dari Tuntutan Hukum Perlindungan Anak
-
08 Jul 2025
Sambut Bulan Muharram, Disdagin Kabupaten Bogor Gelar Pengajian Rutin dan Santunan untuk Pegawai
-
08 Mei 2026
Ratusan Warga Hadiri Pengajian Al Qalam, KH Achmad Yaudin Sogir Kupas Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf
-
08 Feb 2025
Ketum PWDPI Ucapkan Selamat Atas Dilantiknya Kadisdik Lampung
-
22 Mar 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara: Apresiasi TNI-Polri dalam Menjaga Keamanan Wilayah
Rekomendasi lainnya
-
21 Nov 2025
DLH Kabupaten Bogor Gelar Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air bagi Restoran dan Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis
-
05 Agu 2025
Sekda Kabupaten Bogor Hadiri Pemaparan Program Adipura 2025 di Jakarta
-
16 Feb 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor: Sekolah Pra-Nikah Upaya Strategis Cegah Pernikahan Dini
-
27 Des 2024
Satgas SIRI Kejagung Tangkap Buronan Kasus Penipuan dan TPPU, Henny Djuwita Santoso
-
15 Jul 2025
Pemkab Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong Luncurkan Layanan Jemput Asa, Sidang Kini Dekatkan Masyarakat
-
17 Apr 2026
Di Era Rudy Susmanto, Penataan Pasar Parung Dimulai: PKL Direlokasi, Jalan Kembali Lancar


