Liputan08.com — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Halal Bihalal Kemnaker 2026 yang digelar di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan bahwa layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, serta layanan pasar kerja harus mampu diakses secara cepat, mudah, dan responsif.
“Layanan tidak boleh bermasalah. Saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang mengalami gangguan, down, maupun kanal informasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat,” tegas Yassierli.
Ia menjelaskan bahwa kualitas layanan publik bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak masyarakat. Terlebih dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan, kehadiran negara melalui layanan yang andal menjadi sangat krusial.
Lebih lanjut, Yassierli menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarunit kerja di lingkungan Kemnaker. Menurutnya, setiap layanan publik tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dan membutuhkan dukungan lintas unit.
“Kita perlu memperkuat kerja sama internal. Satu layanan publik umumnya didukung oleh banyak unit kerja, sehingga pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan tata kelola kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika global, termasuk tantangan ekonomi dan krisis energi yang terjadi di berbagai negara. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan layanan publik yang berkualitas.
Yassierli juga mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk menjadikan institusi tersebut sebagai ruang kerja yang produktif dan berkembang (nice place to grow), dengan mengedepankan kolaborasi serta inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, momentum pasca-Lebaran harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.
“Dalam kondisi apa pun, layanan publik harus tetap hadir secara optimal. Masyarakat harus dapat mengakses layanan dengan cepat, pasti, dan tanpa hambatan,” pungkasnya.
Dengan langkah pembenahan tersebut, Kemnaker diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, sekaligus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan dan membuka peluang kerja bagi seluruh warga.
Tags: Kemnaker Perkuat Koordinasi Internal, Menaker Pastikan Layanan Publik Tidak Boleh Terganggu
Baca Juga
-
07 Nov 2025
Di Balik Angka Fantastis Rp40,5 Miliar: Publik Pertanyakan Integritas dan Etika Pengelolaan Hibah Dispora Bogor
-
19 Des 2025
Di Era Rudy Susmanto, Pemkab Bogor Sabet Dua Piagam Mitra Terbaik BKN
-
23 Jul 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto Tegaskan Komitmen Wujudkan Lingkungan Aman dan Ramah Anak
-
24 Mei 2026
Panama Tegaskan Dukungan Atas Rencana Otonomi di Bawah Kedaulatan Maroko Sebagai Solusi Tunggal Masalah Sahara
-
15 Mar 2026
Ramadan Penuh Ukhuwah, Sekber Wartawan Bogor Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama
-
23 Jan 2026
Lewat Program Jumling, Bupati Bogor Pastikan Masjid Besar Kecamatan Siap Sambut Ramadhan
Rekomendasi lainnya
-
10 Feb 2025
Pj. Bupati Bogor Pimpin Rapat Pengendalian Inflasi, Dorong Solusi Konkret untuk Ekonomi dan Kesejahteraan
-
19 Agu 2026
Komisi I DPRD Bogor Desak Vanden Valley Serahkan PSU, Pengembang Diberi Waktu Sepekan
-
27 Okt 2024
Kejaksaan Agung Periksa 3 Saksi dalam Kasus Korupsi dan TPPU PT Duta Palma Group
-
12 Feb 2025
Ketua PWI Kabupaten Bogor Dedy Firdaus: Pers Pilar Pembangunan dan Demokrasi yang Harus Dijaga
-
15 Jul 2025
Perkuat Penegakan Hukum dan Kemerdekaan Pers, Kejaksaan RI dan Dewan Pers Teken MoU
-
30 Jul 2026
KPK Tetapkan Polisi Bertugas Jadi Tersangka Pemerasan





