Liputan08.com — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Halal Bihalal Kemnaker 2026 yang digelar di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan bahwa layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, serta layanan pasar kerja harus mampu diakses secara cepat, mudah, dan responsif.
“Layanan tidak boleh bermasalah. Saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang mengalami gangguan, down, maupun kanal informasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat,” tegas Yassierli.
Ia menjelaskan bahwa kualitas layanan publik bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak masyarakat. Terlebih dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan, kehadiran negara melalui layanan yang andal menjadi sangat krusial.
Lebih lanjut, Yassierli menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarunit kerja di lingkungan Kemnaker. Menurutnya, setiap layanan publik tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dan membutuhkan dukungan lintas unit.
“Kita perlu memperkuat kerja sama internal. Satu layanan publik umumnya didukung oleh banyak unit kerja, sehingga pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan tata kelola kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika global, termasuk tantangan ekonomi dan krisis energi yang terjadi di berbagai negara. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan layanan publik yang berkualitas.
Yassierli juga mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk menjadikan institusi tersebut sebagai ruang kerja yang produktif dan berkembang (nice place to grow), dengan mengedepankan kolaborasi serta inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, momentum pasca-Lebaran harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.
“Dalam kondisi apa pun, layanan publik harus tetap hadir secara optimal. Masyarakat harus dapat mengakses layanan dengan cepat, pasti, dan tanpa hambatan,” pungkasnya.
Dengan langkah pembenahan tersebut, Kemnaker diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, sekaligus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan dan membuka peluang kerja bagi seluruh warga.
Tags: Kemnaker Perkuat Koordinasi Internal, Menaker Pastikan Layanan Publik Tidak Boleh Terganggu
Baca Juga
-
10 Sep 2025
Pemkab Bogor Matangkan Persiapan Bulan Bakti Peternakan dan Kontes Ternak Piala Presiden 2025
-
30 Mar 2026
Rudy Susmanto Aktifkan Kembali CFD Tegar Beriman, Warga Bogor Dimanjakan Layanan Publik dan Hiburan
-
16 Jul 2025
Dosen Universitas Pancasila: Sri Mulyani dan Bahlil Justru Sosok Kunci Dukung Pemerintahan Prabowo
-
13 Jan 2025
Peringatan HUT ke-18 PMPP TNI, Olahraga Bersama Wujudkan Kebersamaan dan Kebugaran
-
16 Sep 2026
Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG Menguak, Kejagung Periksa 4 Saksi
-
21 Apr 2026
Dialektika Pemikiran Perempuan Legislator dalam Peringatan Hari Kartini 2026: Perspektif Desy Yhanti Utami dan Nunur Nurhasdian dalam Bingkai Pembangunan Inklusif dan Ketahanan Sosial-Budaya
Rekomendasi lainnya
-
12 Mar 2026
Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Apresiasi Shalat Idul Fitri dan Open House Pemkab di Pakansari
-
26 Sep 2026
Eva Rudy Susmanto Dorong UMKM Kabupaten Bogor Naik Kelas dan Tembus Pasar Internasional
-
04 Des 2024
Satgas SIRI Kejaksaan Agung Tangkap Buronan Korupsi Tersangka HB di Bekasi
-
13 Agu 2025
Musolla Bersejarah Darul Muflihin di Pekondoh Butuh Uluran Tangan: Pemda dan Masyarakat Dihimbau Bersama Selamatkan Warisan Ulama Tanggamus
-
09 Feb 2026
Bupati Bogor Tegaskan Peran Strategis Pers di Era Digital pada Peringatan HPN 2026
-
30 Apr 2025
Polda Jatim Bongkar Sindikat Penipuan Deepfake Catut Nama Gubernur






