Liputan08.com — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Halal Bihalal Kemnaker 2026 yang digelar di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan bahwa layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, serta layanan pasar kerja harus mampu diakses secara cepat, mudah, dan responsif.
“Layanan tidak boleh bermasalah. Saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang mengalami gangguan, down, maupun kanal informasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat,” tegas Yassierli.
Ia menjelaskan bahwa kualitas layanan publik bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak masyarakat. Terlebih dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan, kehadiran negara melalui layanan yang andal menjadi sangat krusial.
Lebih lanjut, Yassierli menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarunit kerja di lingkungan Kemnaker. Menurutnya, setiap layanan publik tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dan membutuhkan dukungan lintas unit.
“Kita perlu memperkuat kerja sama internal. Satu layanan publik umumnya didukung oleh banyak unit kerja, sehingga pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan tata kelola kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika global, termasuk tantangan ekonomi dan krisis energi yang terjadi di berbagai negara. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan layanan publik yang berkualitas.
Yassierli juga mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk menjadikan institusi tersebut sebagai ruang kerja yang produktif dan berkembang (nice place to grow), dengan mengedepankan kolaborasi serta inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, momentum pasca-Lebaran harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.
“Dalam kondisi apa pun, layanan publik harus tetap hadir secara optimal. Masyarakat harus dapat mengakses layanan dengan cepat, pasti, dan tanpa hambatan,” pungkasnya.
Dengan langkah pembenahan tersebut, Kemnaker diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, sekaligus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan dan membuka peluang kerja bagi seluruh warga.
Tags: Kemnaker Perkuat Koordinasi Internal, Menaker Pastikan Layanan Publik Tidak Boleh Terganggu
Baca Juga
-
10 Agu 2025
Bupati Bogor Gelar Pelayanan Terpadu di Kecamatan Nanggung Sambut HUT ke-80 RI: Sunat Massal, Nikah Gratis, dan Bazar UMKM Meriahkan Acara
-
29 Nov 2024
Permufakatan Jahat Suap dan Gratifikasi Kejaksaan Agung Periksa Empat Saksi
-
09 Okt 2024
Polisi Tangkap Lima Pelaku Perampokan di Kebon Jeruk, Beraksi Demi Narkoba
-
22 Mar 2025
Rudy Susmanto Sampaikan LKPJ 2024: Sinergi Membangun Bogor yang Lebih Maju
-
08 Apr 2025
Usai Libur Lebaran, Bupati Bogor Rudy Susmanto Sidak RSUD dan Sekolah, Tegaskan Komitmen Bangun Layanan Publik Berkualitas
-
29 Des 2024
Satgas Pamtas Yonarhanud 15/DBY Sosialisasi Pentingnya Menjaga Perbatasan RI-RDTL
Rekomendasi lainnya
-
16 Okt 2024
Ketua PWI Jabar Kecam Keras Penganiayaan Terhadap Wartawan di Kabupaten Bogor
-
13 Jan 2025
Nasib Honorer Tak Lolos CPNS dan PPPK Ancaman Pengangguran Mana Janji DPR RI?
-
24 Jun 2025
Bongkar Kredit Bermasalah Sritex, Kejagung : BJB Terseret, Siapa Lagi yang Akan Tumbang?
-
21 Feb 2026
IJAZAH JOKOWI: Pertaruhan Moralitas Bangsa dan Refleksi Kejujuran (Sebuah Renungan Filosofis)
-
01 Mei 2025
Terdakwa Yulianda Divonis 1 Tahun Penjara atas Kasus Penggelapan Minyak Kita
-
28 Nov 2024
JAM-Pidum Hentikan Penuntutan Empat Perkara dengan Restorative Justice, Salah Satunya Kasus KDRT di Sanggau



